Di banyak negara, termasuk Indonesia, subsidi sering dipuji sebagai solusi ajaib: meringankan beban masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik niat baik itu tersembunyi kenyataan pahit: subsidi yang mengabaikan dampak lingkungan justru menjadi bensin bagi kerusakan alam. Subsidi semacam ini menciptakan insentif finansial yang salah, mendorong konsumsi berlebih atas sumber daya alam, memperpanjang ketergantungan pada praktik tidak berkelanjutan, dan mempercepat degradasi lingkungan secara global.
Skala Subsidi yang “Menyuburkan” Kerusakan Alam
Subsidi untuk sektor-sektor intensif sumber daya, terutama energi fosil merajalela di seluruh dunia. Menurut International Monetary Fund (IMF), subsidi bahan bakar fosil (termasuk biaya lingkungan yang tidak masuk dalam harga) mencapai sekitar US$7 triliun pada 2022, atau setara 7,1% dari GDP global. Angka ini menunjukkan betapa besar dukungan negara-negara terhadap energi kotor, tanpa mempedulikan konsekuensi ekologisnya.
Penelitian IMF juga mencatat bahwa subsidi energi fosil pada 2020 saja mencapai sekitar US$6 triliun, jumlah yang jauh melebihi belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan di banyak tempat. Tak hanya energi fosil, sektor lain seperti pertanian intensif, kehutanan, infrastruktur, perikanan, dan pertambangan juga menerima subsidi raksasa. Studi dari Institute of Environmental Science and Technology memperkirakan enam sektor strategis ini menerima suntikan dana antara Rp27.200–51.200 triliun per tahun, sementara kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mencapai Rp168.000–361.600 triliun setiap tahun. Ironisnya, dana yang “diselamatkan” justru memperburuk planet yang kita huni.
Subsidi besar-besaran ini mendistorsi mekanisme pasar. Energi kotor menjadi lebih murah secara artifisial, sehingga mengalahkan inovasi dan produktivitas energi bersih. Individu maupun bisnis tak merasa terdorong beralih ke alternatif ramah lingkungan.
Di Indonesia, misalnya, kebijakan energi nasional masih memberikan insentif bagi energi fosil melalui harga batu bara dan gas yang lebih rendah dari pasar. Akibatnya, transisi ke energi terbarukan tertunda. Harga bahan bakar fosil terlihat “murah”, padahal biaya tersembunyi, polusi udara, masalah kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim, jauh lebih mahal daripada yang tercatat di anggaran negara. Ini menciptakan ilusi bahwa energi fosil efisien, padahal sebenarnya sangat merugikan.
Biaya Ekologis yang Tak Tercatat di Buku Besar Resmi
Kerusakan akibat subsidi tak hanya merusak alam, tapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekonomi masif yang jarang muncul dalam statistik resmi seperti PDB. Dampaknya meliputi:
- Lonjakan emisi gas rumah kaca dari konsumsi energi fosil yang disubsidi.
- Polusi udara yang semakin parah, menurunkan kesehatan masyarakat dan produktivitas kerja.
- Degradasi tanah dan air akibat pertanian intensif, yang mempercepat hilangnya lahan produktif.
- Penurunan keanekaragaman hayati karena deforestasi dan overfishing yang didorong dukungan finansial.
Bank Dunia memperingatkan bahwa kelangkaan air, polusi udara, dan degradasi lahan mengancam ekonomi global, terutama negara berpenghasilan rendah. Sekitar 80% penduduk di negara-negara ini menghadapi risiko tersebut, yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan dan produktivitas.
Untuk mencapai net-zero emissions, subsidi besar terhadap energi fosil menjadi penghalang utama. Subsidi ini menjaga konsumsi energi kotor tetap tinggi, membuat negara sulit memenuhi komitmen Perjanjian Paris. Alih-alih berinvestasi di energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bersih, anggaran justru terkuras untuk mempertahankan status quo yang merusak.
Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat
Subsidi sering hanya dilihat dari manfaat jangka pendek, harga energi murah atau produksi pangan meningkat, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Laporan Bank Dunia menyebut pemerintah global menghabiskan sekitar US$1,25 triliun secara langsung untuk mensubsidi sektor seperti energi fosil, pertanian, dan perikanan. Jika ditambah biaya lingkungan tersembunyi (seperti emisi dan polusi), total subsidi merusak mencapai US$7 triliun. Dana sebesar ini sebenarnya bisa dialihkan untuk memperbaiki lingkungan dan mempercepat transisi hijau, tapi malah memperkuat praktik yang merugikan alam.
Bank Dunia menyatakan subsidi ini “menyuburkan ketergantungan pada bahan bakar kotor dan merugikan orang serta planet kita”. Anggaran suntikan dana jauh lebih besar daripada yang dialokasikan untuk pembangunan rendah karbon.
Penelitian di jurnal Ambio juga mengungkap enam sektor utama menerima suntikan US$1,7–3,5 triliun per tahun, tapi kerusakan lingkungannya mencapai US$10,5–22,6 triliun. Eksternalitas negatif ini—biaya yang ditanggung masyarakat luas, termasuk kerusakan ekosistem, bencana ekstrem, penurunan kesehatan, dan hilangnya produktivitas ekonomi.
Subsidi bahan bakar fosil juga memperburuk krisis iklim dan kesehatan: jutaan kematian prematur setiap tahun akibat polusi udara, sementara emisi terus melonjak meski ada kesepakatan iklim internasional.
Saatnya Reformasi Subsidi
Subsidi merusak tidak hanya lingkungan, tapi juga membebani anggaran negara dan mengalihkan dana dari pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Para pakar menekankan perlunya reformasi: alihkan subsidi dari industri perusak ke investasi konservasi alam dan energi bersih.
Reformasi ini akan:
- Mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
- Membuka ruang anggaran untuk teknologi hijau.
- Mendorong inovasi ramah lingkungan di pasar.
- Mempercepat transisi ke ekonomi berkelanjutan.
Subsidi bukan selalu buruk, tapi menjadi berbahaya ketika justru mendorong degradasi planet. Subsidi yang memperburuk energi kotor, deforestasi, atau polusi bukan sekadar alat ekonomi; ia adalah utang tersembunyi yang harus dibayar generasi mendatang.
Tantangan Besar, Peluang Nyata Reformasi Subsidi Ekonomi
Reformasi bukan perkara mudah. Industri energi fosil dan pertanian intensif memiliki kelompok kepentingan kuat, sementara ketakutan kenaikan harga energi sering memicu resistensi sosial. Namun, bukti menunjukkan reformasi, terutama penghapusan suntikan bahan bakar fosil, bisa membawa manfaat besar bagi ekonomi dan lingkungan.
IMF mencatat beberapa negara telah berhasil menghapus subsidi eksplisit dan menerapkan pajak energi, termasuk pajak karbon yang kini dibahas di Indonesia. Pajak karbon bisa menaikkan harga energi kotor secara relatif, mengurangi konsumsi fosil, sekaligus menciptakan ruang fiskal untuk subsidi tepat sasaran bagi masyarakat rentan dan investasi energi bersih.
Pada akhirnya, reformasi subsidi bukan hanya soal keuangan pemerintah, tapi soal keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Dengan mengalihkan dukungan dari eksploitasi sumber daya ke arah energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan konservasi, kita bisa membangun ekonomi yang sehat sekaligus menjaga planet tetap layak huni, untuk kita hari ini dan generasi yang akan datang.
(Editor: Assalimi)