Fenomena penutupan sejumlah program studi oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari menguatnya arus kapitalisme dan budaya positivisme dalam tata kelola pendidikan tinggi kita. Pendidikan kian direduksi menjadi instrumen penyedia tenaga kerja bagi pasar, bukan sebagai ruang pembentukan nalar kritis dan kesadaran reflektif. Dalam logika ini, hanya disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan industri yang dianggap “layak hidup”, sementara bidang lain yang berkontribusi pada pembentukan cara berpikir kritis justru terpinggirkan.
Kecenderungan tersebut menunjukkan adanya penyempitan makna pendidikan menjadi sekadar fungsi ekonomistik. Padahal, pendidikan sejatinya memikul tanggung jawab yang lebih luas: membentuk manusia yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu mengkritisi dan mentransformasikan realitas sosialnya. Ketika negara dan pasar secara simultan mengintervensi arah pendidikan, maka risiko yang muncul adalah “mandulnya” kesadaran kritis di ruang-ruang akademik.
Dalam konteks ini, gagasan untuk menata ulang program studi perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis visi keilmuan yang komprehensif, bukan semata logika efisiensi. Pengurangan kapasitas program studi, misalnya, dapat dipertimbangkan untuk menjaga kualitas, namun tidak boleh menjadi dalih untuk menghapus keragaman disiplin ilmu. Penerapan seleksi masuk yang lebih ketat sebagaimana pada program studi kedokteran juga relevan, sejauh diarahkan untuk memastikan kesiapan akademik dan komitmen intelektual mahasiswa.
Selain itu, penguatan kewirausahaan dalam pendidikan tinggi dapat menjadi langkah strategis, tetapi harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari misi utama pendidikan sebagai ruang pembebasan. Kewirausahaan yang dimaksud bukan sekadar kemampuan berbisnis, melainkan juga keberanian mencipta, berpikir inovatif, dan mandiri dalam kerangka etika sosial.
Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan sekadar restrukturisasi program studi, melainkan reorientasi paradigma pendidikan itu sendiri. Pendidikan harus tetap menjadi ruang dialektika yang memungkinkan lahirnya kesadaran kritis sebuah prasyarat penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Tanpa itu, pendidikan berisiko terjebak menjadi perpanjangan tangan pasar dan kekuasaan, alih-alih menjadi kekuatan transformasi sosial.
(FI)
