Di tengah perubahan sosial yang semakin cepat, muncul istilah lavender marriage yang mungkin terdengar asing bagi sebagian masyarakat Muslim. Istilah ini merujuk pada pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual salah satu atau kedua pihak. Dalam praktiknya, pernikahan ini dapat menjadi semacam “kamuflase” agar seseorang terlihat heteroseksual di hadapan keluarga, masyarakat, atau lingkungan keagamaannya.
Fenomena ini menjadi pertanyaan penting bagi kita, bagaimana Islam memandang pernikahan yang sejak awal dibangun dengan tujuan menyembunyikan kenyataan dari pasangan? Jawabannya tidak cukup hanya melihat apakah akad nikahnya memenuhi rukun dan syarat. Islam juga memperhatikan kejujuran, hak pasangan, tujuan pernikahan, dan akibat yang ditimbulkan.
Pernikahan Dalam Islam
Al-Qur’an menggambarkan pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan bahwa pasangan diciptakan agar manusia memperoleh ketenteraman, kemudian Allah menjadikan di antara mereka mawaddah dan rahmah.
Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan sebatas perubahan status dari “belum menikah” menjadi “menikah”. Ada tujuan yang lebih dalam yaitu terciptanya ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, dan kehidupan keluarga yang baik.
Karena itu, ketika sebuah pernikahan sejak awal hanya dijadikan alat untuk menyembunyikan kenyataan yang sangat menentukan kehidupan rumah tangga, persoalannya tidak berhenti pada sah atau tidak sahnya akad.
Ada persoalan amanah, kejujuran, hak pasangan, dan tujuan syariat yang harus diperhatikan. Bagaimana dengan Akadnya? Di sini pembahasannya perlu dilakukan secara hati-hati.
Dalam fikih, sah atau tidaknya akad nikah memiliki rukun dan syarat tertentu. Secara teoritis, sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan bisa saja memenuhi rukun dan syarat akad meskipun terdapat persoalan pada niat atau motif di belakangnya. Karena itu, tidak tepat apabila setiap lavender marriage langsung disebut “pasti tidak sah” secara fikih tanpa melihat kasusnya.
Dalam fikih mengenai fenomena ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian ulama memandang akadnya dapat tetap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi kebohongan atau penipuan yang menyertainya tetap menjadi persoalan moral dan hukum tersendiri. Sebagian lainnya menilai praktik ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung tadlis atau penipuan dan berpotensi menimbulkan mudarat besar.
Jadi, sahnya akad tidak otomatis berarti seluruh cara dan tujuan di balik pernikahan itu dibenarkan oleh syariat. Masalah Besarnya adalah kejujuran kepada pasangan. Islam sangat menekankan kejujuran dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, “Agama adalah nasihat.”Hadis ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim.
Dalam konteks rumah tangga, kejujuran menjadi semakin penting karena pernikahan melibatkan hak dan kewajiban yang sangat besar. Seseorang yang menikah dengan tujuan menyembunyikan kondisi penting dari calon pasangannya berpotensi membuat pasangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap.
Misalnya, seorang perempuan menerima lamaran seorang laki-laki karena mengira calon suaminya memiliki ketertarikan seksual dan kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga secara normal. Setelah menikah, ternyata suaminya sejak awal tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan dan pernikahan itu hanya digunakan untuk menutupi identitasnya.
Persoalannya bukan hanya “dia memiliki orientasi tertentu”. Persoalannya adalah pasangannya tidak mendapatkan informasi penting yang akhirnya dapat memengaruhi keputusannya untuk menikah.
Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya persetujuan dalam pernikahan. Dalam Shahih Muslim, Nabi SAW menjelaskan bahwa perempuan yang pernah menikah memiliki hak atas dirinya, sementara perempuan yang masih gadis harus dimintai persetujuannya.
Prinsip ini memperlihatkan kepada kita bahwa pernikahan bukan sesuatu yang boleh dipaksakan tanpa mempertimbangkan kehendak pihak yang akan menjalaninya. Dalam kasus lavender marriage, persoalannya menjadi lebih serius apabila persetujuan pasangan diperoleh melalui penyembunyian atau kebohongan mengenai sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan perkawinan.
Dengan kata lain, seseorang memang tidak harus membuka seluruh dosa atau masa lalunya kepada calon pasangan. Tapi, jika ada keadaan yang secara nyata akan memengaruhi kemampuan memenuhi hak-hak pasangan dan tujuan perkawinan, menyembunyikannya demi memperoleh persetujuan maka dapat menjadi bentuk ketidakjujuran yang serius.
Bagaimana Dengan Hak Suami dan Istri?
Allah memerintahkan, “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”(QS. An-Nisa: 19). Pernikahan melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Ada nafkah, perlindungan, companionship, hubungan biologis, keturunan, kasih sayang, dan berbagai tanggung jawab lainnya.
Karena itu, jika seseorang sejak awal mengetahui bahwa dirinya tidak mampu atau tidak berniat menjalankan hak-hak perkawinan tertentu, tapi tetap menikah dengan cara membuat calon pasangan percaya pada kondisi yang berbeda, maka persoalannya dapat masuk pada wilayah tadlis, yaitu penyamaran atau penipuan yang merugikan pihak lain. Bagaimana jika motifnya hanya tekanan keluarga? Ini merupakan persoalan yang berbeda.
Tidak semua pernikahan yang memiliki unsur “menjaga citra” otomatis merupakan lavender marriage. Misalnya, seseorang menikah karena dorongan keluarga, tapi ia memang memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, menerima pernikahan tersebut dengan sadar, dan berniat membangun rumah tangga. Kasus seperti ini berbeda.
Lavender marriage secara khusus berkaitan dengan pernikahan yang digunakan sebagai sarana menyembunyikan orientasi seksual atau realitas penting mengenai kehidupan seksual seseorang. Karena itu, jangan mudah memberikan label kepada pasangan tertentu tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya.
Salah satu pendekatan penting dalam memahami persoalan ini adalah maqashid al-syari’ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat. Pernikahan seharusnya membawa kemaslahatan, bukan menjadi sarana yang sejak awal dirancang untuk menipu pihak lain. Dalam fikih, ini menyoroti potensi rusaknya beberapa tujuan syariat, termasuk perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), kehormatan, dan stabilitas keluarga.
Bayangkan seorang perempuan menikah dengan harapan membangun keluarga, tapi kemudian mengetahui bahwa suaminya sejak awal hanya menjadikannya sebagai “tameng” sosial. Dampaknya bukan hanya kekecewaan, tapi juga mengalami kehilangan kepercayaan, tekanan psikologis, konflik rumah tangga, bahkan persoalan mengenai hak-hak perkawinan dan keturunan.
Dalam kaidah fikih disebutkam “la dharar wa la dhirar” artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, ini menjadi relevan sebagai prinsip umum dalam mencegah kemudaratan.
Lalu, dalam Islam apa Hukumnya? Pertama, akadnya. Jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, sebagian ulama tidak serta-merta menyatakan akad tersebut batal.
Kedua, kebohongannya. Jika pernikahan dibangun melalui kebohongan atau penyamaran yang merugikan calon pasangan, tindakan itu dapat menjadi dosa dan persoalan syar’i tersendiri.
Ketiga, pemenuhan hak pasangan. Jika seseorang tidak mampu atau tidak mau memenuhi hak-hak pasangannya karena kondisi yang telah diketahui sejak awal tapi sengaja disembunyikan, persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Keempat, dampaknya. Jika pernikahan itu menimbulkan mudarat yang berat dan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan, jalan keluar berupa perpisahan dapat menjadi pilihan yang lebih tepat daripada mempertahankan rumah tangga yang terus-menerus menzalimi salah satu pihak.
Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, penelitian terbaru juga menemukan bahwa fenomena seperti ini dapat berhubungan dengan persoalan pembatalan perkawinan atau perceraian jika terdapat penipuan, salah sangka, atau kerusakan serius terhadap kehidupan rumah tangga.
Islam tidak memandang pernikahan sebagai alat untuk mempertahankan citra di hadapan masyarakat. Ketika seseorang mengucapkan akad, tidak hanya mendapatkan status sebagai suami atau istri. Tapi juga menerima tanggung jawab terhadap manusia lain yang memiliki hak untuk diperlakukan secara jujur dan adil.
Karena itu, lavender marriage yang dilakukan dengan menyembunyikan fakta penting dari calon pasangan demi menjaga reputasi sosial, sulit dibenarkan secara etika dan tujuan syariat, walaupun akadnya secara formal memenuhi rukun dan syarat. Yang perlu ditekankan adalah pembedaan antara status sah akad dan dosa atau kezaliman yang mungkin menyertai prosesnya. Dua hal itu tidak selalu identik.
Islam tidak mengajarkan seseorang menyelesaikan tekanan sosial dengan mengorbankan orang lain. Jika seseorang belum siap menikah karena persoalan pribadi yang sangat mendasar, tidak menikah untuk sementara waktu lebih baik daripada menikah dengan menjadikan orang lain sebagai korban kebohongan.
Karena rumah tangga dalam Islam seharusnya dibangun di atas ketenteraman, kasih sayang, rahmat, amanah, dan tanggung jawab, bukan hanya tampilan yang terlihat baik di hadapan manusia. Pernikahan adalah amanah untuk hidup jujur bersama orang lain.
