IBTimes.ID – Uni Eropa (EU) meluncurkan strategi baru untuk memerangi perdagangan manusia dengan menetapkan enam prioritas utama, mulai dari pemanfaatan teknologi modern hingga penguatan kerja sama internasional. Strategi tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta, pemberantasan jaringan kejahatan terorganisasi, serta peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan.
Dikutip dari Antara pada (177/10) Komisi Eropa menyampaikan bahwa lebih dari 20.000 korban perdagangan manusia tercatat di wilayah Uni Eropa sepanjang 2023–2024. Jumlah tersebut meningkat sebesar 16,1 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Komisi Eropa, perempuan dan anak perempuan menyumbang 63 persen dari keseluruhan korban yang tercatat. Sebagian besar dari mereka menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Sementara itu, anak-anak mencakup sekitar 15 persen dari total korban.
Dalam kasus eksploitasi tenaga kerja, laki-laki mendominasi dengan persentase mencapai 74 persen dari keseluruhan korban yang teridentifikasi dalam kategori tersebut.
Prioritas pertama dalam strategi baru ini adalah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkuat pencegahan, mendeteksi aktivitas perdagangan manusia, serta membantu proses penyelidikan. Penggunaan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan otoritas dalam mengidentifikasi pelaku maupun melindungi korban.
Selanjutnya, Uni Eropa akan memperluas kerja sama dengan sektor swasta guna menekan risiko eksploitasi manusia. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap indikasi perdagangan manusia, terutama dalam kegiatan ekonomi dan sektor usaha yang berisiko.
Prioritas ketiga berfokus pada pemberantasan jaringan perdagangan manusia lintas negara yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan terorganisasi. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pertukaran informasi antarnegara, penerapan pendekatan kepolisian berbasis intelijen, penyelidikan keuangan, serta pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Negara-negara anggota Uni Eropa juga didorong memperkuat koordinasi penegakan hukum melalui pembentukan tim investigasi gabungan. Dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut akan mendapat dukungan dari Badan Kepolisian Uni Eropa (Europol) dan Badan Kerja Sama Peradilan Pidana Uni Eropa (Eurojust).
Sementara itu, prioritas keempat diarahkan pada penanganan risiko perdagangan manusia yang berkaitan dengan migrasi. Langkah yang disiapkan meliputi penguatan proses penyaringan migran, peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan, serta penyediaan perlindungan yang memadai selama proses penerimaan migran.
Prioritas kelima menitikberatkan pada peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan merespons secara cepat ketika terjadi krisis yang berpotensi meningkatkan risiko perdagangan manusia. Adapun prioritas keenam berfokus pada penguatan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan menjadi sasaran eksploitasi.
Strategi tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa sebagai bagian dari proses pembahasan di tingkat kelembagaan.
(MS)
 meluncurkan strategi baru untuk memerangi perdagangan manusia dengan menetapkan enam prioritas utama, mulai dari pemanfaatan teknologi modern){kind=link}