IBTimes.ID – Ribuan transmigran di sejumlah wilayah Indonesia akhirnya memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka tempati. Melalui program Trans Tuntas, Kementerian Transmigrasi menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) kepada 1.570 transmigran dengan total 2.270 bidang tanah.
Penyerahan sertifikat tersebut mencakup kawasan transmigrasi di Kabupaten Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Malaka di Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan; Tolitoli di Sulawesi Tengah; Luwu Timur di Sulawesi Selatan; serta Rejang Lebong di Bengkulu.
Sebagian penerima telah menunggu kepastian status tanah selama bertahun-tahun. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyebut, ada transmigran yang bahkan harus menunggu hingga 35 tahun sebelum tanah yang ditempatinya resmi berstatus hak milik.
Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Dengan status kepemilikan yang jelas, lahan yang selama ini dikelola tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan.
“Program ini merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Viva Yoga dalam acara penyerahan SHM yang dipusatkan di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Percepatan Penyelesaian Persoalan Agraria
Viva Yoga menjelaskan, penyerahan sertifikat kali ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Trans Tuntas, yakni program untuk memberikan kepastian hukum atas status tanah sekaligus menyelesaikan konflik agraria di kawasan transmigrasi.
Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Transmigrasi mencatat telah melakukan sertifikasi terhadap 16.835 bidang tanah milik 12.268 transmigran. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini membayangi masyarakat transmigrasi.
Ia menilai, keberhasilan program sertifikasi tidak terlepas dari perjuangan para transmigran yang meninggalkan kampung halaman untuk membangun kehidupan baru. Mereka mengolah lahan yang diberikan pemerintah hingga berkembang menjadi kawasan produktif.
“Perjuangan berat dan kesabaran yang mereka jalani mampu mengubah tidak hanya hidup transmigran, namun juga kawasan yang ditempati,” kata Viva Yoga.
Menurutnya, kawasan yang dahulu belum berpenghuni kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk sentra tanaman pangan dan perkebunan. Kawasan transmigrasi juga memiliki peran penting dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Viva Yoga menyebut penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses sertifikasi tanah.
Wakil Menteri Transmigrasi berharap penyelesaian persoalan pertanahan melalui program Trans Tuntas dapat memberikan kepastian hidup bagi masyarakat transmigrasi sekaligus memperkuat potensi ekonomi kawasan.
Dengan kepemilikan tanah yang telah memiliki kekuatan hukum, para transmigran diharapkan dapat mengembangkan lahan secara lebih produktif. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat dari kawasan perdesaan.
(MS)
 kepada 1.570 transmigran dengan total 2.270 bidang tanah.){kind=link}