Beranda Feature Insight Bagaimana Cara Kembali ke al-Qur'an dan al-Sunnah?

Bagaimana Cara Kembali ke al-Qur’an dan al-Sunnah?

Oleh: Hasnan Bachtiar

Sebenarnya warga Muhammadiyah terbiasa berhadapan dengan kredo al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah. Hampir dalam setiap kesempatan berceramah, para ustadz/ustadzah, da’i/da’iyah dan ‘ulama Muhammadiyah kerap menyeru bahwa “dalam menjalani hidup, sudah seharusnya kita kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.”

Tiga Model Respons Jamaah

Ada tiga ekspresi tatkala mendengarkan seruan tersebut: pertama, acuh tak acuh karena sudah terlalu bosan mendengarkan hal yang sama terus-menerus; kedua, merasa semakin taat beribadah, karena berpikir itulah ciri khas ideologi beragama Muhammadiyah; ketiga, mereka bingung lantaran tak tahu-menahu bagaimana secara teknis hal itu dilakukan.

Tentu saja diskusi kali ini tidak tertuju kepada mereka yang terbiasa tidur ketika mendengarkan khutbah, ceramah dan pengajian. Atau, terbiasa mendengar melalui telinga kiri, lalu secara otomatis hilang begitu saja. Mungkin karena persoalannya terlalu berat untuk dipikirkan. Tapi sebenarnya, banyak sekali warga Muhammadiyah yang termasuk dalam kategori ini, terutama saya sendiri.

Kategori kedua adalah mereka yang bersemangat dalam beragama. Ketika harus kembali kepada kitab suci dan teladan kenabian, maka mereka langsung sami’na wa atha’na (kami mendengar dan kami taat). Tanpa dikomando, mereka segera membuka kitab suci dan membacanya.

Bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab dengan baik, mereka akan sangat terbantu dengan “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (biasanya terbitan Departemen Agama, karena dianggap lebih sahih dan disetujui oleh para ulama’ Kerajaan Arab Saudi) dan juga buku-buku seperti “Terjemah hadits-hadits Nabi,” dan seterusnya.

Mereka yang bersemangat membaca (terjemah) al-Qur’an dan hadits, mereka langsung memahami makna tekstualnya begitu saja. Keterangan mengenai makna ini, akan lebih jelas ketika mereka memperkayanya melalui buku-buku tafsir. Sekali lagi, bagi mereka yang tidak akrab dengan kemahiran membaca “kitab kuning,” akan lebih mudah membaca tafsir yang berbahasa Indonesia.

Di antara tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia (baik terjemahan maupun karya asli) adalah Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Jalalain, Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya Hamka dan lain sebagainya. Demikian pula dengan buku-buku hadits, seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, sudah banyak sekali versi terjemahannya. Bahkan versi digital tafsir dan hadits, sudah tersedia.

Para pembaca ini akan merasa bahwa pemahaman atas apa yang dibacanya, “kurang lebih” merupakan sesuatu hal yang sudah benar. Artinya, “kira-kira” sudah sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah.

Sementara itu, bagi mereka yang termasuk dalam kategori yang terakhir, yakni kaum yang bingung, memiliki cerita yang berbeda. Mereka, ada yang menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang fundamental (al-Qur’an wa ‘ulumuhu, wa al-hadits wa ‘ulumuha), ada pula yang tidak.

Ketika mereka mulai membaca kitab suci, mereka akan bertanya sendiri, “Bagaimana cara membacanya? Bagaimana memastikan bahwa pemahaman akan makna kitab suci yang dibaca itu benar?”

Lebih jauh, “Bagaimana mengklarifikasi makna yang dikehendaki oleh Allah, Sang Pencipta wahyu Ilahi? Metode apa yang harus dipakai? Apakah cukup metode penafsiran tekstual (bayani) dan fenomenologi (membaca begitu saja, dan membiarkan secara intuitif teks-teks kitab suci yang dibaca itu, memancarkan maknanya)?”

Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah ijtihadi. Tidak ada petunjuk langsung, seperti misalnya “instruksi teknis” yang memberikan keterangan secara jelas pada setiap Muslim yang membaca dan mencoba memahami kitab suci.

Bagaimana Muhammadiyah ber-ijtihad?

Sebenarnya, Muhammadiyah memiliki lembaga khusus yang bertugas melakukan ijtihad: Majelis Tarjih. Karena memang, persoalan yang dihadapi manusia tidak seluruhnya bisa didapatkan jawabannya secara tekstual melalui al-Qur’an dan hadits, maka Majelis Tarjih tentu memerlukan dukungan dari ilmu-ilmu di luar ilmu-ilmu agama, seperti ilmu sosial, humaniora dan lain sebagainya.

Dari sini, Majelis Tarjih menjadi jembatan untuk para ahli dari pelbagai bidang ilmu, agar supaya mereka juga berkontribusi dalam proses ijtihad, sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Karenanya, ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah bersifat kolektif, maka disebut dengan istilah ijtihād jamā‘i. Di samping itu, karena memanfaatkan pelbagai disiplin ilmu pengetahuan, maka ijtihad tersebut bersifat interdisipliner.

Menurut Profesor Amin Abdullah, ijtihad itu sebenarnya tidak mudah. Karena teks keagamaan kenyataannya memiliki konteksnya masing-masing atau latar belakangnya tersendiri. Artinya, untuk memahami nilai etis tertentu dari al-Qur’an, agar lebih akurat, maka harus merujuk kepada latar belakang tersebut.

Antara ayat yang satu dengan yang lain tentu saja berkaitan (inter-tekstualitas). Demikian pula dengan hadits (inter-kontekstualitas). Sementara itu, antara ayat dan hadits, juga memiliki hubungan tertentu (dialektika teks dan konteks).

Dialektika antara inter-intertekstualitas dan inter-kontekstualitas membuka peluang kepada para pembaca untuk dapat merengkuh pemahaman mengenai maqasid atau makna-makna terdalam di balik teks keagamaan yang ada. Pengekstrakkan maqasid, bisa dilakukan melalui pembacaan yang mendalam, reflektif (burhani) dan bersifat terus-menerus (intensional). Jika Allah menghendaki (pendekatan spiritual/irfani), maka para pembaca al-Qur’an yang serius ini, tentu bisa menggapai maknanya.

Masalahnya adalah, para pembaca harus berhubungan dengan latar belakang teks (asbab al-nuzul) dan bahkan latar belakang pada konteksnya (asbab al-wurud). Tidak semua ayat memiliki asbab al-nuzul dan tidak semua teks hadits memiliki asbab al-wurud. Artinya, sumber-sumber intelektual-historis yang ada, memiliki akses yang sangat terbatas.

Para mujtahidin sedang berhadapan dengan masalah sejarah dan metodologi sejarah (historiografi) yang pelik. Apa yang harus dirujuk/dibaca ketika kita ingin tahu betul konteks kehidupan masyarakat Muslim di era kenabian, jika sumber-sumber yang ada seperti hadits, kitab-kitab sirah dan tarikh tidak mengakomodir keterangan yang kita perlukan? Inilah kemudian yang oleh Mun’im Sirry disebut bahwa sumber masalah yang kita hadapi adalah “masalah sumber.”

Namun sebenarnya, jika dialektika intelektual itu dimungkinkan terjadi – oleh karena hubungan pelik inter-tekstualitas dan inter-kontekstualitas dapat diatasi (sumbernya dapat diakses) – maka ekstraksi nilai-nilai moralitas Qur’ani dapat dilakukan.

Langkah berikutnya setelah melakukan refleksi terhadap sejarah era kenabian adalah kontekstualisasi nilai-nilai moralitas tersebut. Corak berpikir yang demikian, diapresiasi oleh para sarjana Muslim garda depan seperti Fazlur Rahman (double movement), Abdullah Saeed (three layers of Qur’anic exegesis) dan Tariq Ramadan (radical reform).

Masalah berikutnya adalah, kontekstualisasi tersebut tidak dapat dilakukan seperti semudah mengimplementasikan teks-teks normatif terhadap konteks kekinian yang rumit. Terutama oleh karena terkait erat dengan masalah tradisi, kebudayaan, peradaban dan semangat zaman yang spesifik (zeitgeist).

Implikasinya adalah, para mujtahidin memerlukan pemahaman yang lebih baik terhadap pelbagai ilmu pengetahuan seni, sosial dan humaniora, serta disiplin ilmu lainnya secara interdisipliner dalam rangka memahami konteks kekinian dan kedisinian tertentu. Jika implementasi nilai maqashid berhubungan dengan masalah kesadaran masyarakat misalnya, maka juga sangat diperlukan memahami pelbagai disiplin mengenai pedagogi kritis: bagaimana saling belajar mengenai kehidupan dengan sesama.

Jadi demikianlah kira-kira cara Muhammadiyah “kembali” dan ber-ijtihad. Sebagai penutup dari tulisan ini, saya biasanya hanya masuk pada kategori penjawab yang pertama (seringkali bebal). Namun kebetulan kali ini, untuk sementara waktu yang sangat singkat, tiba-tiba ingin masuk ke kategori yang ketiga (kaum yang bingung). Apabila nanti berhadapan dengan masalah-masalah metodologi ijtihad yang super pelik, maka penulis akan segera tahu diri dan kembali ke maqam-nya, golongan yang pertama.[]

2 KOMENTAR

  1. ISLAM YA ISLAM (QS. 5:3):

    AKIBAT SALAH MEMAHAMI ISLAM MUNCUL SEBUTAN YANG MENYUDUTKAN NAMA DAN IDENTITAS ISLAM

    MUNCUL ISTILAH: ISLAM SYARIAT, ISLAM BERKEMAJUAN, BAHKAN ADA YANG MENUDUH ISLAM ABAL-ABAL DAN ISLAM SONTOLOYO UJUNGNYA YANG KUAT DAN DAPAT DUKUNGAN PENGUASA MUNCULNYA AGAMA TANDINGAN DENGAN NAMA, ISLAM NUSANTARA!

    DIBUNGKUS DENGAN TUDUHAN YANG MARAK TERHADAP ISTILAH KHILAFAH LALU BERAKIBAT SALAH MEMAHAMI ISTILAH KHALIFAH YANG BENAR-BENAR TERMUAT DI DALAM AL QURAN (a.l. QS. 6:165, 38:26)

    Apakah ini wujud kegagalan para ulama dan cerdik pandai Muslim sendiri, seperti yang dilukisan di bawah ini:

    Umat Islam saat ini seperti tengah menggali kuburannya sendiri. Peluang dan ruang diskusi antar kelompok agama ditutup. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok yang hanya membenarkan Islam yang mereka pegang, selain itu yang tidak sesuai dengan Islam atau syariat yang mereka pegang, dianggap salah.

    Demikian disampaikan Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam acara diskusi buku Islam Syariat “ Reproduksi Ideologi Salafiyah di Indonesia” karya Dr. Haedar Nashir, yang bertempat di ruang sidang AR. Fakhruddin A lantai 5, kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (25/7). *)

    Pada saat yang bersamaan kita mengalami revolusi infotek. Sekarang ini ahli komputer memberi kita kekuatan pemrosesan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Harari, penemuan utamanya adalah sensor biometrik. Sensor ini dapat mengubah proses biologi seperti detakan jantung dan aliran darah menjadi informasi elektronik yang dapat disimpan dan dianalisis oleh komputer.

    Dengan data biometrik yang cukup, dan daya komputasi yang cukup, sistem pemrosesan data eksternal dapat dengan mudah meretas semua keinginan, keputusan, opini, perasaan manusia. Otak kita dapat dimanipulasi komputer. Mereka bisa tahu persis siapa Anda.

    Signifikansi Peran Algoritma

    Menurut Harari, ketika biotek dan infotek berintegrasi, maka lahirlah bayi yang bernama algoritma Big Data. Kebanyakan orang tidak mengenal diri mereka sendiri dengan baik, tapi mesin algoritma dapat mengenali diri Anda lebih baik daripada yang Anda pikirkan. **)

    Apakah ALGORITMA terhadap pemahaman atas ajaran Islam bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari manusia, apa yang harus dilakukan ulama? Lebih jauh, bagaimana dengan otoritas keagamaan seperti ormas-ormas umat Muslim atau otoritas keagamaan yang menempel dilingkup kekuasaan ya seperti penguasa di lingkup kementerian agama?

    Simak beberapa copasan fenomena perjuangan umat Muslim di Indonesia selama ini di bawah ini:

    Sementara itu, Dr. Haedar Nashir menyatakan bahwa buku yang ia tulis ini melihat penegakan Islam sesuai syariat dengan perspektif sosial. “Tidak bermaksud untuk mengevaluasi, namun hanya untuk memetakan pergerakan Islam. Buku ini juga berusaha menggambarkan upaya penegakan syariat Islam di lembaga pemerintahan,” terangnya.

    Haedar mengatakan, munculnya gerakan Islam Syariat di Indonesia merupakan bentuk Islamisasi baru yang berbeda dari arus utama seperti NU dan Muhammadiyah. Kultur dakwah yang lebih lentur dan lembut, diganti menjadi sangat kaku dan ideologis. “Konstruksi dari Islam syariat hanya mengambil 10 persen dari kandungan ayat Al-Quran. Namun 10 persen ini yang menjadi sangat mengatur kehidupan masyarakatnya,” paparnya.

    Kehadiran gerakan Islam syariat dengan karakter dan orientasi yang bercorak ‘Salafiyah Ideologis’ tersebut merupakan tantangan bagi kelompok gerakan Islam moderat (arus tengah). “Ia juga merupakan tantangan bagi kelompok-kelompok masyarakat lain dalam membangun keseimbangan-keseimbangan baru di tengah kecenderungan yang serba ekstrem, baik dalam kehidupan keagamaan maupun kebangsaan,” tutur penulis yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah ini lagi.

    *) http://www.umy.ac.id/islam-indonesia-bukan-islam-syariat.html

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, NKRI memang sudah lama bersyariah. Terlebih, jika melihat sila-sila yang ada dalam Pancasila dan merupakan dasar negara.

    “NKRI itu kan sudah lama bersyariah,” kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (8/8), lalu menyebutkan satu demi satu isi Pancasila.

    Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ia merasa, tujuan syariah itu sudah tercakup di dalamnya, dan tidak perlu lagi ada idiom-idiom, simbol-simbol dan konsep yang semakin menjauhkan NKRI dari jiwanya.

    “Karena hanya berpikir soal nama, soal atribut, soal cangkang, soal kulit, nah Muhammadiyah sudah memandang Indonesia itu darul ahdi wa syahadah,” ujar Haedar.

    https://khazanah.republika.co.id/berita/pvx85l409/haedar-nasir-nkri-itu-sudah-lama-bersyariah

    Berikut 4 keputusan bersama PBNU dan PP Muhammadiyah yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini a.l.:

    Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila, sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.

    “Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa,” ucap Helmy di lokasi, Rabu (31/10/2018).

    Kedua belah pihak mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan.

    “Dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional, demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia,” jelas Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

    Mereka juga sepakat menjaga Indonesia dari ancaman, termasuk dari paham khilafah.

    “NU dan Muhammadiyah berkewajiban mengawal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah insaniah. Mari kita jaga itu semuanya karena jika tidak, maka ancaman disintegrasi ancaman perang saudara ada,” kata Kyai Said Aqil.

    Said mengatakan ada rencana dari salah satu pihak untuk menerapkan khilafah di wilayah ASEAN. Dia berharap rencana itu tak pernah terjadi.

    “Bahkan saya baca kalau tidak salah ada rencana tahun 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan mimpi ini tidak terjadi, tidak akan terlaksana berkat adanya NU dan Muhammadiyah,” ujarnya.

    https://redaksikota.com/peristiwa/01/11/2018/50709/pbnu-muhammadiya-sepakat-tolak-paham-khilafah-di-indonesia.php

    AKIBAT FENOMENA PEMAHAMAN AJARAN ISLAM YANG MULTI TAFSIR DAN TIDAK BERUJUNG SECARA TEGAS MAKA YANG BISA MEMAKSAKAN PEMAHAMAN ATAS ISLAM KEPADA UMAT MUSLIM SUDAH JELAS YANG MEMPUNYAI POWER KEKUASAAN.

    APAPUN HEBATNYA POWER KEKUASAAN DALAM PEMAHAMAN SEYOGIANYA TIDAK BERAKIBAT MENYUDUTKAN NAMA DAN ISTILAH ISLAM ITU SENDIRI KARENA ITU MASUK DALAM RANAH MAHZAB SEMATA SEHINGGA JANGAN SAMPAI ADA NAMA DAN LEBEL BARU ATAS NAMA ISLAM.

    Simak info satu ini:

    Pada zaman Nabi, Rasulullah merupakan figur yang paling otoritatif menyangkut persoalan keagamaan. Segala permasalahan dapat cepat teratasi karena sahabat dengan mudah menanyakannya langsung pada Rasulullah. Sepeninggalan Nabi, teks Qur’an dan Sunah terhenti dan tidak mungkin bertambah, sementara persoalan keagamaan tidak pernah berakhir.

    Akhirnya, otoritas keagamaan untuk hal-hal yang belum disinggung Nabi diserahkan pada Ulama. Dalam kasus Muhammadiyah, persoalan keagamaan diserahkan pada Majelis Tarjih. Di abad sekarang, otoritas itu kemungkinan akan berubah lagi dari Majelis Tarjih (Ulama) ke algoritma.

    Selama ini Majelis Tarjih telah menghasilkan banyak berbagai produk putusan dan fatwa. Jika kekayaan data itu dianalisis oleh mesin algoritma, maka mesin itu akan belajar sendiri bagaimana pola-pola Majelis Tarjih membuat suatu kesimpulan hukum.

    Lebih mengerikan lagi ketika database biometrik warga Muhammadiyah terhadap putusan dan fatwa tarjih tersedia kemudian diolah dan dianalisis mesin algoritma, maka boleh jadi kesimpulan hukum yang dihasilkannya akan lebih Tarjih daripada Majelis Tarjih itu sendiri. Kalau prediksi ini tidak keliru, warga persyarikatan Muhammadiyah akan berbondong-bondong bertanya pada algoritma, bukan ke surel Majelis Tarjih.

    Kalimat di atas memang seperti mengada-ada. Namun patut untuk diperhatikan menurut Harari saat ini banyak bank, perusahaan, dan Lembaga menggunakan algoritma untuk menganalisis data dan membuat keputusan tentang kita. Misalnya sekarang di negara maju sudah muncul AI yang menganalisis ayunan jantung dan aliran darah kita menjadi sebuah kebijakan. **)

    **) https://ibtimes.id/majelis-tarjih-dan-tantangan-artificial-intellegent/?fbclid=IwAR0tfuq2yEP_sC1NG-tBk384ivWk3UfESlE2A6BlK1dhxgu0fQZKPPby8_U

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Prawoto Mangkusasmito: Guru Muhammadiyah Menjadi Ketum Partai Masyumi

Oleh: Mu'arif*   Lahir di Tirto, Grabag, Magelang, pada 4 Januari 1910, Prawoto Mangkusasmito adalah putra dari Supardjo Mangkusasmito dan Suendah. Menempuh Pendidikan dasar di Hollands...

“Islam Berkemajuan” ala Buya HAMKA

Oleh: Mu’arif Buya HAMKA merupakan ulama Muhammadiyah yang berhasil meninggalkan warisan intelektual Islam yang besar berupa tafsir Alqur’an, yaitu Tafsir Al-Azhar. Selain itu memiliki gagasan...

Manusia Angka

Oleh: Faris Ibrahim*   Cukup aneh bukan? Manusia bisa memprediksi dengan tepat kapan Mars akan berada di langit‒ bahkan untuk seratus tahun ke depan. Namun, lucunya,...

MDMC Sampaikan Strategi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Forum ASEAN

IBTimes.ID - Singapura (21/08) – Setelah Juni lalu diminta berbicara di PBB, pada tanggal 21 Agustus 2019, Dr. Rahmawati Husein, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan...

Kompleksitas Papua I: Adakah Faktor Amerika?

Oleh: Hasnan Bachtiar Masalah konflik Papua sebenarnya rumit. Lebih rumit dari bayangan kita selama ini. Karenanya, hal ini tidak bisa didudukkan sebagai sekedar masalah pelanggaran...