IBTimes.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lonjakan besar kebutuhan hunian bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Hingga akhir Desember 2025, jumlah permohonan hunian yang masuk telah melampaui angka 34.000, mencakup hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan akan terus disesuaikan dengan kondisi riil kerusakan rumah serta pilihan warga terdampak. Ia menegaskan bahwa tidak semua korban bencana memilih skema hunian yang sama.
“Huntara, Huntap, dan DTH. Ini beberapa update yang sudah kita rekapitulasi, nanti juga kita akan melihat kembali proporsi rumah rusak, kemudian permintaan DTH, permintaan Huntara sehingga kita benar-benar bisa melihat dari proporsi jumlah rumah rusak nantinya berapa yang akan masuk Huntara, berapa yang akan diberikan DTH,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (28/12/2025).
Menurut BNPB, sebagian warga dengan rumah rusak berat atau hanyut memilih untuk menerima DTH dan tinggal sementara di lokasi lama, baik dengan menumpang maupun mengontrak, sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
“Karena tidak semua saudara-saudara kita yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau hanyut itu ingin pindah sementara ke Huntara. Ada yang ingin mendapatkan DTH dengan kemudian menumpang sementara atau mengontrak sementara di tempat kawasan yang lama,” jelasnya.
Aceh Dominasi Kebutuhan Hunian Sementara
Berdasarkan data BNPB, wilayah Aceh menjadi daerah dengan permohonan hunian terbanyak. Kabupaten Aceh Tamiang mencatat permintaan sekitar 13.000 unit huntara, disusul Aceh Utara sebanyak 6.700 unit, Aceh Timur 4.700 unit, serta Bireuen dan Gayo Lues dengan ribuan unit lainnya.
Pembangunan fisik huntara telah mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk Pidie dan Pidie Jaya. Di Aceh Tamiang, lahan milik PTPN telah disiapkan untuk pembangunan sekitar 500 unit huntara yang tengah diproses oleh Danantara.
“Secara umum ini pembangunan fisik sudah mulai di dua kabupaten kota yaitu Pidie dan Pidie Jaya. Usulan lokasi ini sudah ada di enam lokasi khusus Aceh Tamiang,” ujar Abdul Muhari.
Skema Berbeda di Sumatera Utara dan Sumatera Barat
Untuk wilayah Sumatera Utara, BNPB menerapkan pendekatan berbeda. Beberapa daerah memilih langsung membangun hunian tetap tanpa melalui tahap hunian sementara. Warga yang rumahnya rusak berat akan menerima DTH sambil menunggu pembangunan huntap selesai.
“Jadi kita langsung mulai membangun Huntap dan saudara kita yang saat ini tidak punya rumah ini menumpang sementara atau mengontrak sementara nanti kita cukupkan dengan DTH,” kata Abdul Muhari.
Sementara itu, di Sumatera Barat, kebutuhan huntara telah dipetakan di sejumlah kabupaten seperti Agam, Tanah Datar, hingga Pesisir Selatan, meski jumlahnya masih berpotensi berubah seiring progres pembangunan.
Verifikasi Data Dipastikan Tidak Menyulitkan Korban
BNPB memastikan seluruh proses administrasi akan dilakukan secara terpadu dan tidak mempersulit warga, meskipun dokumen kependudukan hilang akibat bencana.
“Bahwa kita warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP itu sudah ada record biometriknya di Dukcapil. Ada sidik jari, ada foto, dan seterusnya,” tegas Abdul Muhari.
Seluruh verifikasi akan dilakukan bersama aparat dari tingkat RT hingga kecamatan agar penyaluran bantuan hunian tepat sasaran.
(NS)