Andar Nubowo*
Pada 7 Januari 2015 lalu, Charlie Hebdo dirangsek kelompok bersenjata. Majalah produsen satiris Perancis ini baru saja memuat kartun Nabi yang diagungkan umat Islam sedunia. Pelakunya adalah keturunan imigran Muslim. Sontak, debat publik kembali memanas: apakah Islam itu sumber radikalisme, atau radikalisme itu menggunakan Islam?
Dua sarjana terkemuka Perancis, yang menekuni Islam dan politik, Olivier Roy dan Gilles Kepel terlibat debat akademik dan publik yang panas. Silang pendapat kedua sobat ini berlangsung terbuka, keras, dan –sesekali, meledek serta menguliti latar masing-masing. Kepel, Profesor dan Kepala Pusat Studi Timur Tengah di Science Po Paris, menuduh postula “islamisation de la radicalisation” itu tak berdasar, mentah, karena Roy sepenuhnya tak bisa bahasa Arab, apalagi membaca dan mendengarkan literatur dan ceramah bahasa tersebut. Sebaliknya, Roy membalas Kepel sebagai “Rastignac (nama tokoh dalam novel Honore de Balzac yang berkarakter ambisius, miskin dan naif) de haute niveau”. Kepel digambarkan sebagai tokoh Rastignac tingkat tinggi.
Terlepas dari penggunaan sarkasme dan satir — yang itu lumrah di Perancis, kedua sarjana ini turut membantu memahamkan publik atas persoalan radikalisme, terorisme, dan juga Islam. Dalam kaca mata Roy, Islam bukanlah sumber utama, hanya marginal saja, dari kekerasan, radikalisme dan ektrimisme. Ketiga simptoma tersebut berdiri sendiri, ada pada individu yang mengalami tekanan sosial, ekonomi dan politik. Lalu, individu tersebut membungkus tindakannya pada Islam.
Disinilah, argumen Roy, Islam dijadikan alat untuk melegitimasi tindakannya. Mereka melakukan islamisasi radikalisme. Pandangan Roy yang alumni filsafat ini, tampaknya, sebagaimana Marx Weber, melihat individu itu dapat memengaruhi sistem atau masyarakat.
Di seberang lain, Kepel yang lama tinggal di Mesir dan Timur Tengah melihat Roy tidak membaca Islam dari sumber aslinya: bahasa Arab. Karena itu, ia melakukan kesalahan fatal dalam postulanya. Baginya, Islam itu sendiri yang —seperti dalam literatur primernya, menjadi sumber dari radikalisme. Jadi, simptoma kekerasan ekstrim belakangan ini adalah fenomena “radicalisation de l’Islam”. Ceramah-ceramah di masjid tentang ajaran-ajaran radikal ini mudah didengar dan dipahami. Pandangan Kepel, yang selalu necis khas model Paris ini, tampaknya, mewarisi teori sosial khas Perancis Emile Durkheim bahwa individu itu bagian dan dipengaruhi oleh sistem atau masyarakat yang lebih luas. Islam sebagai sebuah sistem ajaran memengaruhi tindak tanduk dan solah bawah individu umatnya.
Dalam tinjauan kebijakan publik, pandangan Roy menekankan perlunya analisis komprehensif atas penyebab radikalisme, misalnya tekanan ekonomi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tidak selalu dan melulu –apalagi secara grusa-grusu, mengaitkannya dengan Islam (atau agama apapun). Perlu kajian mendalam untuk mengetahui penyebab dan solusi tepatnya.
Pandangan Kepel, meski menurut saya ada benarnya, mendorong pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun internasional untuk melihat Islam sebagai sumber kekerasan dan radikalisme. Kepel dianggap mendorong kuatnya phobia atas Islam dalam preskripsi normatif pengambil kebijakan politik. Solusi atas simptoma radikalisme dan terorisme biasanya diambil dengan mencurigai perilaku dan simbol-simbol Islam di publik.
Saya membaca buku-buku kedua sarjana ini. Saya mendapat kehormatan dan kemewahan untuk menjadi mahasiswa yang berguru dan dibimbing oleh Olivier Roy. Cara pandangnya dalam melihat persoalan sosial dan politik Islam, sedikit banyak, memengaruhi cara pandang saya. Roy adalah seorang ilmuwan yang rendah hati, mau mendengar dan membimbing satu-satunya mahasiswa dari negeri Timur Jauh seperti saya.
Saya juga membaca dan mengutip karya-karya Kepel seperti tentang jihad, Islam dan politik di Timur Tengah. Saya mengagumi style dan seleranya dalam fashion. Jika tak menjadi ilmuwan, ia adalah seorang model Yves Saint Laurent (YSL) yang trendi dan wangi. Lebih dari itu, ia fasih dalam beretorika, menguasai bahasa Arab dan Inggris dalam kadar kefasihan tingkat tinggi. Kepel adalah model ilmuwan yang keren.
Integritas Ilmuwan: Fakta dan Data
Di Perancis—tempat demokrasi dan republikanisme tumbuh mewangi, seorang ilmuwan adalah juga intelektual. Ia mempertanggungjawabkan pandangannya dalam tanggung jawab ilmiah yang tinggi. Ia bicara berdasarkan data dan angka, yang dihasilkan dari riset panjang dan mendalam. Karena itu, seperti Spartacus, ia mati-matian mempertahankan marwahnya secara bermarbat seraya mengimani adagium “y a pas de prophet dans l’intelectualism francais”, tidak ada seorang nabi yang diagungkan dalam dunia intelektual Perancis. Ia mengimani postula saintifiknya seraya membuka diri dari kritik ilmiah padanya.
Pierre Bourdieu, seorang intelektual dan sosiolog Perancis, pernah menyarankan kepada para pengambil kebijakan –-politisi atau pejabat negara, untuk bertindak seperti orang kampus, yakni –d’engager un débat scientifique fondé sur les faits et les chiffres (melangsungkan perdebatan ilmiah didasarkan pada fakta dan angka). Saran Bourdieu ini tepat dan ideal, sudah semestinya demikian. Tetapi, biasanya, sesuatu yang ideal menunjukkan hal yang sebaliknya, tidak ideal atawa tidak pada tempatnya. Seringkali juga, di balik sebuah pernyataan yang ideal itu sebenarnya terdapat fakta atau realita yang tidak ideal.
Dalam hal ini, jika dipahami secara kritis dan terbalik, saran Bourdieu di atas bisa dibaca juga sebagai sindiran kepada para politisi atau pejabat negara yang biasanya suka menjelaskan sebuah fenomena sosial, ekonomi, budaya dan politik tanpa didasarkan pada fakta dan angka. Mungkin, saking jengkelnya, Bourdieu lalu menyindir perilaku elite politik dan negara tersebut secara “halus”, supaya mereka meniru para profesor, ilmuwan, dosen, dan mahasiswa yang setiap menyampaikan sesuatu didasarkan pada pemikiran ketat dan riset mendalam serta fakta dan angka-angka (statistik) yang tak mudah terbantahkan.
Namun demikian, idealisme Bourdiean tentang kehidupan kampus dan civitas yang mendiaminya itu juga tidak berlaku sebagaimana semestinya. Idealisme itu tinggal sebuah persepsi belaka, kenyataan seringkali menyajikan sebuah gambaran konyolnya perilaku orang-orang ilmiah tersebut. Joseph E. Stiglittz, pemenang Nobel Ekonomi, mempunyai pengalaman empiris di Gedung Putih dan Bank Dunia bahwa seringkali ilmuwan memberikan arahan dan rekomendasi kebijakan itu bermain politik, yaitu menyajikan realitas sesuai dengan pemikiran dan kehendak para politisi atau pejabat negara.
Senada dengan kritik Bourdieu pada politisi, secara ironis, Stiglitz juga mengkritik peluruhan idealisme di kalangan para ilmuwan atau intelektual kampus yang jatuh pada permainan politik, hanya sebatas untuk menyenangkan para pejabat dan politisi demi konsesi politik atau ekonomi. Karena perilaku yang tidak patuh pada ideal type– seperti ditekankan oleh Max Weber, sosiolog Jerman, baik seorang ilmuwan-intelektual ataupun politisi sama-sama memanipulasi fakta dan realita yang ada untuk tujuan-tujuan tertentu. Akibatnya, kebijakan berdampak luas yang telah diputuskan, justeru, mengingkari realitas dan mengorbankan kebajikan dan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, korban langsung dari hilangnya objektivitas ilmiah adalah rakyat sebagai objek kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Weber, menekankan bahwa seorang intelektual dan ilmuwan harus memegang teguh prinsip “Ideal-type”, sebuah sikap tidak memihak alias objektif di dalam melakukan penelitian sosial. Harapannya, terungkap fakta dan angka sebagaimana mesti dan adanya. Seorang ilmuwan-intelektual, dus, memiliki tanggung jawab politik dan sosial: mencerahkan masyarakat melalui obor pencerahan yang dihasilkan dari sikap ilmiah tersebut, tanpa jatuh pada penghambaan pada syahwat dan nafsu tertentu.
Menghindari Bias Selection
Wacana para pemikir di atas tentang perlunya objektifitas ilmiah bagi politisi, pejabat negara, dan sekaligus para ilmuwan-intelektual, tampaknya, relevan untuk melihat perhelatan demokrasi pemilu yang tidak lama lagi akan kita rayakan bersama: memilih seorang presiden dan wakilnya, serta wakil rakyat di parlemen pada 17 April 2019 mendatang. Mengapa penting dan relevan?
Dewasa ini, publik dihadapkan pada silang sengkarut data dan angka yang disajikan oleh para kandidat Presiden dan Wakil Presiden serta kubunya masing-masing tentang realitas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Data dan angka dipakai oleh kedua belah pihak, didukung oleh para ilmuwan dan ahli yang bertungkus lumus dengan riset dan angka-angka statistik, tetapi seringkali yang terjadi adalah parade kebingungan publik atas data dan fakta tersebut; benarkah? validkah? manakah yang paling objektif dan empiris?
Publik masih bertanya-tanya, misalnya, seputar data kemiskinan dan indeks gini rasio, impor dan ekspor barang, indeks sumberdaya manusia, tingkat literasi dan lainnya. Apatah lagi, isu terkait tenaga kerja asing, pemgaruh ideologi asing dan juga kebangkitan ideologi terlarang. Semuanya masih samar dan sumir, gegara tak ada satupun data atau fakta yang diakui dan diterima bersama.
Di tengah gemuruh revolusi 4.0 di mana data tidak lagi diolah secara monolog, tetapi diolah oleh Internet of Thing (IoT) dan big data, silang sengkarut data dan validitasnya masing-masing adalah sebuah petaka dan kedunguan. Saat ini, tidak sulit sebenarnya, menyajikan data dan angka secara apa-adanya, jujur, dan objektif. Tetapi, seringkali, data dan angka dianggap dapat meruntuhkan ambisi dan agenda politik.
Ketika pertimbangan dan nalar politik mengalahkan fakta objektif, di situlah publik dijauhkan dari kebenaran ilmiah. Publik juga diajarkan sikap kebudayaan culas dan menilap realitas. Ketika ilmuwan-intelektual, sebagiannya, larut dalam praktik ini, tentu saja, tragedi itu akan semakin besar; yakni hilangnya independensi, objektifitas kaum terdidik. Jika demikian, masyarakat banyak tidak lagi punya rujukan dan suluh kebenaran lagi.
Serial Debat Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019, tampaknya, menjadi laboratorium penting untuk menguji sejauhmana politisi dan calon pejabat publik menggunakan nalar-nalar ilmiah sekaligus menguji sejauhmana ketegaran para intelektual, ilmuwan dan ahli yang berada di belakang kedua kandidat tersebut membantu memberikan fakta dan angka yang sebenarnya secara objektif tanpa manipulasi.
Kolaborasi apik politisi dan ilmuwan adalah sebuah kado terindah bagi bangsa ini. Saya tak berpretensi apapun. Hanya berharap, debat publik yang dihelat di negeri ini tetap menjadi suluh pencerahan, yang terbebas dari bias politik yang mengangkangi postula fakta dan angka. Debat seyogyanya adalah panggung bersama untuk merayakan kebebasan. Debat yang diintervensi oleh “bias selection” hanya akan mengurangi darojat kemuliaan seorang intelektual dan sarjana di negeri ini.
Sejahtera selalu untuk Indonesia.
*Associate Research Fellow di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University of Singapore, Alumni EHESS Paris Perancis, Kader Muhammadiyah
