back to top
Kamis, November 19, 2026

Islamofobia dan Tantangan Kerukunan di Tengah Polarisasi Identitas

Lihat Lainnya

Luqman Nurhisam
Luqman Nurhisam
Peneliti dan Dosen UIN Sunan Kudus

Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya polarisasi identitas di berbagai belahan dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak boleh dianggap remeh, yakni menguatnya narasi Islamofobia dalam ruang publik. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam bentuk prasangka terhadap umat Islam, tetapi juga berkembang menjadi instrumen politik yang dapat digunakan untuk membangun ketidakpercayaan sosial, memperuncing perbedaan identitas, bahkan mengancam persatuan nasional.

Secara sederhana, Islamofobia dapat dipahami sebagai sikap takut, curiga, atau benci secara berlebihan terhadap Islam dan umat Islam. Dalam perkembangannya, Islamofobia tidak sekadar menjadi persoalan hubungan antaragama, melainkan juga berkaitan dengan persoalan politik, keamanan, media, dan identitas sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mengakui Islamofobia sebagai bentuk diskriminasi yang serius dengan menetapkan 15 Maret sebagai International Day to Combat Islamophobia (United Nations General Assembly, 2022).

Bagi Indonesia, isu ini memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan negara-negara Barat. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga Semester I Tahun 2024 terdapat sekitar 245,93 juta penduduk Indonesia beragama Islam atau sekitar 87,08 persen dari total populasi nasional. Dengan komposisi demikian, berkembangnya narasi Islamofobia bukan saja dapat melukai kehidupan keagamaan mayoritas warga negara, tetapi juga berpotensi mengganggu fondasi kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

Akar Islamofobia: Antara Politik, Sejarah, dan Kesalahpahaman

Memahami Islamofobia tidak cukup hanya dengan melihatnya sebagai bentuk kebencian terhadap agama Islam. Dalam banyak kasus, Islamofobia tumbuh dari kombinasi faktor sejarah, politik, media, dan minimnya pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri.

Istilah Islamofobia pertama kali berkembang dalam konteks kolonialisme Prancis ketika pemerintah kolonial berupaya mengelola hubungan antara identitas Islam dan identitas nasional Prancis di wilayah-wilayah jajahannya (Ima Sri Rahmani, 2021). Dalam perkembangan selanjutnya, istilah tersebut semakin meluas pasca-serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, ketika Islam kerap dikaitkan secara langsung dengan ekstremisme dan terorisme.

Baca Juga:  Tiga Bidang Garapan untuk Mewujudkan Laboratorium Islam

Situasi menjadi semakin kompleks ketika sebagian kelompok politik menggunakan simbol-simbol agama sebagai instrumen mobilisasi kekuasaan. Di berbagai negara, muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk memperjuangkan agenda politik tertentu, bahkan menggunakan tafsir keagamaan untuk membenarkan tindakan intoleran dan kekerasan. Akibatnya, sebagian masyarakat kemudian melakukan generalisasi bahwa tindakan segelintir kelompok tersebut merupakan representasi dari Islam secara keseluruhan.

Padahal asumsi tersebut jelas keliru. Islam sebagai agama tidak dapat disamakan dengan perilaku kelompok tertentu yang menyalahgunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik maupun kekerasan. Kesalahan dalam membedakan keduanya justru menjadi salah satu akar utama lahirnya Islamofobia di berbagai negara.

Islamofobia dan Polarisasi di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Islamofobia tidak berkembang dalam bentuk pembatasan sistematis terhadap umat Islam sebagaimana terjadi di beberapa Negara Amerika dan Eropa. Sebaliknya, narasi Islamofobia lebih sering hadir sebagai bagian dari kontestasi politik dan polarisasi identitas.

Pada berbagai momentum politik, isu radikalisme, ekstremisme, hingga kebijakan negara dalam mencegah terorisme sering kali dibingkai sebagai bentuk permusuhan terhadap Islam. Padahal secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persoalan muncul ketika upaya penegakan hukum terhadap kelompok ekstrem yang menggunakan agama sebagai legitimasi kekerasan sengaja dipelintir menjadi narasi bahwa negara memusuhi Islam. Narasi semacam ini berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpercayan public (public distrust) terhadap pemerintah sekaligus memperlemah kohesi sosial masyarakat.

Padahal fakta menunjukkan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan justru menjadi ancaman bagi mayoritas umat Islam sendiri. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index 2024 mengalami perbaikan signifikan dari peringkat 24 menjadi peringkat 31 dan masuk dalam kategori negara dengan dampak terorisme rendah (low impact terrorism). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa upaya mencegah terorisme dan radikalisme dapat dilakukan tanpa harus membangun stigma terhadap umat Islam secara keseluruhan.

Baca Juga:  Richard Bell, Orientalis yang Pandai Bahasa Arab

Dengan kata lain, melawan ekstremisme bukanlah tindakan anti-Islam. Justru sebaliknya, upaya tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap nilai-nilai Islam yang damai dari penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Indonesia Masih Memiliki Modal Toleransi

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sesungguhnya masih memiliki modal sosial yang cukup kuat dalam menjaga keberagaman. Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang diterbitkan oleh SETARA Institute menunjukkan bahwa sejumlah kota seperti Salatiga, Singkawang, Semarang, dan Magelang telah berhasil mempertahankan praktik-praktik baik dalam pengelolaan keberagaman dan kerukunan sosial. Meskipun demikian, laporan tersebut juga mencatat bahwa skor rata-rata nasional mengalami penurunan dari 5,06 pada tahun 2023 menjadi 4,92 pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa toleransi tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang otomatis terjaga, melainkan harus terus dirawat melalui kebijakan publik yang inklusif serta partisipasi aktif masyarakat.

Temuan tersebut berhasil menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang menghadapi krisis toleransi, akan tetapi bagaimana menghadapi tantangan untuk mempertahankan dan memperkuat budaya toleransi yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Media Sosial dan Produksi Kebencian

Tantangan terbesar Islamofobia di era kontemporer tidak lagi berasal dari kebijakan negara, melainkan berasal dari ruang digital. Algoritma media sosial bekerja dengan cara mempertemukan pengguna dengan informasi yang sejalan dengan preferensinya. Akibatnya, pengguna yang telah memiliki prasangka tertentu terhadap Islam akan terus menerima informasi yang memperkuat prasangka tersebut. Sebaliknya, sebagian umat Islam juga dapat terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang memperkuat rasa curiga terhadap kelompok lain.

Dalam situasi demikian, hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda identitas menjadi lebih mudah menyebar. Yang lebih mengkhawatirkan, narasi tersebut sering kali dikemas dengan menggunakan simbol-simbol agama sehingga tampak seolah-olah memiliki legitimasi moral. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin sulit membedakan antara kritik yang sehat, perbedaan pandangan politik, dan ujaran kebencian berbasis agama.

Baca Juga:  Hijrah Nabi dan Piagam Madinah

Langkah Strategis Memerangi Islamofobia

Pertama, memperkuat dialog dan literasi lintas agama. Dialog tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi medium untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antarkelompok masyarakat. Semakin tinggi kualitas interaksi sosial antarumat beragama, semakin kecil ruang bagi prasangka dan stereotip.

Kedua, memperkuat wajah Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan toleran. Sejarah panjang Islam Nusantara telah menunjukkan bahwa Islam dapat tumbuh berdampingan dengan budaya lokal, demokrasi, dan keberagaman. Modal sosial ini harus terus dirawat sebagai benteng terhadap ekstremisme maupun Islamofobia.

Ketiga, memenuhi ruang digital dengan narasi keislaman yang damai dan mencerahkan. Media sosial tidak boleh dibiarkan hanya dipenuhi oleh konten-konten provokatif yang memperuncing perpecahan. Organisasi keagamaan, akademisi, tokoh agama, dan generasi muda muslim perlu lebih aktif menghadirkan narasi Islam yang menghormati kemanusiaan, menjunjung tinggi toleransi, dan mendorong persatuan bangsa.

Menjaga Indonesia dari Politik Ketakutan

Islamofobia bukan hanya persoalan agama, melainkan persoalan kebangsaan. Ketika prasangka terhadap kelompok agama tertentu terus dipelihara, masyarakat akan semakin mudah diprovokasi oleh sentimen identitas dan politik ketakutan (politics of fear).

Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman (Azyumardi Azra, 2020). Oleh karena itu, upaya membersihkan akar Islamofobia harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan bangsa, memperkuat persaudaraan kebangsaan, dan merawat demokrasi yang inklusif.

Melawan Islamofobia bukan berarti menolak kritik terhadap kelompok yang menggunakan agama untuk melakukan kekerasan. Sebaliknya, yang harus ditolak adalah generalisasi yang menyamakan tindakan segelintir orang dengan keyakinan yang dianut oleh jutaan warga negara.

Di tengah meningkatnya polarisasi identitas di berbagai belahan dunia, Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keberagaman tidak selalu melahirkan konflik. Dengan pendidikan yang inklusif, dialog yang terbuka, dan ruang digital yang sehat, Indonesia dapat menunjukkan bahwa toleransi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menjaga bangsa tetap utuh dan kokoh.

Editor: Ikrima

Artikel Sebelumnya

Peristiwa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terbaru