IBTimes.ID – Perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam politik global kembali mengemuka dalam JIB Talks yang disiarkan melalui kanal YouTube JIB Post, Sabtu (3/10). Diskusi tersebut membedah bagaimana Indonesia sebagai negara besar tidak hanya dapat dilihat dari kekuatan material, tetapi juga dari identitas, sejarah, budaya, dan cita-cita nasional.
Forum bertajuk “Apa yang Membuat Negara Itu Besar? Memikirkan Kembali Indonesia dalam Politik Global” menghadirkan akademisi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Mohamad Rosyidin, bersama Randy W. Nandyatama dari Universitas Gadjah Mada dan M. Yusra dari Universitas Andalas. Diskusi dipandu Musa Maliki, dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta.
Rosyidin memaparkan lima elemen yang membentuk konstruksi identitas Indonesia sebagai negara besar, sebagaimana dikaji dalam disertasinya di UGM berjudul “Genealogi Kemegahan: Analisis Diskursif Identitas Negara Besar Indonesia”.
Elemen pertama adalah kebanggaan nasional. Menurut Rosyidin, nasionalisme menjadi salah satu sumber keyakinan para pemimpin Indonesia dalam memandang negaranya sebagai negara besar.
Kedua, mitos nasional. Mitos tersebut memberikan makna historis sekaligus membangun imajinasi publik mengenai kebesaran sebuah bangsa.
“Inilah yang dimaksud mitos nasional. Mitos nasional yang diciptakan memberikan keyakinan imajinasi publik bahwa negara itu adalah negara besar. Mitos nasional itu menjadi pembentuk atau elemen utama dalam menjustifikasi kenapa negara menganggap dirinya itu negara besar,” ungkapnya.
Budaya dan Geografi Membentuk Identitas Kebesaran
Elemen ketiga adalah eksepsionalisme budaya. Kemajemukan Indonesia dipandang Rosyidin sebagai salah satu keunggulan yang membentuk identitas Indonesia sebagai negara besar.
“Indonesia menjadi satu-satunya negara yang paling majemuk dan paling berhasil dalam mencegah terjadinya perpecahan. Faktor budaya inilah yang menjadi keunggulan Indonesia,” imbuhnya.
Elemen keempat berkaitan dengan geografi dan arsitektur monumental. Luas wilayah, kekayaan alam, serta bangunan monumental menjadi simbol material yang merepresentasikan gagasan kebesaran bangsa.
“Makanya di era Soekarno dulu, sebuah bangunan itu sangat sakral. Monumen menjadi sebuah simbol kebesaran negara. Artinya, identitas kebesaran Indonesia itu diabadikan di balik bangunan fisik. Hal tersebut juga berlangsung sampai saat ini,” ujar Rosyidin.
Terakhir, capaian dan cita-cita nasional menjadi elemen kelima. Rosyidin mencontohkan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menurutnya memiliki pengaruh global.
“Misal, Konferensi Asia Afrika (KAA) di era Soekarno dipandang oleh banyak akademisi sebagai middle power. Bagi saya, KAA adalah great power karena pengaruhnya yang sangat mengglobal,” tegasnya.
Randy menyebut politik luar negeri Indonesia selama ini banyak dipahami melalui konsep middle power. Namun, kajian Rosyidin membuka perspektif lain mengenai Indonesia sebagai negara besar, terutama dengan melihat pengalaman dan identitas Indonesia sendiri.
Sementara itu, Yusra menilai multikulturalisme Indonesia perlu terus dipromosikan ke dunia internasional.
“Jadi, multikulturalisme menjadi kekuatan bagi Indonesia dan patut dipromosikan kepada pihak luar,” tuturnya.
Rosyidin mendorong dekolonisasi kajian hubungan internasional. Menurutnya, konsep middle power yang berasal dari pengalaman Barat berpotensi menjebak Indonesia dalam cara pandang Eropasentris.
Pembacaan mengenai Indonesia sebagai negara besar tidak semestinya hanya bergantung pada kategori yang dibentuk dari pengalaman negara-negara Barat. Kajian tersebut justru menawarkan upaya untuk melihat kebesaran Indonesia melalui pengalaman sejarah, budaya, identitas, serta cita-cita nasionalnya sendiri. (NS)
