Oleh: Muhammad Saleh*
Sejak tahun 2015 tepatnya pada tanggal 22 Oktober, pemerintah menetapkan peringatan Hari Santri Nasional. Peringatan ini dalam rangka membangkitkan kembali ingatan bangsa Indonesia tentang besarnya perjuangan santri dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal tersebut tahun 1945. Hari santri dianggap sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap para kiai dan santri dalam membela tanah air sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Namun, ternyata hari santri dipersoalkan.
Resolusi Jihad 22 Oktober
Pasca kemerdekaan, tentara Belanda yang membonceng inggris datang kembali dengan tujuan menguasai wilayah Indonesia. Hal ini yang mendorong bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah berhasil direbut. Berbagai cara dilakukan dalam upaya tersebut. Mulai dari jalur diplomasi dengan negara lain untuk mengakui kemerdekaan indonesia, termasuk perang secara fisik dengan senjata untuk mengusir kedatangan tentara Belanda yang masuk kembali ke Indonesia.
Dua pekan setelah bangsa indonesia merayakan kemerdekaannya, pihak Belanda mengajukan permintaan kepada pemerintahan yang ada di Surabaya untuk mengibarkan bendera Belanda. Pengibaran bendera ini sebagai bentuk perayaan hari kelahiran Ratu Belanda, Wilhemina Amgard. Sontak hal ini mengusik kenyamanan rakyat yang merasa sudah merdeka tetapi masih diminta melakukan sesuatu layaknya bangsa yang terjajah.
Dalam keadaan semacam ini, rakyat Indonesia tergerak mengambil peran melawan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak Belanda. Terutama setelah Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Sehingga dengan kekuatan massa, rakyat melakukan perlawanan atas tindakan belanda yang semena-mena tersebut.
Sebagian pihak yang mendorong ditetapkannya hari santri nasional, menganggap para kiai dan santri memiliki peran besar dalam menginisiasi perlawanan terhadap Belanda. KH Hasyim Asy’ari, seorang kiai yang dihormati oleh seluruh kiai se-Nusantara selaku pendiri dan pimpinan Nahdhatul Ulama saat itu mengambil sikap. Ia menyerukan perlawanan atas nama jihad fii sabilillah utk membela tanah air.
Seruan perlawanan dalam rangka membela tanah air merupakan ijtihad politik yang dimunculkan KH Hasyim Asy’ari atas pemikiran mendalam terhadap kondisi bangsa saat itu. Bersama para santri dan jaringan pondok pesantren se-Jawa diambillah sikap untuk melakukap perlawanan, yang kemudian dikenal dengan istilah “Resolusi Jihad” tanggal 21-22 Oktober 1945.
Bangsa Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan bangsa bangsa asing sebelumnya harus dipertahankan. Sebab dalam kondisi terjajah, Bangsa Indonesia akan terus dalam keadaan yang tidak aman. Mengalami kesengsaraan, keterbelakangan, dan sulit untuk mencapai kemajuan.
Hari Santri adalah harinya NU
Tidak dapat disangkal bahwa awal kemunculan hari santri nasional adalah berasal dari keinginan kuat dari kalangan NU agar perannya dalam sejarah diakui oleh negara. Hal ini dapat dibenarkan dari beberapa kenyataan, diantaranya;
Pertama, resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang diperingati sebagai hari santri nasional adalah gagasan pendiri NU. Sebagian besar santri yang terlibat adalah santri yang berasal dari pesantren kalangan Nahdliyin. Tanpa menyampingkan pihak dari kalangan lain yang juga mungkin terlibat.
Kedua, istilah santri sangat lekat dengan indentitas ke-NU-an. Kendatipun pengertian santri dapat diartikan secara luas, sebagaimana dinyatakan oleh Soekamto (1999:97) “penggunaan istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntut pengetahuan dipondok pesantren”. Maka pada dasarnya istilah santri bukan hanya milik kaum nahdliyin semata. Siapapun yang mengenyam pendidikan di pesantren dengan latar belakang ormas atau manhaj selain NU juga dapat disebut sebagai seorang santri. Namun umumnya orang telah melekatkan istilah santri dengan identitas ke-NU-an.
Ketiga, adanya kontrak politik pra-pilpres 2014 antara Jokowi dengan salah seorang tokoh NU, yakni KH Toriq Darwisy utk menetapkan Hari Santri Nasional apabila Jokowi terpilih sebagai presiden RI.
Keempat, peringatan Hari Santri Nasional senantiasa diperingati dan dikampanyekan oleh warga pondok pesantren dan dari kalangan NU secara meriah dan massif. Hal ini jarang sekali terlihat dilaksanakan oleh umat Islam selain dari kalangan Nahdliyin.
Maka tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Hari Santri Nasional adalah harinya kalangan Nahdliyin untuk mengenang jasanya terhadap bangsa dan negara berdasarkan kenyataan yang sudah disebutkan. Kenyataan ini menjadi lebih kuat karena dilegitimasi secara resmi oleh pemerintah.
Hari Santri Dipersoalkan
Bersamaan dengan penetapan Hari Santri Nasional ditahun 2015 lalu, Muhammadiyah sempat menyatakan penolakannya terhadap keputusan tersebut. Alasan mendasar atas penolakannya tersebut adalah karena Hari Santri Nasional dianggap dapat mengganggu Ukhuwah Islamiyah lewat polarisasi santri-nonsantri yang selama ini mulai mencair. Ada kesan ekslusif yang melekat dalam diri santri dan pengkotak-kotakan golongan apabila Hari Santri Nasional ini ditetapkan sebagai hari besar.
Penolakan Muhammadiyah nampaknya cukup serius. Hal ini ditandai bukan hanya penolakan dari pernyataan yang diucapkan oleh Haedar Nasir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, penolakan itu juga diwujudkan dalam bentuk surat resmi organisasi yang ditujukan kepada Presiden kala itu. Dari kalangan Warga Muhammadiyah pun tidak sedikit yang mengamini penolakan tersebut.
Muarif dalam tulisannya setahun yang lalu juga menyatakan, bahwa logika kausalitas historis antara peristiwa resolusi jihad dengan peristiwa Hari Pahlawan 10 November 1945 sangat lemah. Sehingga menjelaskan bahwa peristiwa resolusi jihad 22 Oktober terlalu berlebihan jika dikaitkan dengan peristiwa Hari Pahlawan 10 November. Apalagi di tetapkan sebagai peringatan Hari Santri Nasional.
Menyikapi Pro-kontra Hari Santri Nasional
Penetapan hari santri dipersoalkan diawal-awal kemunculannya. Namun keputusan pemerintah untuk menetapkan hari santri sebagai hari besar nasional tetap tidak dapat diganggu gugat. Kenyataannya pendukung hari santri lebih banyak ketimbang penentangnya. Pemerintah pun telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional.
Kendatipun demikian, peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945 tetap terbuka terhadap segala bentuk kritik dan koreksi. Khususnya mengenai sejauh mana peristiwa sejarah resolusi jihad memberi dampak yang besar bagi munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan. Sehingga anggapan bahwa hari santri nasional memiliki muatan politis yang kuat tanpa memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia dapat dibantah dengan data data historis yg akurat. Atau justru sebaliknya sehingga dapat semakin memperkuat fakta sejarahnya.
Meminjam kutipan dari seorang filosof, Michael Foucault menyatakan bahwa; kekuasaan “menciptakan realitas”; serta “menciptakan domain objek dan ritual kebenaran”. Dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa, hari santri nasional adalah produk kekuasaan. Muncul dari sebuah kontrak politik yang bertujuan disatu pihak untuk menggalang suara dalam pemilu dan dipihak lain bertujuan utk merebut wacana sejarah.
Tetapi disisi lain lagi, fakta sejarah mengenai peristiwa resolusi jihad yang ditandai dengan rapat akbar tanggal 21-22 Oktober 1945 memang benar terjadi adanya. Sejauh mana peristiwa itu berpengaruh dan layak diberikan apresiasi yang tinggi. Implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu yang perlu dikaji kembali.
Wallahualam.
*) Sekretaris Umum PC Pemuda Muhammadiyah Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur
