IBTimes.ID – Kursi Wapres kosong sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo itu pergi tanpa menyebut alasan spesifik. Publik mengaitkan langkah itu dengan putusan kasasi Mahkamah Agung akhir Oktober lalu yang membatalkan surat penyetaraan SMA miliknya.
Para elite segera menghitung ulang posisi mereka. Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai koalisi ke Istana Bogor untuk membahas pengisi Kursi Wapres. Pertemuan tertutup itu berlangsung pada Jumat sore, 13 November 2026, sehari setelah surat Gibran masuk ke Senayan.
Sembilan hari berlalu, arah politik belum juga mengeras. MPR sudah menggeser jadwal pemilihan. Nama kandidat datang dan pergi di bursa. Sebagian partai mengaku menyerahkan urusan ini kepada Presiden, sementara partai lain masih berharap kadernya mendapat tempat.
Konstitusi memberi Presiden hak mengusulkan dua calon dan memberi MPR hak memilih salah satunya. Di antara dua hak itu, partai politik bermain dengan kalkulasi kekuasaan. Rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi, menonton dari luar pagar istana.
Laporan Suara.com mencatat pengakuan dari lingkar dalam Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan rencana pertemuan tersebut. Menurutnya, Prabowo telah menyampaikan agenda itu saat keduanya bertemu di lokasi yang sama sehari sebelumnya.
Habiburokhman juga menolak anggapan bahwa wakil presiden cuma ban serep. Ia ingin Kursi Wapres terisi secepatnya, walau konstitusi memberi waktu hingga 60 hari. Ia mengakui jadwal pengisian harus menyesuaikan agenda Prabowo ke luar negeri.
Presiden PKS Al Muzzammil dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh termasuk tamu yang hadir. Istana tidak mengumumkan keputusan apa pun seusai pertemuan. Namun para ketua umum kemudian bicara dengan nada yang seragam. Mereka memilih tidak menyodorkan kader sendiri.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut hampir semua ketua umum partai koalisi tidak mengajukan kadernya. “Kita sepakat (wapres) dari Gerindra,” ujar Zulhas. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya tidak mengajukan nama. Politisi Golkar Melchias Markus Mekeng menyebut partainya menyerahkan pengusulan kepada Prabowo tanpa harga mati.
Padahal, menurut Zulhas, Prabowo sempat meminta partai koalisi menyiapkan usulan nama. Partai justru mengembalikan bola ke Presiden. Langkah itu memberi Prabowo keleluasaan dan membebaskan partai dari risiko kalah dalam perebutan terbuka.
Suara berbeda datang dari PKB. Politisi PKB Lalu Hadrian mengakui partainya tetap menginginkan Muhaimin Iskandar, meski prosesnya masih berjalan. Golkar pun belum bulat. Sekjen Golkar Sarmuji sempat menyebut partainya masih menimbang sikap soal pengusulan calon.
Sehari setelah pertemuan Bogor, Prabowo menyinggung urusan ini dalam sambutan di Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sabtu, 14 November 2026. Ia menyebut pencarian wakil presiden baru akan ia tuntaskan setelah rangkaian kunjungan ke luar negeri. Publik menangkap isyarat bahwa Presiden belum memegang nama final.
Di tengah sikap itu, nama Sufmi Dasco Ahmad menguat. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra itu mendapat dukungan dari 23 DPD Gerindra, ditambah sinyal positif dari PAN dan NasDem. Sekitar 20 anggota DPD RI membuat video dukungan untuknya. Dasco sendiri meminta publik menghormati hak konstitusional Presiden.
Nama lain ikut beredar. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Sekjen Gerindra Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani sebagai figur potensial. Puan Maharani dan Pramono Anung dari PDIP, partai yang berada di luar koalisi, juga muncul sebagai opsi. Seorang konsultan politik memberi Agus Harimurti peluang 40 persen.
Kita bisa membaca keseragaman sikap partai koalisi lewat teori kartel. Richard Katz dan Peter Mair (1995) menggambarkan partai kartel sebagai partai yang hidup dari sumber daya negara ketimbang dari anggota. Partai semacam ini memilih berkolusi menjaga akses kekuasaan bersama daripada bersaing di arena terbuka.
Kuskridho Ambardi dalam Mengungkap Politik Kartel (2009) menemukan pola serupa di Indonesia setelah Reformasi. Partai melonggarkan ideologinya begitu masuk kabinet. Mereka merekatkan koalisi lewat pembagian kursi menteri, sementara kesamaan program menempati urutan belakang.
Dalam urusan Kursi Wapres, kata sepakat “dari Gerindra” bekerja sebagai mekanisme peredam konflik. Partai koalisi enggan terlihat berebut, sebab perebutan terbuka bisa mengancam jatah mereka di kabinet. Dengan menyerahkan nama kepada partai Presiden, mereka mengamankan posisi sambil menunggu imbalan di tempat lain.
Dan Slater (2018) menyebut gejala ini sebagai promiscuous power sharing. Presiden merangkul hampir semua partai besar ke dalam pemerintahan, sehingga garis oposisi menjadi kabur. Ketika segelintir ketua umum menentukan pengisi jabatan wakil presiden lewat lobi tertutup, publik kehilangan kesempatan menguji calon secara terbuka.
Robert Michels (1911) sudah lama mengingatkan hukum besi oligarki. Menurut Michels, organisasi besar pada akhirnya tunduk pada keputusan segelintir pemimpin. Di Bogor, hukum itu bekerja di tingkat antarpartai. Para ketua umum menentukan arah jabatan tertinggi kedua di republik tanpa melibatkan kader di bawahnya, apalagi konsituennya.
Logika presidensialisme multipartai memperkuat kecenderungan itu. Scott Mainwaring (1993) menyebut perpaduan sistem presidensial dan banyak partai sebagai kombinasi yang sulit. Presiden harus terus merawat koalisi agar programnya lolos di parlemen. Dalam kerangka itu, Prabowo bisa memakai Kursi Wapres sebagai alat merawat koalisi.
Pilihan pada kader Gerindra memberi Prabowo kendali atas dua kursi tertinggi eksekutif. Ia memperkecil risiko matahari kembar di istana. Ia juga menggeser keseimbangan koalisi ke arah satu partai. Partai mitra bisa menagih kompensasi lewat kursi menteri pada perombakan kabinet berikutnya.
Hitungan elite juga menjangkau Pilpres 2029. Wakil presiden dari Gerindra akan tampil lebih dari dua tahun di panggung nasional sebelum kontestasi berikutnya. Partai mitra yang menyimpan ambisi menuju 2029 paham konsekuensi itu. Keengganan PKB melepas nama Muhaimin masuk akal dari sudut ini.
Rapat gabungan MPR pada 13 November awalnya menetapkan sidang paripurna pada 2 Desember. MPR juga meminta Presiden menyetor dua nama paling lambat 18 November. Tiga hari kemudian, surat Presiden tiba di Senayan dan mengusulkan perubahan jadwal.
Ketua MPR Ahmad Muzani lalu mengumumkan sidang mundur ke Rabu, 9 Desember 2026. Tenggat penyerahan dua nama ikut bergeser ke 25 November. Muzani beralasan jadwal Presiden padat. Prabowo tengah menjalani lawatan ke KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen.
Penundaan itu sah secara hukum. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi MPR waktu paling lama 60 hari untuk bersidang sejak jabatan wakil presiden kosong. Batas luarnya jatuh pada 11 Januari 2027. Bagi partai, tambahan sepekan berarti tambahan waktu untuk bernegosiasi.
Posisi Muzani sendiri menyimpan soal. Ia memimpin lembaga penyelenggara pemilihan, sementara namanya beredar sebagai kandidat. Saat wartawan menanyakan namanya di bursa, Muzani memilih tidak berkomentar. Jika Prabowo mengusulkannya, MPR perlu menjaga jarak antara penyelenggara dan peserta agar sidang tidak cacat secara etis.
Persoalan lain menyangkut legitimasi. Juan Linz dalam The Perils of Presidentialism (1990) menyoroti kekakuan sistem presidensial saat pergantian terjadi di tengah masa jabatan. Pengganti tidak lahir dari pilihan langsung pemilih, padahal sistem presidensial bertumpu pada mandat elektoral.
Wakil presiden baru akan memegang mandat dari 732 anggota MPR. Mandat itu sah, tetapi tipis secara elektoral. Ia juga akan menghadapi publik yang masih menyimpan curiga setelah polemik ijazah Gibran.
MPR pernah mengisi Kursi Wapres pada Juli 2001. Saat itu Hamzah Haz menang setelah beberapa putaran pemungutan suara, dengan Akbar Tandjung sebagai lawan terakhir. Kali ini mekanismenya berbeda karena Presiden mengajukan dua nama. Koalisi pun sudah menyamakan suara jauh sebelum sidang dimulai.
Wakil Ketua MPR Sohibul Iman meminta tim verifikasi memeriksa riwayat pendidikan calon dengan rinci. MPR menyiapkan 22 syarat bagi kandidat. Permintaan Sohibul masuk akal, mengingat polemik dokumen pendidikan mengiringi mundurnya Gibran. MPR perlu membuka hasil verifikasi kepada publik agar kecurigaan serupa tidak muncul lagi.
Aturan pengisian juga menyisakan tafsir ganda. UU MD3 menyebut dua calon berasal dari usulan partai atau gabungan partai pengusung pasangan terpilih. Muzani justru menyatakan calon tidak harus berasal dari partai koalisi karena UUD 1945 tidak mensyaratkannya. Perbedaan tafsir ini bisa menjadi celah sengketa di kemudian hari.
Di luar istana, warga melihat drama ini dengan jarak. Ado, pengemudi ojek daring di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, merasa ada atau tidaknya wakil presiden tidak mengubah hidupnya. Hezekiah, pekerja pabrik di Cakung, ingin wapres berikutnya jujur kepada publik. Ia ingin tahu ke mana Indonesia akan dibawa.
Lintang, pemagang di bidang hukum yang baru lulus dari kampus di Yogyakarta, punya harapan lain. Ia ingin wapres baru sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo dan mampu menjelaskan kebijakan dengan empati. Ia juga berharap wapres berani memberi masukan strategis kepada Presiden ketika ada kekeliruan.
DroneEmprit menangkap kegelisahan serupa di media sosial. Lembaga itu mencatat sekitar 70.000 percakapan soal pemakzulan Gibran pada 6 hingga 13 Oktober 2026. Sebanyak 60,4 persen bernada positif, didominasi masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa yang mendesak DPR menggulirkan hak angket.
Tekanan publik semestinya ikut menentukan cara elite mengisi Kursi Wapres. James MacGregor Burns dalam Leadership (1978) membedakan kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional bertumpu pada pertukaran kepentingan. Kepemimpinan transformasional mengangkat pemimpin dan pengikut menuju tujuan bersama yang lebih tinggi.
Elite koalisi sejauh ini memainkan model transaksional. Partai tampak menukar kesediaan mundur dari bursa dengan jaminan posisi di pemerintahan. Calon yang lolos lewat jalur itu berpotensi lebih sibuk membalas budi kepada partai ketimbang menjawab kebutuhan warga seperti Ado dan Hezekiah.
Prabowo masih punya waktu sampai 25 November untuk menimbang. Ukuran yang layak ia pakai mencakup kemampuan mengeksekusi kebijakan dan keberanian memberi koreksi di ruang internal. Rekam jejak yang bersih wajib menjadi syarat dasar. Kedekatan personal dengan Presiden semestinya menempati urutan belakang.
MPR juga memikul tanggung jawab. Sidang 9 Desember mestinya membuka ruang uji publik atas dua calon, termasuk paparan visi dan hasil verifikasi dokumen. Tanpa itu, MPR hanya akan mengesahkan keputusan yang sudah selesai di Istana Bogor.
Kocok ulang Kursi Wapres kali ini bisa berakhir sebagai kocokan biasa di meja elite. Partai koalisi memperoleh jatah dan Gerindra memegang dua kursi puncak eksekutif, sementara warga tetap berada di luar pagar. Prabowo dan MPR masih punya waktu kurang dari tiga pekan untuk memasukkan suara warga ke dalam hitungan.
(Assalimi)


