Dunia dikagetkan dengan langkah Amerika yang secara tiba-tiba menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pada Sabtu (3/1/2026) dinihari, Amerika melancarkan serangan udara di ibukota Venezuela, Caracas. Beberapa ledakan terdengar di kota tersebut. Siangnya, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan penangkan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya dibawa ke New York dan akan diadili di sana.
Apa yang mendasari Trump melakukan langkah ini? Apakah langkah ini legal? Apa kelanjutan dari perselisihan kedua negara ini? Mari kita diskusikan di artikel ini.
Kenapa Trump Menangkap Maduro?
Konflik Amerika VS Venezuela ini bukan hal yang baru. Sejak periode kedua kepemimpinannya dimulai, Trump langsung memberi perhatian khusus pada negara kaya minyak di Amerika Latin tersebut. Ia menuduh Maduro berada di belakang penyelundupan obat-obatan terlarang dan imigrasi gelap ke Amerika. Pada Juli 2025, Amerika Serikat mengumumkan hadiah sebesar $50 juta untuk penangkapan Maduro, menuduhnya sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia.
Menurut laporan The Guardian, pemerintahan Trump menyatakan geng-geng Venezuela seperti Tren de Aragua sebagai organisasi teroris dan mulai melakukan serangan udara terhadap terduga penyelundup narkoba di Laut Karibia. Tak lama kemudian, AS mulai menyita kapal tanker Venezuela dan meningkatkan kehadiran militernya di perairan sekitar negara Amerika Selatan tersebut.
Trump secara terbuka mengisyaratkan gagasan perubahan rezim di Venezuela. Pada akhir November, Trump memberi Maduro ultimatum untuk melepaskan kekuasaan, menawarkannya jalan keluar yang aman dari negara itu. Maduro menolak tawaran tersebut, mengatakan kepada para pendukungnya di Venezuela bahwa ia tidak menginginkan “perdamaian budak” dan menuduh AS ingin mengendalikan cadangan minyak negaranya.
Saat pemerintahan Trump meningkatkan tekanan, pemerintah di Caracas terkadang tampak kebingungan. Maduro berulang kali mengatakan Venezuela tidak menginginkan perang dengan AS. Ia bahkan pernah menari di depan mahasiswa Venezuela dengan lirik “no war, yes peace” dan meniru gerakan tarian Trump dengan mengepalkan kedua tangannya.
Melihat tarian tersebut, Trump dilaporkan tidak terhibur. Justru tarian tersebut membuat Trump semakin yakin pada keputusan untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan. Dua hari sebelum penangkapannya, Maduro mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa ia akan menyambut investasi AS di sektor minyak negara itu.
Dakwaan Departemen Kehakiman AS yang baru dibuka menuduh Maduro menjalankan “pemerintahan yang korup dan tidak sah” yang didorong oleh operasi perdagangan narkoba yang luas yang membanjiri AS dengan ribuan ton kokain.
Sejarah Konflik Amerika VS Venezuela
Konflik Amerika VS Venezuela setidaknya sudah dimulai sejak Venezuela dipimpin oleh presiden sosialis Hugo Chavez pada 1999. Chavez adalah penentang utama kebijakan-kebijakan imperialis Amerika seperti invasi Afghanistan dan Irak. Chavez menuduh Amerika berada di belakang upaya kudeta atas dirinya di tahun 2002.
Bagi banyak orang di AS, khususnya di sayap kanan, orientasi ideologis sosialis pemerintah Venezuela telah menjadikannya musuh alami AS. Saat Chávez mengkonsolidasikan kekuasaan, menghukum lawan politik, dan menyita sebagian besar aset sektor swasta negara itu, AS mengutuk Venezuela karena catatan hak asasi manusianya yang buruk. Meskipun terjadi pencairan kecil sesekali dalam hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun, hubungan tersebut terus memburuk, terutama setelah Maduro berkuasa pada tahun 2013.
Di bawah pemerintahan Trump, AS menggambarkan pemerintahan Maduro sebagai tidak sah, mengakui Juan Guaidó, ketua parlemen, sebagai presiden Venezuela pada tahun 2019.
Pada Juli 2024, Maduro tampaknya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan presiden, di tengah kemarahan yang meluas atas pemerintahannya yang semakin otoriter dan runtuhnya ekonomi Venezuela. Pemerintahan Biden mengakui kandidat oposisi Edmundo González sebagai pemenangnya. Data pemungutan suara terperinci yang dirilis oleh oposisi dan diverifikasi oleh para ahli independen menunjukkan bahwa González memenangkan pemungutan suara, tetapi Maduro tetap berkuasa setelah melancarkan penindakan keras.
Pada awal Desember 2024, pemerintahan Trump menerbitkan apa yang disebutnya sebagai “konsekuensi Trump”, yang menyatakan bahwa belahan bumi barat harus dikendalikan oleh AS secara politik, ekonomi, komersial, dan militer. Sebagai bagian dari doktrin Trump yang baru, militer AS dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke energi dan sumber daya mineral di wilayah tersebut.
Selama konferensi pers beberapa jam setelah penangkapan Maduro, Trump mengutip doktrin Monroe abad ke-19, yang digunakan untuk menegaskan kekuatan militer AS di Amerika Latin. Ia menyebutnya sebagai “doktrin Don-Roe”, dan mengatakan: “Dominasi Amerika di belahan bumi barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi.”
Bagaimana Melihat Penangkapan Maduro?
Melihat fenomena tersebut, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menyebut bahwa dalam hubungan internasional, hukum rimba masih berlaku. Ia menilai tindakan Amerika sebagai sikap negara besar yang merasa berhak bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain. Ini merupakan indikasi dari tatanan global yang berbahaya. Ia lalu mempertanyakan sikap Dewan Keamanan PBB serta Indonesia yang mengusung kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.
Senada dengan hal tersebut, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa penangkapan Maduro dan istrinya merupakan pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, suatu negara yang melakukan serangan ke negara lain, bahkan membawa kepala pemerintahan negara tersebut untuk diadili di pengadilan negara yang menyerang, secara hukum kebiasaan internasional itu dilarang.
Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa setiap negara anggota wajib menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.
Namun, akademisi UI tersebut tak mengesampingkan kemungkinan AS akan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengatur hak membela diri negara anggota, untuk membenarkan serangannya terhadap Venezuela di hadapan PBB.
Dalih membela diri seperti tertuang pada Pasal 51 Piagam PBB tersebut juga sempat diungkit Rusia saat mereka melancarkan serangan ke Ukraina, kata dia.
Menurut Hikmahanto, AS memandang perang melawan narkoba sebagai hal esensial untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Namun, Presiden Maduro dianggap AS tidak mau kooperatif dalam upaya melawan gembong narkoba, dan bahkan dituding membiarkan negaranya dijadikan lokasi untuk mengirim narkoba ke AS.
Ia pun menyoroti langkah intervensi serupa yang pernah diambil AS pada 1990, ketika Presiden George H. W. Bush memberi persetujuan bagi personel AS untuk menginvasi Panama dan menangkap pemimpin negara tersebut, Manuel Noriega. Senasib dengan Maduro, setelah ditangkap oleh personel AS, Noriega kemudian dihadapkan ke muka pengadilan AS dan didakwa atas tuduhan penyelundupan narkoba dan pencucian uang.
Beberapa negara Amerika Latin menyayangkan sikap Trump yang secara sepihak menangkap presiden negara lain yang sah. Colombia menolak semua langkah penggunaan kekuatan militer secara sepihak dan menyebut bahwa langkah Amerika akan merugikan rakyat Venezuela. Senada dengan hal itu, Brazil menyebut penangkapan Maduro tidak dapat diterima, menyebut bahwa hal tersebut akan berdampak pada menurunnya angka kerjasama internasiona.
Meksiko, Inggris, Denmark, dan Prancis juga menyatakan pendapat bahwa penegakan hukum internasional lebih penting daripada apapun. Mereka meyakini bahwa perdagangan narkoba harus diperangi namun harus dengan koridor hukum internasional.
Di sisi lain, Argentina dan Paraguay menyambut positif langkah Amerika. Kedua negara menyebut bahwa penangkapan Maduro dapat membuka jalan bagi penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela.
Realisme dalam Hubungan Internasional
Salah satu cara melihat hubungan internasional adalah melalui realisme. Realisme berarti mengakui bahwa kedaulatan tertinggi dimiliki oleh negara. Teori ini menyebut bahwa kendati ada lembaga internasional, namun lembaga tersebut tidak bisa menjadi “polisi dunia”. Artinya, aturan dan pola hubungan internasional murni ditentukan oleh negara-negara yang berdaulat.
Jika cara pandangnya demikian, maka negara yang kuat dengan bebas menindas negara yang lemah. Meskipun pahit terdengar, namun fenomena ini bukan hal baru. Amerika, dalam beberapa dekade terakhir, telah melakukan invasi ke beberapa negara tanpa ada halangan sedikitpun dari lembaga internasional atau negara-negara lain. Irak, Afghanistan, dan Panama pernah merasakan kedigdayaan Negeri Paman Sam.
Sementara itu, jika ditarik lebih jauh, penjajahan Israel atas Palestina juga merupakan realitas hubungan internasional, di mana kesewenang-wenangan penjajah (Israel dengan dukungan Amerika) tidak dapat dilawan oleh siapapun. Baik PBB maupun negara-negara lain.
Pada tahun 1920, setelah Perang Dunia I, berdiri Liga Bangsa. Pada tahun 1945, Liga Bangsa berubah menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB didirikan dengan tujuan untuk mencegah konflik antar negara. Kendati demikian, meskipun sudah memiliki seperangkat peraturan dan perjanjian, di lapangan PBB tidak memiliki kekuatan untuk memaksa (enforcing power) negara-negara kuat agar tidak bersikap sewenang-wenang. Invasi Rusia ke Ukraina juga menjadi contoh dari tidak efektifnya lembaga internasional.
Bagaimana Selanjutnya?
Masa depan konflik Amerika VS Venezuela ini tidak pasti. Menteri Pertahanan Venezuela telah bersumpah untuk terus berjuang dan menyerukan warga untuk bersatu melawan “invasi” asing, menyebut perlawanan terhadap AS sebagai “perjuangan untuk kebebasan”.
Meskipun Maduro telah ditangkap, institusi dan militer Venezuela tampaknya masih utuh. Tidak jelas apakah serangan hari Sabtu terhadap Venezuela merupakan awal dari konflik yang lebih luas atau operasi tunggal, karena Trump mengatakan AS mempertahankan hak untuk melakukan operasi militer lebih lanjut di negara tersebut.
Yang jelas adalah bahwa AS bertekad untuk memainkan peran besar di Venezuela, melalui penggunaan kekuatan militer atau cara lain. Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS akan membuat keputusan tentang langkah selanjutnya untuk Venezuela. “Kita tidak bisa mengambil risiko membiarkan orang lain menjalankan dan mengambil alih apa yang dia tinggalkan,” kata Trump.
Tidak jelas apa sebenarnya yang dimaksud Trump ketika dia mengatakan AS akan menjalankan Venezuela, karena tidak ada tanda-tanda bahwa AS telah mengambil alih ibu kota dan tentara Venezuela tetap berada di pos mereka di pangkalan militer di seluruh negeri. Trump tidak mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan militer AS, tetapi mengatakan bahwa para pejabat Venezuela setuju dengan tuntutannya, berbeda dengan pernyataan menantang para pejabat beberapa jam setelah penangkapan Maduro.
Amerika sebelumnya telah melakukan simulasi perang untuk mensimulasikan skenario di mana kepemimpinan Venezuela dipenggal. Simulasi tersebut memprediksi kekacauan yang berkepanjangan, dengan pengungsi berbondong-bondong keluar dari Venezuela dan kelompok-kelompok yang bersaing saling bertempur untuk menguasai negara tersebut.
“Akan terjadi kekacauan yang berkepanjangan… tanpa jalan keluar yang jelas,” kata Douglas Farah, seorang ahli Amerika Latin yang membantu menjalankan simulasi perang tersebut.