Muhammadiyah mampu bertahan melintasi ruang dan waktu “karena mengikuti kaidah Agama Islam serta sesuai dengan harapan zaman kemajuan” (SM No 2, 1915). Sebagai organisasi kedua terbesar di Indonesia, Muhammadiyah mempunyai peran strategis untuk senantiasa menjadi garda keumatan. Resepsi Milad ke-108 Muhammadiyah tahun ini sendiri mengambil tema “Bangkit Hadapi Pandemi dan Masalah Negeri”.
Muhammadiyah yang dilahirkan di Yogyakarta pada 18 November 1912 sejak awal pendiriannya sudah beradaptasi dengan ketidakmapanan zaman dan kultur budaya yang cenderung memandang agama sebagai belenggu. Muhammadiyah memiliki tiga peran penting dalam kehidupan berbangsa, yakni sebagai gerakan reformasi keagamaan, pelaku perubahan sosial dan sebagai kekuatan politik (Alfian, 1969). Sementara memasuki zaman konstelasi disrupsi sosial dan pandemi hari ini, ideologi umat justru lebih lekat dengan paham Islam puritan yang cenderung revivalis.
Hasil riset PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (17/11/20) terhadap analisis dominasi wacana Islam pada jagad medsos, dengung konservatisme mencapai 67,2%. Sementara itu paham moderat sebesar 22,2%, dan hanya 6,1% di antaranya yang liberal. Di sisi lain, fenomena Islamofobia yang mempertontonkan wajah Islam yang dangkal dan kejam, relasi antar umat beragama yang cenderung jumud, dan bangkitnya kekuatan ideologi sayap kanan berbalut populisme yang bercorak ekstrimism dan anti-damai.
Konteks dakwah Muhammadiyah kembali mengalami tantangan yang cukup berat. Bila organisasi modern tidak mempunyai strategi pembaharuan keislaman yang reformis, maka potensi tergesernya sistem demokrasi dengan ideologi kehalifahan dan marxisme sangat mungkin menginternalisasi dalam kebijakan negara.
Muhammadiyah dan Politik Adiluhung
Indonesia berkepentingan mewujudkan kondisi politik yang demokratis tetapi stabil. Hari ini stabilitas tersebut masih belum mencapai level aman bahkan terancam terkikis. Islam dan demokrasi adalah sebuah entitas yang tidak dapat dipisahkan, Hal ini mendukung proses pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Sistem elektoral Indonesia menghendaki pemilihan umum sebagaimana UUD 1945 pasal 22E yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Sejak awal Muhammadiyah tidak berpolitik kepartaian dan kekuasaan (low politic) namun justru memilih politik adiluhung (high politic). Hal ini pertama kali disampaikan oleh Amien Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah 1995-1998. Amien memilih mundur dari kepengurusan organisasi ini guna mendirikan PAN. Kemudian pada masa kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif, Muhammadiyah justru menjadi determinan bagi Gus Dur, yang saat itu menjadi Presiden RI ke-4.
Sementara pada era SBY, Din Syamsudin justru seringkali menggencarkan kritik dalam masa kepemimpinannya. Hal tersebut makin menegaskan bahwa Muhammadiyah mengawasi jalannya pemerintahan melalui kontrol publik (check and balances) yang obyektif dengan tujuan menegakkan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah tegas menggencarkan masukan kebijakan nasional utamanya bagi perbaikan kesejahteraan kemanusiaan.
***
Pada sejarahnya, di era tahun 80-an hingga 90-an Muhammadiyah ikut memberikan sejumlah gagasan kepada sejumlah parpol, seperti PII, Masyumi, Parmusi, dan PAN (Hamdi, 2020). Namun meski banyak kader muhammadiyah terlibat sebagai pelaku politik praktis. Muhammadiyah tetap berjejaring melalui negara dan mitra strategis untuk terus berperan melakukan peran praksis kebangsaan. Dalam Khittah Denpasar Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’wah amar ma’ruf nahi mungkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban” (Setiawan, 2018).
Komitmen penguatan civil Islam ala muhammadiyah yang tidak terlibat hasrat pragmatis menjadi ciri marwah kelembagaan. Muhammadiyah sesuai akad pendiriannya mendorong konsepsi kemanusiaan, yakni membantu kehidupan para mustadh’afin tanpa tendensi tertentu.
Komitmen Kemanusiaan
Dalam tinjauan Alfan Alfian (2018) modernitas gerakan Muhammadiyah lebih mengemuka dalam state of mind yakni mencerahkan peradaban melalui ijtihad para kader ideologisnya. Dengan mengembangkan spirit Islam transformatif, sebagaimana yang digaungkan oleh cendekiawan Muhammadiyah, Moeslim Abdurrahman, Teologi Al-Maun menjadi fondasi dalam mengentaskan problem kemanusiaan.
Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) di masa pandemi ini sangat gencar membantu pemerintah. MCCC khususnya berperan dalam penyediaan 82 rumah sakit di 13 provinsi berikut tenaga pendukung kesehatan yang turut serta memberikan pertolongan kepada masyarakat. Muhammadiyah telah mengeluarkan dana hingga Rp. 307,48M yang diinisiasi dari LazisMU dan mitra pendukung baik dari instansi pemerintah ataupun swasta. Bahkan, Presiden Jokowi dalam sambutan Resepsi Milad ke-108 secara khusus menyampaikan bahwa gerakan pencerahan ini merupakan anugerah Allah SWT bagi bangsa.
Warga mampu bertahan menjadi sekumpulan komunitas yang menguatkan tanpa harus mengandalkan bantuan dari pemerintah. Namun, untuk keberlanjutan di masa depan, diperlukan serangkaian strategi keumatan gerakan ini. Pertama, terus mendorong komitmen pemerintah dalam penyediaan vaksin yang genuine dan aman.
Kedua, menggerakkan komunikasi intensif dengan para filantropis baik sektor swasta dan publik untuk terus mendukung Amal Usaha Muhammadiyah. Khusus terkait pandemi, Muhammadiyah perlu konsisten mensyiarkan protokol 3M dan Ventilasi-Durasi-Jarak.
Ketiga, menggerakkan buzzer (dalam konotasi positif) yang aktif mensyiarkan narasi keagamaan “Wasatiyah-Berkemajuan” yang moderat dan revolusioner. Diharapkan dengan aspek otonomi militansi kerelawanan warga yang humanis akan mampu membangkitkan politik keumatan yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan terus mewujudkan Islam yang berkemajuan.
Editor: Nabhan
