Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi guru yang mengatur aktivitas pengajaran agama Islam di Jawa dan Madura. Berdasarkan Staatsblad Nomor 550 Tahun 1905, setiap guru agama Islam diwajibkan memperoleh izin dari bupati sebelum mengajar dan dapat dikenai hukuman apabila melanggar ketentuan tersebut.
Kebijakan ini menempatkan pendidikan Islam di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Guru agama tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengajar karena aktivitas mereka bergantung pada izin penguasa setempat, sementara pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan seorang guru.
Ordonansi tersebut juga memiliki dimensi politik karena melibatkan bupati sebagai pemberi izin. Menurut Dahlan (2020), kebijakan ini berpotensi menempatkan bupati berhadapan dengan umat Islam dan menciptakan pertentangan di tengah masyarakat.
Muhammadiyah memahami bahwa pembatasan terhadap guru agama dapat melemahkan pendidikan Islam. Pendidikan bukan hanya sarana menyampaikan ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran, memperkuat identitas, dan mengembangkan pemikiran masyarakat.
Pada 1923, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haji Ibrahim menyampaikan penolakan terhadap ordonansi guru melalui Motie Perserikatan. Pernyataan sikap tersebut disampaikan kepada pemerintah kolonial melalui telegram dan surat resmi sebagai bentuk perlawanan organisatoris terhadap kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam (Dahlan, 2020).
Pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan Staatsblad Nomor 219 Tahun 1925 yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan pengawasan terhadap pendidikan Islam karena pemerintah tetap mempertahankan ketentuan yang membatasi aktivitas pengajaran agama.
Muhammadiyah menyadari bahwa perubahan regulasi tidak selalu berarti perubahan substansi. Karena itu, organisasi ini terus membangun kesadaran masyarakat melalui tulisan dan forum-forum publik agar umat Islam memahami dampak kebijakan kolonial terhadap pendidikan mereka.
Fachroddin menyampaikan kritik melalui majalah Bintang Islam pada 1926. Perlawanan kemudian menguat dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada 1928 ketika Muhammad Junus Anies menyampaikan penolakan terhadap ordonansi guru di hadapan peserta kongres, utusan pemerintah kolonial, dan sejumlah wartawan (Dahlan, 2020).
Sikap tersebut kembali ditegaskan dalam Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo pada 1929. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak menggunakan satu bentuk perlawanan yang seragam, tetapi menyesuaikan strategi dengan situasi politik yang berkembang.
Muhammadiyah terkadang menempuh jalur diplomasi dan pada kesempatan lain menyampaikan kritik secara terbuka. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan mempertahankan pendidikan Islam dapat dilakukan melalui organisasi, media massa, dan penguatan kesadaran masyarakat.
Mempertahankan Pengetahuan, Merawat Kemerdekaan
Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan kolonial terhadap pendidikan Islam dapat dibaca melalui konsep epistemicide. Istilah ini merujuk pada penghancuran atau penghilangan sistem pengetahuan suatu kelompok masyarakat, sebagaimana dijelaskan Boaventura de Sousa Santos dalam kritiknya terhadap dominasi pengetahuan kolonial.
Ordonansi guru memperlihatkan bagaimana pengawasan pendidikan dapat menjadi instrumen dominasi pengetahuan. Ketika guru agama dibatasi dalam mengajar, proses pewarisan pengetahuan Islam turut menghadapi ancaman dan tradisi intelektual masyarakat kehilangan ruang untuk berkembang.
Namun, perlawanan Muhammadiyah menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Melalui pendidikan, penerbitan, dan organisasi, Muhammadiyah membangun ruang alternatif bagi perkembangan pengetahuan umat Islam.
Perlawanan tidak harus selalu diwujudkan melalui konfrontasi fisik. Penguatan institusi pendidikan, penyebaran gagasan, dan pembangunan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dari perjuangan melawan kolonialisme (Alfian, 2010).
Dalam konteks ini, pendidikan merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan. Muhammadiyah mempertahankan hak umat Islam untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus menolak anggapan bahwa pemerintah kolonial memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan arah pendidikan masyarakat pribumi (Setiawan, 2014).
Perlawanan Muhammadiyah juga memperlihatkan pentingnya kemandirian dalam membangun sistem pendidikan. Ketika pemerintah kolonial berusaha mengendalikan aktivitas guru agama, Muhammadiyah justru memperkuat organisasi dan lembaga pendidikan sebagai ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan pengetahuan.
Pendidikan yang mandiri memungkinkan masyarakat menentukan arah pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak hanya mempertahankan keberadaan pendidikan Islam, tetapi juga memperjuangkan hak masyarakat untuk menentukan masa depan intelektualnya sendiri.
Upaya tersebut memiliki hubungan erat dengan gagasan Islam berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah. Pendidikan tidak semestinya menjadi alat kekuasaan untuk membatasi masyarakat, tetapi harus menjadi sarana pembebasan yang mendorong kemajuan, memperluas wawasan, dan membangun kemandirian.
Kolonialisme pengetahuan juga mengingatkan bahwa dominasi dapat berlangsung melalui cara pandang yang menganggap pengetahuan tertentu lebih unggul daripada pengetahuan lainnya. Ketika tradisi intelektual masyarakat pribumi dipinggirkan, mereka berisiko kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri dalam menghasilkan pengetahuan (Santos, 2007).
Karena itu, perlawanan terhadap kolonialisme tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan lembaga pendidikan. Masyarakat juga perlu membangun tradisi berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memastikan bahwa pendidikan mampu menjawab persoalan yang dihadapi bangsa.
Sejarah perlawanan terhadap ordonansi guru memberikan pelajaran penting bagi Indonesia hari ini. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan fisik, tetapi juga menuntut kebebasan berpikir dan kemampuan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Muhammadiyah menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama kemerdekaan suatu bangsa. Perlawanan terhadap ordonansi guru bukan sekadar catatan sejarah tentang keberanian menghadapi pemerintah kolonial, melainkan juga pengingat bahwa mempertahankan pendidikan berarti mempertahankan masa depan bangsa.
Editor: Ikrima
