IBTimes.ID – Pasca dilantik secara resmi pada Kamis (21/1), Biden langsung mencabut aturan-aturan Trump, Presiden Amerika sebelumnya yang terkesan diskriminatif.
Ia menandatangani beberapa perintah eksekutif. Di antara perintah yang ia tandatangani adalah diakhirinya larangan perjalanan terhadap beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, seruan bagi badan-badan federal untuk memprioritaskan keadilan rasial, menghentikan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko, mencabut persetujuan terhadap pembangunan jaringan pipa minyak Keystone XL, membatalkan perintah Trump untuk mengecualikan nonwarga negara dari sensus AS, dan meningkatkan perlindungan antidiskriminasi berdasarkan identitas gender atau orientasi seksual.
Biden juga menandatangani surat-surat yang menyatakan niat AS untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris dan menarik deklarasi Trump bahwa Amerika akan mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Tidak ada waktu lain untuk memulai selain hari ini,” kata Biden kepada wartawan di Oval Office, Gedung Putih, saat dia mulai menandatangani setumpuk dokumen. “Saya akan mulai dengan menepati janji yang saya buat kepada rakyat Amerika,” imbuh Biden.
Sejak masa kampanye, Joe Biden sudah berjanji untuk mencabut larangan masuk AS bagi negara-negara muslim. Begitu ia terpilih menjadi presiden, beberapa organisasi muslim sudah memintanya untuk mewujudkan janjinya tersebut.
“Ada banyak alasan bagi Biden untuk mengakhiri larangan pada hari pertama masa kepresidenannya karena ini adalah sesuatu yang dia kampanyekan,” kata Direktur Legislatif Nasional Emgage Action Iman Awad.
Negara-negara yang sebelumnya dilarang oleh Trump untuk masuk ke AS antara lain Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia, Yaman, Eritrea, Nigeria, Myanmar, Kyrgyzstan, dan Tanzania. Departemen Luar Negeri juga diinstruksikan oleh Biden untuk mulai membuka kembali aplikasi visa untuk negara-negara tersebut.
Dalam hal penanganan pandemi, Biden kembali membentuk Directorate for Global Health Security and Biodefense, yang pernah ada era Barack Obama. Mereka tergabung dalam Dewan Keamanan Nasional setelah epidemi Ebola 20214. Namun direktorat ini dibubarkan saat pemerintahan Donald Trump.
Biden dan penasihat kampanyenya berpendapat langkah pembubaran tersebut menurunkan kesiapan pemerintah AS menghadapi pandemi COVID-19. Biden juga akan secara menerapkan “response coordinator” yang akan melaporkan kepada presiden tentang vaksin, pengujian dan produksi, suplai, dan distribusi peralatan pelindung diri.
Ia menyerukan penggunaan masker secara nasional dan melakukan jaga jarak kepada seluruh warga Amerika Serikat. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona di AS.
Reporter: Yusuf
