Peringatan darurat menjadi trending topik beberapa waktu yang lalu. Topik yang menarik perhatian dari berbagai lapisan Masyarakat. Baik dari akademisi, komika, influencer, aktor artis dan juga masyarakat umum. Semua berbondong-bondong menyuarakan peringatan darurat baik di media sosial maupun turun ke jalan secara langsung.
Peringatan darurat ini bermula dari adanya perubahan RUU Pilkada yang akan segera disahkan dan dianggap akan menguntungkan keluarga presiden Republik Indonesia saat ini. Masih ingat betul, sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan MK juga telah merubah batas usia yang berhak menyalonkan diri menjadi wakil presiden dan akhirnya meloloskan putra sulung Presiden menjadi Wakil Presiden terpilih.
Lalu bagaimana dengan Masyarakat kita, akankah memilih tetap demokrasi ataukah berpolitik dinasti?
Mengenal Demokrasi; Definisi dan Sejarahnya
Banyak pakar yang telah mendefinisikan terkait demokrasi. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai Keputusan politik di mana individu memperoleh kekeuasaan untuk memutuskan cara perjuanagan kompetitif atas suatu rakyat.
Feith menjelaskan mengenai karakteristik demokrasi yaitu konsep atau pemahaman terhadap penyelenggaraan suatu negara dengan adanya perwakilan rakyat (legislatif) yang dibentuk berdasarkan pada pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
Demokrasi juga mengharuskan adanya organisasi politik, Lembaga pelaksana Undang-Undang (eksekutif) dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Lembaga yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara (Lembaga yudikatif).
Dalam Islam pemilihan kepemimpinan pasca Nabi Muhammad wafat merupakan contoh sikap demokratis. Para tokoh diberikan kepercayaan untuk memilih siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar as Sidik yang selanjutnya dikenal dengan Khulafaur Rasyidin.
Empat khalifah pasca Nabi Muhammad wafat inilah yang diakui sebagai model ideal dalam memimpin dan mengurus negara. Proses pemilihan empat khalifah dilakukan secara demokratis melalui musyawarah.
Al-Qur’an juga menjelaskan pilar-pilar demokrasi yaitu As-Syura (bermusyawarah), Al-Musawah (egaliter), Al-‘Adalah (keadilan), Al-Amanah (Kepercayaan), Al-Masuliyyah (tanggung jawab)dan Al-Hurriyah (Kebebasan). Keenam pilar inilah yang seharusnya ditegakkan dalam melaksanakan demokrasi dalam sebuah kepemimpinan.
Politik Dinasti dalam Pandangan Islam
Politik dinasti dapat diartikan sebagai bentuk politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki ikatan keluarga. Hal ini identik dengan kepemimpinan sebuah Kerajaan yang turun temurun di dalam keluarganya.
Dalam Sejarah Islam, dinasti politik pertama kali dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah yang menggantikan kepemimpinannya.
Dinasti Umayyah selalu mengangkat penerusnya dari putra mahkota yang memiliki hubungan darah bukan dengan alasan kecakapan dalam memimpin negara. Bukan juga karena pengabdian atau pengorbanan yang telah dilakukan untuk negara.
Politik dinasti yang telah dipraktikkan sebelumnya memiliki beberapa kelemahan. Pertama adanya kekuasaan turun temurun yang mengakibatkan tidak ada peluang bagi mereka yang tidak memiliki hubungan darah dengan penguasa. Meskipun memiliki kecakapan dan kepandaian untuk memimpin namun tidak memiliki hubungan darah maka dia tidak dapat melanjutkan kepemimpinan penguasa sebelumnya.
Kelemahan kedua yaitu masa jabatan yang tidak terbatas. Kepala negara dapat menjadi pemimpin seumur hidupnya. Seorang kepala negara tidak akan digantikan jika dia masih hidup dan masih mampu memimpin negaranya. Hal ini dapat merugikan rakyat jika kepala negara yang berkuasa tidak memiliki kompetensi dalam memimpin.
Selanjutnya tidak adanya aturan baku terkait aturan suksesi. Pada akhirnya suksesi dilakukan dengan adanya pertumpahan darah. Ini juga akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan sebuah negara.
Pertanyaannya, Peringatan Darurat antara Demokrasi atau Politik Dinasti?
Kalau dari penjelasan di atas sebenarnya sudah jelas mana yang lebih sesuai antara demokrasi atau politik dinasti. Namun yang terjadi saat ini, politik dinastinya dibungkus dengan cara demokrasi. Mereka juga dipilih oleh rakyat dengan cara pemilihan umum juga. Itulah yang “mungkin” belum disadari oleh masayarakat kita ini.
Jika hal ini dilanjutkan maka tidak memungkiri akan terbentuk politik dinasti yang mana tongkat kepemimpinannya akan turun temurun kepada orang yang masih memiliki hubungan darah (keluarga). Dari penjelasan sebelumnya sudah terlihat bahwa lebih banyak kelemahan yang dimunculkan oleh sistem politik dinasti dibandingkan dengan sistem demokrasi.
Sistem demokrasi memberikan kebebasan untuk setiap orang berkompetisi menjadi pemimpin terbaik. Sedangkan politik dinasti akan mengusung keluarganya menjadi pemimpin dan menutup kesempatan bagi orang lain. Maka dari itu mari kita membuka mata untuk mewujudkan politik sistem demokrasi dengan memutus tali dinasti di Republik Indonesia tercinta ini. Merdeka!!!
Editor: Siti Robikah
