IBTimes.ID – Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjahat perang”. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, sekaligus menegaskan komitmen Qatar untuk tetap menjalankan peran sebagai mediator.
“Tentu saja. Apa yang telah dilakukan di Gaza adalah kejahatan perang dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal itu adalah penjahat perang,” kata Sheikh Mohammed dikutip Anadolu pada Selasa (29/9).
Ia menyoroti serangan terhadap berbagai fasilitas sipil di Gaza, termasuk rumah sakit dan sekolah. Menurutnya, alasan apa pun yang digunakan untuk membenarkan serangan tersebut tidak dapat diterima.
“Apa pun pembenaran dan argumennya, tidak ada yang dapat membenarkan hal itu,” tambah Sheikh Mohammed.
Sheikh Mohammed juga menuding Benjamin Netanyahu menggunakan Qatar sebagai sasaran serangan politik untuk mengalihkan perhatian dari tindakan yang dilakukan dirinya dan pemerintahannya.
Ia kembali mengecam serangan Israel terhadap Doha pada 9 September 2025. Serangan tersebut menyasar pejabat Hamas ketika Qatar tengah menjalankan upaya mediasi dan menyebabkan lima anggota Hamas serta seorang petugas keamanan Qatar tewas.
“Kami diserang oleh Israel ketika kami sedang melakukan mediasi. Netanyahu telah melewati batas, sebagaimana sebelumnya dia juga telah melewati batas-batas lainnya,” katanya.
Menurut Sheikh Mohammed, serangan tersebut merupakan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sebuah negara yang sedang menjalankan fungsi mediasi dalam konflik.
Meski hubungan dan situasi kawasan semakin tegang, Qatar, kata dia, tetap akan mengedepankan jalur diplomasi. Ia menilai komunikasi melalui jalur tertutup masih menjadi instrumen yang paling efektif untuk mendorong tercapainya kemajuan dalam penyelesaian konflik.
“Kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan masukan terbaik kepada Pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi serta kepada pihak Iran,” ujarnya.
Dalam membahas konflik yang lebih luas di kawasan, Sheikh Mohammed menyebut ada tiga persoalan utama yang perlu diselesaikan guna meredakan ketegangan. Ketiganya mencakup program nuklir dan sanksi terhadap Iran, kebebasan navigasi di Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan regional yang melibatkan Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Ia menambahkan, kerangka keamanan regional perlu dibangun melalui dialog, prinsip non-intervensi dan non-agresi. Selain itu, kerja sama ekonomi antarpihak juga perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas kawasan.
(MS)
