IBTimes.ID – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghadirkan kehidupan beragama yang lebih inklusif, produktif, dan menyejahterakan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kemenag meneguhkan komitmen untuk menerjemahkan Asta Cita ke dalam langkah konkret: menjaga kerukunan sebagai prasyarat pembangunan, memperkuat pendidikan keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan.
“Asta Cita bukan sekadar agenda politik, tetapi arah moral bangsa. Di Kemenag, kami berupaya agar nilai-nilai agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam kebijakan yang memuliakan manusia,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita di Jakarta, Selasa (21/10/25).
Merawat Kerukunan untuk Pembangunan
Menjaga kerukunan menjadi pilar utama kerja Kemenag dalam mengawal Asta Cita Presiden, terutama cita kedelapan yang menekankan pentingnya harmoni sosial, toleransi, dan kehidupan beragama yang damai. Bagi Kemenag, kerukunan tidak hanya berarti toleransi, tetapi juga prasyarat mutlak bagi pembangunan. Tanpa kedamaian sosial, pembangunan tidak akan kokoh.
Dalam satu tahun terakhir, Kemenag mengembangkan berbagai sistem dan program konkret untuk memperkuat harmoni bangsa. Salah satunya melalui aplikasi Si-Rukun (Early Warning System) yang mampu mendeteksi potensi konflik keagamaan sejak dini di berbagai daerah. Penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam pengoperasiannya.
Pengembangan Si-Rukun dilakukan oleh seluruh unit eselon I Kemenag — mulai dari Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) — berdasarkan hasil penelitian mengenai peta potensi konflik keagamaan di Indonesia.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, Kemenag telah melatih 500 penyuluh agama di KUA sebagai aktor resolusi konflik, serta 300 penyuluh dalam pemetaan isu sosial-keagamaan. Selain itu, 600 penceramah dilatih agar berdakwah dengan pendekatan moderat dan berbasis literasi digital, serta 200 dai muda dibina agar memiliki wawasan dakwah kontekstual dan kemampuan kewirausahaan.
Program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas) juga melahirkan 1.192 kader lintas agama yang dibekali semangat kepemimpinan plural dan damai. Kemenag bahkan melakukan rekonstruksi 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan total 5.077 santri sebagai langkah deradikalisasi berbasis pendidikan.
“Kerukunan adalah syarat utama pembangunan. Indonesia hanya bisa maju jika umatnya damai, saling menghormati, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat,” tegas Menag.
Capaian ini tercermin dalam survei Poltracking Indonesia, yang menempatkan “menjaga kerukunan antarumat beragama” sebagai keberhasilan tertinggi pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan tingkat kepuasan publik 86,7%, disusul menjaga kehidupan keagamaan (80,2%) dan menjaga persatuan bangsa (77,1%).
Mendukung MBG dan CKG
Dalam semangat Asta Cita yang menekankan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup rakyat, Kemenag turut mendukung dua program nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Hingga saat ini, 1.373.761 siswa madrasah dan 337.442 santri pesantren telah menikmati manfaat MBG. Sementara lebih dari 12,5 juta siswa madrasah, pesantren, serta sekolah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha menerima layanan CKG.
Kemenag juga mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA). Sebanyak 4.450 pelaku UMKM mendapat pinjaman tanpa bunga (qardul hasan), dan 1.350 takmir masjid dilatih dalam pengelolaan ekonomi berbasis masjid.
Untuk memperkuat ketahanan keluarga, lebih dari 17.266 pasangan nikah mengikuti pembinaan keluarga lintas agama — mulai dari Bimbingan Perkawinan Islam, Bimbingan Keluarga Sukinah bagi umat Hindu, hingga Hittasukhaya untuk umat Buddha.
“Inilah makna dakwah sosial. Kemenag berupaya agar ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadah, tetapi juga di ruang publik — dengan berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,” jelas Menag.
Menyejahterakan Guru dan Dosen
Peningkatan kesejahteraan pendidik menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo, termasuk bagi guru dan dosen pendidikan agama dan keagamaan. Untuk pertama kalinya, tunjangan profesi guru non-PNS naik signifikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Tahun ini, 206.325 guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) — meningkat 700% dari tahun sebelumnya. Lebih dari 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan juga mengikuti PPG pada 2025. Lulusan PPG berhak atas tunjangan profesi mulai tahun mendatang.
“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar Menag.
Kemenag juga memperluas akses pendidikan melalui 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, dan 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Beasiswa juga diberikan kepada 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.
Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan kepada 19.264 siswa Kristen, 161.591 santri, dan 1.469 siswa Hindu. Lebih dari Rp9 triliun dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal dan BOS Madrasah disalurkan untuk peningkatan mutu pembelajaran.
Langkah besar lainnya adalah pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung — sekolah tinggi Khonghucu negeri pertama di Indonesia.
Kemenag juga berperan dalam menyukseskan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk revitalisasi madrasah. Sebanyak 152 guru disiapkan untuk Sekolah Rakyat, dua madrasah unggulan yakni MAN IC Gorontalo dan MAN IC Ogan Komering Ilir ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi, dan 1.414 madrasah direvitalisasi melalui PHTC.
Capaian ini terlihat dari prestasi madrasah: MAN IC Serpong menjadi Sekolah Terbaik UTBK 2025, dan MAN 2 Kota Malang meraih predikat Sekolah Terbaik OSN 2025.
Memberdayakan Ekonomi Umat dan Ekoteologi
Dalam mendukung Asta Cita poin kedua tentang ekonomi hijau dan kemandirian umat, Kemenag memperluas pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan wakaf. Hingga Oktober 2025, telah dikembangkan 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf di berbagai provinsi.
Sebanyak 105.000 sertifikat tanah wakaf telah diterbitkan untuk mencegah sengketa lahan. Selain itu, 40 hektare Hutan Wakaf digagas sebagai bentuk integrasi antara ekonomi dan ekoteologi.
Kemenag juga menggagas pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) untuk mengelola zakat, wakaf, infak, fidyah, dan sedekah secara profesional, transparan, dan produktif.
Dalam bidang ekoteologi, Kemenag menanam lebih dari 1 juta pohon, membangun 13 KUA berbasis green building, dan menerbitkan buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi” guna memperkuat kesadaran spiritual menjaga bumi.
Membumikan Nilai-Nilai Keagamaan
Menutup refleksi satu tahun perjalanan, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan Kemenag tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai agama benar-benar hidup dalam kebijakan publik.
“Agama tidak boleh berhenti di mimbar. Agama harus hadir dalam kebijakan yang menyejahterakan, mendidik, dan memuliakan manusia. Itulah semangat Asta Cita yang kami kawal dengan sepenuh hati,” ujar Menag.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag, media, dan masyarakat yang telah mendukung dan mengawal langkah kementeriannya secara kritis dan konstruktif.
“Terima kasih kepada insan pers yang menjaga ruang publik tetap sehat. Kritik dan dukungan Anda adalah bagian dari ibadah kami dalam melayani umat,” tutup Menag.
(MS)