IBTimes.ID – Hasil survei terbaru dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mengungkapkan bahwa 94,4 persen responden di Jakarta merasa terganggu oleh asap rokok di ruang publik, sementara 95,3 persen mendukung penerapan ruang publik yang sehat tanpa asap rokok.
Perwakilan tim riset IYCTC, Ni Made Shellasih, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa menyebutkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melindungi kelompok rentan sudah cukup tinggi.
Dilansir dari laman ANTARA (21/10) Dalam survei tersebut juga diketahui bahwa 88,6 persen responden mendukung pelarangan iklan rokok di area yang dekat dengan anak-anak, dan 85,8 persen menyetujui pembatasan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah.
“Hal ini menunjukkan bahwa warga Jakarta sebenarnya siap hidup di lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap,” ujar Ni Made.
Survei dilakukan dengan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif berlangsung pada 30 Juli hingga 15 September 2025 dengan melibatkan 1.169 responden berusia 18–50 tahun yang memiliki KTP DKI Jakarta. Survei tersebut menggunakan formulir digital dengan sistem voluntary response atau responden sukarela.
***
Sementara itu, metode kualitatif dilakukan pada 30 Agustus hingga 11 September 2025 dengan melibatkan 10 pengelola usaha yang terdiri dari lima pengelola warung dan lima pengelola kafe/restoran di wilayah DKI Jakarta. Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur yang kemudian dianalisis secara tematik.
Selain menggali dukungan terhadap ruang publik tanpa asap rokok, survei juga menyoroti pandangan responden mengenai keberadaan area merokok yang terpisah di ruang terbuka.
Sebanyak 94,2 persen responden menyatakan setuju agar area merokok ditempatkan secara terpisah di ruang terbuka, jauh dari keramaian atau pintu masuk gedung.
Ketua Umum IYCTC, Manik Marganamahendra, menuturkan bahwa hingga kini Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Padahal, 86 persen daerah lain di Indonesia telah memiliki Perda KTR sebagai payung hukum di tingkat daerah.
“Jakarta saat ini masih mengandalkan Peraturan Gubernur dan belum memiliki Perda KTR yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024,” ujar Manik.
Karena itu, dorongan untuk mempercepat pengesahan Perda KTR terus disuarakan berbagai pihak, termasuk IYCTC yang mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan pencegahan paparan asap rokok, terutama bagi anak-anak dan remaja.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta masih dalam tahap finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KTR dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DKI Jakarta, Farah Savira, menegaskan bahwa pengesahan Raperda KTR merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya anak dan remaja, dari paparan serta kecanduan produk tembakau, baik konvensional maupun elektronik.
Ia juga menegaskan bahwa masukan dan kekhawatiran dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta asosiasi pedagang kaki lima (PKL) terkait dampak ekonomi telah menjadi bagian dari proses pembahasan kebijakan tersebut.
“Masukan tersebut kami hargai, namun kami pastikan Perda KTR bukan kebijakan yang membatasi usaha, melainkan mengatur ruang agar semua bisa beraktivitas dengan sehat dan aman,” pungkas Farah.
(MS)