Gagap budaya riset, balapan Scopus, demikianlah istilah yang saya serap beberapa malam lalu setelah membaca postingan seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada.
Ulasan menyayat hati ini muncul setelah ia membaca temuan Machacek dan Srholec yang menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menerbitkan jurnal predator dengan kategori tinggi yakni 16,73%, selisih 0, 27% dari negara dengan jurnal predator tertinggi yakni Kazakhstan.
Komentar pedas ini tidak lain merupakan bentuk keresahan seorang akademisi tulen, yang memandang karya ilmiah sebagai luaran yang tidak hanya bersifat kelengkapan administrasi, melainkan juga mengandung substansi dan berdampak. Atau jika meminjam istilah Scopus, memiliki impact factor.
Temuan meresahkan ini tidak hanya ditanggapi oleh segelintir orang. Berbagai kalangan merespon secara berbeda terhadap temuan ini. Namun, solusi yang ditawarkan selalu berkutat pada bagaimana membuat artikel yang berkelas Scopus.
Setelah beberapa waktu merenung, tiba-tiba muncul ingatan tentang perdebatan saya dengan seorang rekan.
“Riset sekarang itu, kebanyakan hanya mengarah untuk pemenuhan syarat administratif saja. Bagaimana tidak, Pak Kyai A (seseorang yang dia kagumi), pintarnya bukan main, pengabdiannya bukan main, tapi pangkatnya itu-itu saja” Ujarnya.
Kemudian, ia terus memberikan argumennya, “Faktornya satu, ia tidak punya publikasi. Sebaliknya, akademisi B, kerjaannya menulis, itupun secara dampak tidak seberapa dibandingkan Pak Kyai, malah saat ini pangkatnya sudah tinggi. Nah, saya tidak suka menulis, sebab menurut saya tidak berdampak, itu saja.”
Ia kemudian berkesimpulan bahwa menulis, publikasi, riset itu tidak ada gunanya, tidak berdampak. Justru yang berdampak itu adalah pengabdian, seperti yang dilakukan Pak Kyai. Ini kemudian menggiring rekan saya pada sikap alergi riset, ia lebih memilih pengabdian daripada penelitian.
Apa yang diklaim rekan saya itu, sesungguhnya tidak lain adalah dampak dari lingkungan yang sedang dilanda gagap budaya riset ini. Hemat saya, tetap saja publikasi berkelas, riset berkelas, sangat diperlukan, porsinya kalau dihitung dalam persentase setidaknya 33,33%. Dari mana dapatnya? Bagi saja 100% dengan jumlah Tridharma perguruan tinggi.
***
Hanya saja, apa yang dilontarkan rekan saya itu juga ada benarnya. Coba saja tanyakan bagaimana nasib 66,66% lainnya? Ke mana perhatian publik terhadap budaya mengabdi dan budaya mendidik? Setidaknya, sampai saat ini, saya belum menemukan istilah gagap budaya mengabdi dan gagap budaya mendidik.
Sebelum membahas fakta 66, 66% ini, setidaknya kita perlu kembali menelusuri apa penyebab riset di Indonesia cenderung diklaimnegatif. Setidaknya, salah satu sebab yang paling kentara adalah budaya administratif. Riset hanya diarahkan bagaimana melengkapi persyaratan administratif untuk mendapatkan gelar tertentu, kenaikan jabatan, tunjangan, dan lain sebagainya.
Budaya administratif ini tidak hanya mempengaruhi dunia riset. Kalau kita telusuri dari ranah akademik terbawah, mulai dari guru PAUD, kepala sekolah PAUD, pemilik yayasan PAUD, hingga orang tua yang anaknya di PAUD-kan, juga ikut-ikut terseret budaya ini.
Sebut saja, mulai dari RPP, belum lagi masalah akreditasi dan kelengkapan administratif lainnya. Bagi orang tua siswa pun juga demikian, fakta sekolah daring membuktikannya, dan ini pengakuan dari rekan saya. Lantaran tidak kuat mengajari anaknya, alhasil dia sendiri yang mengerjakannya, yang secara terang-terangan ia menjadi Joki tugas anaknya. Pokoknya, selesai sudah urusan daring tidak mengganggu jam kerja.
Bagusnya, orang tua mengetahui apa yang diajarkan pada anaknya. Mirisnya, mungkin karena kasihan, tugas anak beralih menjadi tugas orang tua. Ini membuktikan bahwa bisa mengumpulkan dan mendapatkan nilai tugas (lagi-lagi administratif) menjadi mazhab berbagai kalangan.
Nah, pertanyaannya apa yang hilang dari masyarakat dewasa ini. Jawabannya sudah jelas, budaya substansi telah ditanggalkan. Semua, serba administratif.
Hilangnya budaya substansi ini juga terjadi di Perguruan Tinggi, salah satu buktinya adalah budaya riset. Riset seharusnya tidak hanya sebagai syarat administratif, bagaimana proses yang dilakukan serta dampaknya juga harus dipertimbangkan. Ini sudah menjadi rahasia umum dan inilah yang disebut sebagai gagap budaya riset.
***
Demikian halnya, pada salah satu tridharma perguruan tinggi, pengabdian. Kalau kita telusuri fakta yang terjadi, mengabdi ternyata juga menjadi syarat administratif saja. Bahkan kegiatan mengabdi yang sesungguhnya, seperti advokasi masyarakat tentang kegiatan industri yang merusak alam, bukanlah pengabdian secara administratif.
Ceramah akademis yang seharusnya sudah bagian dari penyampaian hasil riset yang dilakukan oleh dosen di forum-forum akademis kepada mahasiswa, justru dianggap sebagai pengabdian. Padahal, itu sama saja dengan mengajar. Jikapun, hasil riset yang disampaikan itu dikhotbahkan ke masyarakat, mereka juga tidak akan paham.
Bahkan, penduduk Jawa pun jika disampaikan topik tersebut, pasti bilang, “Opo kui, ngertiku arit karo pacul”. Artinya, menganggap ceramah akademis sebagai pengabdian kepada masyarakat adalah nonsense. Mengapa? Sebab mereka tidak paham hal akademis.
Demikian halnya dengan pendidikan. Kasusnya mirip dengan tragedi PAUD tadi. Yakni, tagihan administratif. Kalau saat pembelajaran daring ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari laporan beban kerja dosen, laporan perkuliahan daring, laporan kinerja bulanan, dan laporan-laporan lainnya. Laporan ini, katanya, semacam syarat administratif pencarian gaji dan tunjangan.
Padahal, kalau didalami, laporan ini sebenarnya tumpang-tindih, misalnya laporan beban kerja dosen, isinya pendidikan, pengabdian, pembelajaran. Laporan perkuliahan daring tentu saja sempalan dari laporan BKD sub-bagian pembelajaran.
Selanjutnya, laporan kinerja bulanan isinya pembagian kinerja setiap bulan dari BKD. Aduh-aduh, ke mana perginya laporan ini ya? Menariknya, di akhir tahun, tidak ada evaluasi. Aduh-aduh, apa luaran dari laporan ini ya?
Lebih menarik lagi, semua bukti atas laporan ini adalah dokumen. Yang oleh oknum bisa dikarang bebas. Bagaimana tidak, misal memberikan nilai, absensi, dan juga materi pelajaran adalah poin-poin yang semuanya dikerjakan oleh pengajar, bukan berasal dari mereka yang memperoleh pembelajaran.
***
Lalu apa hubungannya dengan penelitian? Fakta hilangnya budaya mengabdi dan mendidik ini dapat Anda temukan di berbagai grup forum pengajar di media sosial apapun. Bila Anda scroll dari atas ke bawah, isinya tidak lain adalah bagaimana melakukan publikasi di Scopus. Kalau tidak begitu, berupa pertanyaan tentang apa regulasi terbaru kenaikan pangkat, yang baru-baru ini dibahas adalah skor publikasi di jurnal terindeks sinta.
Regulasi pun, bahkan secara tidak langsung juga memicu “gagap budaya riset” ini. Pendidikan atau pengajaran yang poinnya turun dari 2 menjadi 1. Syarat pengabdian yang yah pokoknya punya bukti, walaupun 1, biasanya “SK menjadi Khatib” sudah dianggap sebagai bentuk pengabdian oleh instansi tertentu.
Sampai di sini, saya ingin menyatakan, masih mending ada istilah “gagap budaya riset”, harapannya ada istilah lain juga yakni “gagap budaya mengabdi” dan “gagap budaya mendidik”.
Editor: Yahya FR
