Oleh Arif Yudistira*)
Pendidikan merupakan modal besar bagi pembangunan. Pendidikan terbukti mendorong pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bila sumber daya manusia maju, maka pembangunan pun akan semakin maju. Sebaliknya, bila SDM kita kualitasnya menurun, tentu akan berpengaruh pada segala aspek pembangunan. Ada harapan yang besar di pundak Presiden Jokowi saat terpilih kembali di periode kedua ini. Kita berharap Jokowi menepati janjinya untuk lebih fokus dan konsen kepada pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di dalam Nawa Cita ada paparan program dari pemerintahan Jokowi di periode kedua di bidang pendidikan. Jokowi akan memastikan proses kehamilan sampai dengan tumbuh dewasa anak-anak Indonesia. Hak dasar kesehatan menjadi penting sebelum kita membahas pendidikan lebih jauh. Akan terasa percuma bila kita berfokus pada pendidikan tapi kesehatan dan angka kematian ibu dan anak masih tinggi. Secara umum memang sudah berkurang, tapi masih pada angka yang cukup tinggi selama setahun.
Pendidikan di Indonesia secara umum memang telah berkembang sejauh ini. Baik dari tingkat pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi layak kita apresiasi. Di bidang pendidikan usia dini, Indonesia menjadi ketua organisasi asean di bidang pendidikan usia dini. Di bidang yang lain, Indonesia cukup mendapatkan peringkat pertama dalam produktifitas jurnal ilmiah teridex scopus tingkat asia tenggara. Oleh karena itu, kemajuan-kemajuan yang telah kita capai ini perlu kita apresiasi dan pertahankan.
Program Unggulan Pemerintah Terkait Pendidikan
Pemerintah telah mencanangkan beberapa program unggulan untuk menjaga kualitas dan peningkatan daya saing kita dalam bidang pendidikan. Beberapa program itu diantaranya optimalisasi anggaran pendidikan khususnya bantuan BOS, program bantuan beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pemerataaan bantuan siswa miskin melalui program Indonesia pintar. Selain itu, Jokowi juga menekankan perlunya inovasi pembelajaran yang berbasis IT yang mampu mengajak anak didik responsif terhadap perubahan.
Akan tetapi, program peningkatan mutu pendidikan di atas belum semuanya berjalan mulus. Dalam kasus pemerataan bantuan siswa mikin, masih banyak data yang tidak valid hingga tingkat kelurahan. Lurah sering dipandang sebagai penentu penerima bantuan. Alhasil masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan program Indonesia pintar. Sementara itu, peningkatan anggaran pendidikan dinilai oleh Kemenkeu Sri Mulyani belum signifikan terhadap perkembangan mutu pendidikan kita.
Di tengah masalah umum pendidikan di atas, Presiden ikut menentukan bagaimana arah pendidikan Indonesia ke depan. Peranan Presiden dalam menentukan arah pendidikan kita ke depan terletak pada kebijakan dan hak prerogatifnya memilih menteri pendidikan. Menteri pendidikan selama ini memang dinilai sebagai jabatan yang krusial dan menentukan nasib pendidikan kita.
Kita harus mulai maju, dan menghapus kesan di rakyat bahwa “Ganti menteri, ganti kebijakan”. Pemerintah harus memiliki visi panjang tentang kebijakan pendidikan, sehingga kita bisa semakin melangkah dan bergerak maju ke depan. Menteri pendidikan tidak boleh asal tunjuk semata, ia haruslah dipertimbangkan dari rekam jejaknya memimpin, membangun dan memajukan pendidikan. Sebab kementrian pendidikan tidak hanya mengurusi persoalan pendidikan tapi juga persoalan-persoalan kebudayaan. Dua aspek pendidikan dan kebudayaan ini tak bisa dilepaskan begitu saja. Ini seperti wejangan dari Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Beliau telah menancapkan dasar-dasar pendidikan dan kebudayaan nasional kita. Pendidikan tanpa kebudayaan tentu akan kering. Sebaliknya, kebudayaan tanpa pendidikan akan lumpuh dan tumpul.
Politik Pendidikan Indonesia
Pemerintah perlu memiliki sikap yang tegas dalam memajukan pendidikan kita. Kita tak boleh mengalahkan kepentingan pendidikan dengan desakan kekuatan politik. Kita bisa belajar dari kasus Anis Baswedan yang akhirnya dicopot karena desakan politik. Visi pendidikan di Indonesia tidak boleh diganggu dengan kepentingan politik sesaat. Memilih menteri pendidikan sama dengan memilih arah kebijakan pendidikan Indonesia selama lima tahun ke depan. Menteri pendidikan tidak hanya dilihat dari kualitas dan rekam jejak personal semata. Juga tidak boleh dilihat dari keahlian personal semata. Tapi seseorang yang memiliki kemauan dan tekad untuk memajukan pendidikan Indonesia dan memiliki pengalaman panjang mengurusi pendidikan.
Pemerintah perlu selektif pula terhadap kebijakan pendidikan yang berasal dari luar. Kita boleh menerima bantuan dari luar untuk pengemabangan pendidikan kita. Tapi kita juga perlu waspada terhadap kepentingan yang mempengaruhi kebijakan pendidikan kita. Di era revolusi industry 4.0 anak-anak kita memang perlu dikenalkan kepada teknologi. Tapi kita juga perlu memperhatikan aspek inovasi dan kreatifitas. Teknologi yang tidak menunjang pada peningkatan kualitas dan kreatifitas hanya akan membawa kita pada mental konsumtif semata.
Di samping itu, visi pemerintah dalam pendidikan vokasi yang sudah berjalan tidak boleh diganti dan dirubah sesuai selera menteri. Kementrian pendidikan ke depan memanggul tugas berat untuk meyakinkan pemerintah bahwa SMK yang konsen di pendidikan vokasi bisa dikembangkan lebih maju dan lebih baik. Mengingat bantuan sarana dan prasarana dan revitalisasi SMK cukup banyak untuk mengembangkan soft skillanak didik kita dan membangun sarana yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan kita.
Peningkatan Kualitas SDM
Kita berharap peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan ini benar-benar terealisasi. Sebab masih banyak pekerjaan rumah yang menanti seperti peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Dosen-dosen yang malas melakukan penelitian dan inovasi. Dan juga masih banyak daerah yang belum memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan yang baik. Sementara di tingkat global, kita masih tertinggal dalam tingkat melek baca dan literasi.
Semua pekerjaan rumah itu, mau tak mau menjadi pekerjaan rumah menteri pendidikan kita ke depan. Disisi inilah kebijakan dan kewenangan Presiden dipertaruhkan. Tantangannya bukan sekadar memilih kalangan profesional dan berpengalaman, tapi juga mempertimbangkan stabilitas politik ketika sosok itu diangkat. Jangan lupa selain partai koalisi yang meminta jatah kursi, ada pula ormas yang ikut membentuk sejarah panjang pendidikan kita yang perlu dipertimbangkan suaranya.
*) Kepala Sekolah SMK Citra Medika Sukoharjo, Tuan Rumah Pondok Filsafat Solo
