Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PW IPM DIY) periode 2018-2020 resmi dilantik pada Kamis (21/2). Pelantikan tersebut diantaranya dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang juga merupakan mantan Ketua KPK. Dalam kesempatan tersebut, Busyro menyampaikan pidato kunci di hadapan 120 hadirin yang merupakan pelajar se-DIY.
Dalam pidato kunci, Busyro mengungkapkan bahwa kemandirian sebenarnya merupakan bawaan setiap manusia. Dalam Islam sendiri kemandirian diartikan sebagai pendirian yang menjadikan ketergantungan hanya dilakukan kepada Allah SWT, seperti spirit Allahush-shamad dalam Q.S. Al-Ikhlas.
Sejak lahir ke dunia, manusia berkeadaan mandiri. Saat dilahirkan itulah manusia memiliki keadaan mandiri atau disebut juga bebas. Yaitu mengalami perubahan keadaan dari ketidakbebasan menuju keadaan tanpa ketidakbebasan.
Namun, seberapapun kebebasan dalam konsep Islam tetap menjunjung tauhid. Bukan murni liberal yang bebas segala-galanya. Ironisnya, keadaan liberal ini merasuki demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia diakui atau tidak saat ini menjalankan budaya-budaya demokrasi liberal.
Demokrasi yang bersifat liberal di Indonesia mencakup bidang politik dan bisnis, menciptakan budaya liberalisme, liberalitas, yang bersifat permisif. Menganggap segala masalah sosial-politik, jabatan, dan semacamnya tidak perlu diukur dengan norma-norma. Demokrasi liberal ini kemudian memicu pragmatisme dan hedonisme, mengarahkan pada budaya yang mengutamakan materi atau bahkan menuhankan materi. Menciptakan banyak orang yang ingin kaya mendadak, salah satunya dengan menjadi “calo-calo politik”. Lebih menyedihkan lagi, Busyro menyebutkan bahwa sebagian besar Pilkada dan berkali-kali Pemilu tidak pernah sepi dari suap.
Sebagai contoh, setelah 2010 cukup banyak politisi muda terlibat korupsi. Padahal mereka memiliki latar belakang yang baik dengan disertai niat yang baik. Namun begitu terjun ke dalam dunia politik praktis menjadi cepat padam semangat kemandiriannya, karena ditekan oleh elit parpolnya dengan tekanan dari elit bisnis.
Dalam memperkuat analisis ini, Busyro menceritakan pertemuannya dengan Kwik Kian Gie, ahli ekonomi dan politik senior Indonesia. Dalam pertemuan tersebut antara lain disimpulkan bahwa korupsi Indonesia disebabkan oleh oligarki politik dan oligarki bisnis. Sampai hari ini, sampai jam ini.
Contoh kasus semacam ini pun terjadi di Malang, dimana beberapa waktu lalu 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang terlibat kasus korupsi. Padahal, sebagian besar adalah Muslim. Dengan sebagian diantaranya merupakan aktivis dengan usia tergolong muda dan dulunya mandiri, namun terjaring kasus korupsi tidak lama setelah terjun dalam dunia politik.
Suap perlu diwaspadai karena korupsi yang lazim terjadi di Indonesia tak lain merupakan kasus suap, mencapai persentase 76% dari seluruh kasus yang ditangani KPK. Menandakan adanya proses-proses koruptif antara politisi dengan pengusaha besar swasta. Dominasi ini kemudian menciptakan elit yang mandiri –bukan masyarakat, hanya menyisakan sedikit tempat bagi Civil Society Organizations (CSO) seperti Muhammadiyah dan NU yang justru banyak berperan dalam membangun masyarakat.
Dengan peliknya keadaan karena proses liberal yang menciptakan budaya transaksional, menjadikan upaya-upaya perlu dilakukan. Diantaranya adalah mendoakan para pemimpin kita agar tidak hanya amanah tetapi juga kontributif terhadap masyarakat. Bahkan juga tidak cukup dengan doa, perlu ada sistem dan kesepakatan yang kuat untuk mencipatakan kemandirian dalam masyarakat.
Selain itu, secara prinsipil diperlukan pendidikan yang tidak hanya mengasah otak namun juga mempertajam qalbu. Sehingga tercipta manusia yang cerdas juga jujur dan berakhlak mulia. Kemudian usaha-usaha semacam ini perlu disempurnakan dengan kerja sama bersama banyak pihak untuk menghasilkan kemandirian sejak usia pelajar yang dapat mengubah keadaan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Penyusun : Nabhan Mudrik Alyaum
