Society 5.0 | Masalah hubungan antara ekonomi, masyarakat, dan lingkungan saat ini sedang dan akan selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Tantangan kontemporer bagi kita semua adalah untuk memastikan kondisi kehidupan yang layak bagi generasi sekarang dan yang akan datang, di mana pun mereka tinggal.
Pembangunan berkelanjutan pada gilirannya menanggapi perubahan dinamis dalam ekonomi global, dengan penekanan khusus pada lingkungan alam, sehingga membutuhkan penguatan terus-menerus dan integrasi secara menyeluruh dari berbagai tindakan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan spasial. Lalu bagaimanakah yang harus disiapkan Muhammadiyah terkait transformasi ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan era 5.0?
Era Society 5.0
Pada dasarnya, era society 5.0 merupakan sebuah konsep society yang berpusat pada manusia dan berbasis terhadap teknologi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh negara Jepang yang lahir sebagai bentuk pengembangan dari revolusi industri 4.0, dianggap memiliki potensi mendegradasi peran manusia. Konsep masyarakat dalam era society 5.0 mengutamakan manusia dalam menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Hal ini tentu mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.
Esensi paling dasar dari sebuah pembangunan ekonomi inklusif, yaitu menciptakan strategi pembangunan yang dikelola oleh negara harus menjamin kesamaan dan keadilan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif paling tidak harus ditegakkan oleh tiga pilar utama, yaitu memaksimalkan kesempatan ekonomi, adanya jaminan sosial, dan ketersediaan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.
Oleh sebab itu, konsep pembangunan ekonomi inklusif akan berupaya menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin dan memastikan bahwa semua golongan masyarakat yang terpinggirkan dapat terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan.
Pendekatan inklusif berbasis pembangunan ekonomi yang diharapkan, akan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih cepat. Kondisi ini tentu memerlukan keterlibatan semua pihak dalam upaya perluasan kemakmuran ekonomi, tidak terkecuali peran Muhammadiyah.
Pembangunan Ekonomi Inklusif Muhammadiyah
Muhammadiyah yang baru saja menyelenggarakan Muktamar ke-48 di Surakarta (18-20 November 2022) sejatinya sejak awal berdiri berkomitmen mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini ditandai dengan gerakan sosial yang dilandasi dari Surat Al-Ma’un.
Secara sederhana, Al-Ma’un menunjukkan bahwa masalah sosial dan ekonomi umat (yatim piatu dan kemiskinan) adalah fenomena alamiah yang dapat ditimbulkan akibat sistem sosial-ekonomi dan politik tidak adil dan juga akibat perilaku takatsur (kapitalistik) atau penumpuk harta bagi kepentingan diri sehingga sistem sosial, ekonomi, dan politik gagal berfungsi.
Karena itu Muhammadiyah berperan untuk mencapai pemulihan sosial ekonomi umat yang miskin akibat sistem tidak adil dapat memenuhi kebutuhan dasar (makan, minum, sandang, dan papan). Atau dengan kata lain bagian yang melekat sebagai kesadaran berfikir gerakan ekonomi dan bisnis warga Muhammadiyah adalah akan selalu memberdayakan, memakmurkan, dan mensejahterakan serta tidak membiarkan golongan lemah jatuh dalam kesengsaraan. Bahkan lebih dari itu, agar umat yang tersisihkan mampu ikut berperan dalam arus utama perkembangan ekonomi terkini.
Muhammadiyah Menyongsong Ekonomi Society 5.0
Saat ini, pergerakan menuju Society 5.0 dan ekonomi masa depan tentu tidak dapat dihentikan. Muhammadiyah tentu harus turut berkontribusi untuk memastikan bahwa kita mendapatkan hasil maksimal dari evolusi ini.
Beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:
Pertama, memperluas “Internet of Things” menjadi “Internet of Every Thing”, hal ini dapat dilakukan oleh Muhammadiyah melalui pengembangan sumber daya manusia dengan spesialisasi dalam keterampilan digital tingkat lanjut yang dapat memberikan berbagai alternatif solusi efisiensi birokrasi.
Kedua, lembaga pendidikan Muhammadiyah harus mampu “mencetak” para sosiopreneur yang dapat membuka kesempatan kerja baru dan berkontribusi pada ekonomi secara nasional. Para sosiopreneur lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah harus memiliki semangat, etos, dan etika berwirausaha, atau melekat di dalamnya kemampuan untuk menumbuhkan kepemimpinan bisnis, keterampilan manajerial, dan semangat pantang menyerah sebagai pondasi keberhasilan bisnis.
Tentunya gerakan ekonomi atau berbisnis bagi segenap warga Muhammadiyah adalah perwujudan dari amal saleh itu sendiri, jauh dari ketamakan, keserakahan, apalagi mementingkan diri sendiri dan golongannya, serta memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan alam atau lingkungan.
Terakhir, Muhammadiyah secara organisatoris harus mampu menjadi pendorong moral terhadap kebijakan dan praktik-praktik ekonomi yang jauh dari kepentingan masyarakat luas, apalagi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan teralienasinya masyarakat dan ummat dari sumberdaya ekonomi.
Editor: Yahya
