Korupsi Yang Membudaya
Marak dan suburnya praktik korupsi di Indonesia tidak terlepas dari konstribusi besar yang dimainkan oleh budaya masyarakat. Karena masyarakat sudah mengganggapnya sebagai bagian dari budaya yang telah dilakukan selama ini. Akhirnya, masyarakat bersikap permisif, dan bahkan dalam banyak hal, menganggap lumrah.
Hal itulah yang kemudian terkadang melahirkan sikap pesimis terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, harus dilakukan dekonstruksi budaya yang telah beranak-pinak dalam kehidupan masyarakat, antara lain: Pertama, memberantas dan mengkikis budaya kultus dan paternalistik. Yang mana hal itu sudah berlangsung secara turun-temurun.
Budaya tersebut  telah menambah suburnya praktik korupsi. Selain itu, budaya ini juga telah melahirkan sikap ewuh pekewuh atau rikuh (sungkan) dalam upaya pemberantasannya atau penyimpangan lain. Yang mana dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Bahkan tidak jarang dijumpai, orang yang sudah “tercemari korupsi” pun masih dihormati dan disanjung-sanjung.
Kedua, memberantas budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan tertentu dalam kaitannya dengan urusan publik. Sebab dalam praktiknya, makna hadiah telah mengalami reduksi dan penyimpangan dari konteks yang dimaksud oleh konsep hadiah itu sendiri.
Hadiah semacam inilah yang semakin menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Misalnya budaya “amplop”, menjanjikan sesuatu pada pemberi proyek dengan imbalan memberi komisi, memberikan uang tips, dan lain-lain.
Ketiga, memberantas budaya komunalisme dalam kehidupan masyarakat dalam konteks ketergantungan akan kehidupan kolektif yang kemudian melahirkan sikap toleran terhadap praktik-praktik korup. Karena hal itu dipandang merupakan bagian dari kehidupan komunalnya. Komunalisme semacam ini lah yang menyimpang dan harus dikikis.
Keempat, budaya instan telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi, karena segala sesuatu ingin diraih dengan serba singkat dan tanpa bekerja keras. Etos kerja pun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses pencapaian sesuatu yang diinginkan. Akibatnya, aturan atau prosedur yang sudah menjadi ketentuan dengan mudah akan dilanggar.
***
Kelima, mengkikis budaya permisif, hedonistik, dan materialistik. Perilaku masyarakat yang permisif terhadap segala bentuk penyimpangan telah mendorong praktik yang bersifat koruptif semakin subur. Begitu juga kehidupan masyarakat yang hedonis dan materialistic telah menghilangkan idealisme dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan.
Baca Juga: Korupsi Pada Zaman Rasul
Akibatnya, parameter yang digunakan bersandar pada kenikmatan duniawi dan materi. Sehingga pelakunya terdorong melakukan penyimpangan/koruptif agar keinginannya terpenuhi. Fenomena ini sudah menjadi wabah endemik di kalangan masyarakat.
Keenam, perlu membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat. Sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi. Orang akan berfikir panjang untuk melakukan korupsi karena masyarakat akan bersikap kritis dan sekaligus menuntut akuntabilitas terhadap setiap jabatan/kewenangan yang diembannya.
Ketujuh, perlunya identifikasi problem korupsi secara menyeluruh disertai informasi yang jelas mengenai dampak korupsi dan strategi untuk melawannya. Penjelasan konkrit bahwa praktek koruptif berkaitan erat dengan kemiskinan yang kian menjerat, tiadanya pelayanan publik yang memadai, hancurnya sumber daya manusia, serta kian merosotnya tingkat kesejahteraan harus segera dilakukan. Sehingga rakyat merasa terdorong untuk bersama-sama melawan korupsi.
Kedelapan, masyarakat harus diberi penjelasan secara terus-menerus bahwa sebagaian dari sikap, kebiasaan, dan perilaku mereka, memiliki kecenderungan kolutif dan koruptif. Selain itu, perlu dilakukan suatu usaha yang lebih sistematis untuk melawan kecenderungan itu.
Selengkapnya: Baca Buku Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
