IBTimes.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bersikap terbuka terhadap berbagai bentuk bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus disalurkan melalui mekanisme yang jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026). Dalam forum itu, ia menekankan bahwa sebagai sesama manusia, pemerintah tidak mungkin menutup pintu bagi pihak-pihak yang ingin membantu masyarakat terdampak bencana.
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas ya,” ujar Prabowo.
Presiden menyatakan bahwa pemerintah pusat siap memfasilitasi berbagai bentuk kontribusi, baik dari individu, lembaga, maupun kelompok masyarakat yang ingin terlibat dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Termasuk di dalamnya diaspora Indonesia di luar negeri yang merasa terpanggil untuk membantu daerah asalnya.
Bantuan Harus Melalui Jalur Resmi
Prabowo menegaskan, setiap bantuan sebaiknya disampaikan melalui jalur administratif yang sah agar dapat disalurkan secara tepat sasaran. Ia meminta agar pihak yang ingin membantu menyampaikan niatnya secara tertulis agar pemerintah dapat mengoordinasikan penyalurannya.
“Jadi tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, ‘saya ingin menyumbang ini’. Nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan,” kata Prabowo.
Menurutnya, pengaturan prosedur yang rapi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Presiden juga mengingatkan adanya pengalaman masa lalu, ketika bantuan kemanusiaan diikuti dengan tuntutan imbalan di kemudian hari.
“Kita tidak menolak bantuan. Hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan? Dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih,” imbuhnya.
Dalam konteks penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera, Prabowo menilai transparansi menjadi kunci agar kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan sehat. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga akuntabilitas agar bantuan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan mendesak warga terdampak dapat segera terpenuhi. Selain penyaluran logistik, fokus pemulihan mencakup perbaikan infrastruktur, hunian sementara, serta layanan dasar bagi pengungsi.
(NS)