Darah pertama dari tubuh Fatah tumpah di tangan Yordania, bukan Israel – Wendy Pearlman
Kalimat Pearlman, seorang profesor di Northwestern University, Amerika Serikat di atas menjadi tanda bagaimana hubungan Palestina dengan negara-negara Arab sangat dinamis—untuk tidak menyebut dengan kata brutal. Timur Tengah memang terus bergejolak. Menjadi salah satu kawasan paling rentan terhadap konflik di atas muka bumi. Ketika kawasan lain bergerak menuju integrasi, kawasan ini, sebut Syafii Maarif, masih seperti “kerak neraka di atas muka bumi”.
Anda perlu mengelus dada ketika membaca buku Avraham Sela, seorang profesor di Hebrew University of Jerusalem, Israel yang berjudul The Decline of the Arab-Israeli Conflict: Middle East Politics and the Quest for Regional Order.
Di buku ini, Sela menyebut bahwa sistem politik Arab diwarnai oleh pertentangan antara dua hal, yaitu pan Arabisme dengan nasionalisme. Pan Arabisme berarti persatuan negara-negara Arab yang membentuk identitas kolektif Arab-Islam, disebut juga dengan supra state. Sementara itu, nasionalisme menghendaki kedaulatan negara secara penuh tanpa intervensi orang lain sama sekali.
Isu Palestina, dengan demikian, berdiri di atas prinsip pan Arabisme, di mana pendukung prinsip ini merasa bahwa Palestina adalah tanggung jawab dunia Arab. Jika menggunakan pendekatan nasionalisme, masalah Palestina bukan tanggung jawab bangsa Arab. Ia merupakan tanggung jawab PLO (Palestine Liberation Organization) atau PA (Palestine Authority) serta warga Palestina sendiri.
Pan Arabisme ini, selain merupakan aset untuk menyatukan negara-negara Arab menuju integrasi, juga menjadi alat bagi negara-negara tertentu untuk memperkuat hegemoni di kawasan dengan cara mengikis kedaulatan atau independensi negara lain. Tentu yang paling menonjol adalah apa yang dilakukan oleh presiden Mesir saat itu, Gamal Abdul Nasser.
Nasser, melalui citranya yang sangat positif di mata publik Arab, serta didukung kekuatan militer dan ekonomi yang kuat, menjadi pendorong utama pan Arabisme. Ia menggunakan semangat persatuan Arab untuk mempengaruhi negara-negara tetangga. Termasuk memeras dana dari negara-negara Teluk penghasil minyak dengan dalih dukungan terhadap negara-negara yang melakukan konfrontasi langsung terhadap Israel. Dengan dalih solidaritas Arab, ia meminta negara-negara Teluk menyumbang dana yang besar setiap tahun ke Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan belakangan PLO untuk melawan Israel.
Ia juga melawan negara-negara Arab yang berseberangan dengannya dengan cara menuduh mereka anti pan Arabisme, lalu mengkritik negara tersebut secara terbuka. Kritikan itu akan disambut dengan baik oleh masyarakat negara sasaran. Kekuatan Nasser ini membuat negara-negara lain enggan berselisih dengan Mesir. Praktis, Mesir menjadi pemimpin negara-negara Arab pada dekade 1950 hingga 1970an.
Setelah kematian Nasser, nasib pan Arabisme semakin tidak jelas. Penerusnya, Anwar Sadat, memilih melakukan perjanjian damai secara sepihak dengan Israel pada 1978, membuat kecewa negara-negara tetangga. Sadat menandai era di mana Mesir tidak lagi peduli dengan pan Arabisme dan memilih untuk fokus pada persoalan domestik, melepaskan diri dari tanggungjawab bersama atas Palestina.
Hal yang sama juga dilakukan oleh negara-negara lain. Yordania memilih melakukan perjanjian damai dengan Israel pada 1994, walaupun negara tersebut telah melakukan kerjasama diam-diam dengan Israel beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, Yordania juga salah satu negara yang paling keras menentang—alih-alih mendukung—perjuangan Palestina. Tulisan Pearlman dalam pembuka artikel ini menjadi sinyal yang terang.
Contoh yang paling brutal dalam sejarah Arab terkait dengan kemenangan nasionalisme dan kekalahan pan Arabisme adalah sebuah tragedi yang disebut sebagai Black September. Black September terjadi pada September 1970. Saat itu, markas PLO berada di Yordania. Ribuan milisi tinggal di Yordania dan membentuk negara di dalam negara. Milisi PLO memiliki aparat keamanan, pengadilan, dan media sendiri. Selain itu, perang gerilya yang dilancarkan dari Yordania secara tidak langsung menyeret Yordania ke dalam perang melawan Israel.
Raja Hussein merasa PLO mengikis kedaulatan Yordania. Di sisi lain, PLO merasa Raja Hussein adalah pemimpin Arab yang tidak memiliki komitmen untuk Palestina. PLO kemudian menyerukan penggulingan Raja Hussein. PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine), salah satu front kuat di dalam PLO menyuarakan slogan “the road to Palestine passed through Amman”.
Pada akhir Agustus 1970, rapat PNC di Amman mendeklarasikan Yordania sebagai Negara Yordania-Palestina dan menyerukan penggulingan rezim Hasyimiyah. Konflik keduanya tampak semakin tidak terhindarkan. Puncaknya adalah ketika milisi PFLP membajak empat pesawat Amerika dan Swiss dan mendaratkannya di Yordania. PFLP juga mendeklarasikan tanah Yordania sebagai kawasan yang sudah mereka bebaskan.
Tak lama setelah peristiwa tersebut, Raja Hussein melancarkan aksi 12 hari membantai milisi Palestina. Sekitar 3400 milisi meninggal di tangan tentara Yordania.
Raja Hussein memang sudah lama tidak terlalu simpatik terhadap PLO. Ada beberapa faktor yang mendasari hal ini. Namun, hal yang paling mencolok adalah ketika awal berdirinya PLO, ia merasa organisasi ini akan mengambil alih Tepi Barat dari Yordania, mengingat sejak 1948 hingga 1667, Hussein menguasai Tepi Barat menyatukan Dua Tepi ke pangkuannya (Unity of the Two Banks).
Menjelang pembentukan PLO, Raja Hussein menolak segala bentuk institusi yang merepresentasikan rakyat Palestina dan mengambil kedaulatan Tepi Barat darinya. Untuk menenangkan sang raja, Ahmad Shuqairi, ketua pertama PLO, harus repot-repot menyerahkan pemilihan anggota Palestinian National Council (PNC) ke Raja Hussein, menggelar pertemuan PNC di bawah pengawasan intelijen Yordania, serta menegaskan bahwa PLO tidak akan mengklaim Tepi Barat. Bagi milisi Palestina yang reaksioner, hal ini dinilai terlalu lembek. Haji Amin Al-Husseini bahkan sampai menyebut PLO sebagai organisasi buatan Zionis.
Dua tahun setelah Black September, Raja Hussein kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial yang ia sebut dengan The United Arab Kingdom plan. Sebuah rencana untuk membuat federasi Yordania dan Palestina, yang masing-masing memiliki otonomi di tingkat eksekutif dan legislatif. Tidak menutup kemungkinan Gaza juga akan masuk ke dalam konfederasi.
Menganeksasi Tepi Barat dan Gaza penting bagi sang raja. Hal ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi sebagai pewaris sah tanah Palestina, sekaligus mengamankan aliran dana dari negara Teluk yang kaya minyak.
Contoh lain yang juga menyedihkan adalah kejadian pasca Perang Teluk I. Pada tahun 1990-1991, Irak menginvasi Kuwait. Baghdad meyakini bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak. Invasi itu diikuti dengan pembebasan Kuwait oleh koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika.
Irak, saat itu, adalah negara yang cukup getol membela PLO. Dengan demikian, PLO mendukung Irak dalam melakukan invasi ke Kuwait. Sementara hampir seluruh negara Arab memilih untuk membela Kuwait. Ketika Irak kalah dan dipaksa meninggalkan Kuwait, dampaknya sangat besar bagi warga Palestina.
Kuwait dan Saudi mengusir sekitar satu juta buruh Palestina dan Yaman. Mereka harus pulang tanpa membawa apapun kembali ke pengungsian di Yordania dan Tepi Barat. Terombang ambing dari satu negara ke negara lain. PLO, sebagai aktor politik yang mendukung Irak, juga merasakan imbasnya. Saudi menyebut Arafat sebagai “preman” dan menyebut PLO sebagai “organisasi teroris”. Negara Teluk kaya tersebut membekukan seluruh bantuan keuangan ke PLO senilai USD 400 juta dan mengusir semua diplomat PLO. Mesir tak mau kalah, memutus seluruh kontak diplomatik dan menutup siaran radio Voice of Palestine di Kairo.
Baca kelanjutan artikel ini di sini.
