IBTimes.ID – Media sosial sedang diramaikan unggahan sebuah band punk rock asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Gandhi Sehat. Band ini unik karena digawangi seorang bocah berusia enam tahun bernama Gandhi sebagai vokalis utama dan tiga personel dewasa sebagai pemain instrumennya, termasuk salah satunya ayahnya.
Namun, bukan soal keunikan itu yang tengah menjadi sorotan. Gandhi Sehat melalui laman Instagramnya, Jumat (13/2/2026), merilis pernyataan yang menarik peredaran album berjudul ”Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)”. Album itu sendiri baru diluncurkan sepekan sebelumnya.
”Saat ini, kami telah menghapus seluruh konten dan lagu terkait dari akun serta kanal resmi kami,” tulis pernyataan yang dibuat Manajemen Gandhi Sehat itu.
Pernyataan itu menyebut, album ini sejak awal dibuat sebagai karya seni berdasarkan cerita dari sudut pandang polos seorang anak berusia 6 tahun.
”Namun, setelah melihat dinamika serta berbagai penafsiran yang berkembang di ruang publik, kami memutuskan untuk menghentikan peredarannya,” ujar manajemen.
Lebih jauh, manajemen Gandhi Sehat menyampaikan, keputusan ini diambil tanpa paksaan dari pihak mana pun. Hal ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kreator serta untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak dikehendaki.
Kasus Gandhi Sehat ini bukanlah yang pertama kali terjadi di skena punk Indonesia terkait kritik terhadap institusi kepolisian. Tahun lalu, Sukatani, band new wave punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, juga pernah membuat heboh terkait lagunya yang berjudul ”Bayar, Bayar, Bayar”.
Lagu yang juga berisi kritik terhadap polisi itu viral setelah personel Sukatani membuat video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu tersebut dari peredaran pada 20 Februari 2025.
Belakangan, terkuak adanya dugaan tekanan dari oknum kepolisian terhadap duo suami istri itu atas lagu tersebut. Warganet pun menyuarakan dukungan terhadap Sukatani.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo kemudian menegaskan tidak mempermasalahkan lirik lagu Sukatani tersebut. Dia pun menyebut Polri tidak antikritik.
”Polri tidak antikritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan,” kata Kapolri, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/2/2025).
Dua kasus ini Gandhi Sehat dan Sukatani, menyoroti pola yang sama: lagu punk dengan lirik yang menyentuh isu polisi langsung memicu reaksi cepat, baik dari publik maupun dugaan tekanan eksternal, hingga berujung penarikan karya.
Di balik keunikan Gandhi Sehat sebagai anak usia enam tahun yang bernyanyi dengan energi punk rock, keputusan manajemen untuk menarik album hanya seminggu setelah rilis menunjukkan betapa sensitifnya topik tersebut di ruang publik Indonesia saat ini.
Album mini tersebut, yang berisi enam lagu dengan judul utama menggambarkan cita-cita anak yang “ga jadi polisi”, dilihat sebagai ekspresi polos anak kecil. Namun, berbagai penafsiran di media sosial, mulai dari kritik terhadap institusi hingga tuduhan provokasi—membuat manajemen memilih jalan aman.
Fenomena ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi musisi punk di Indonesia: bagaimana menyuarakan kritik sosial tanpa terjebak dalam dinamika yang bisa membungkam ekspresi. Punk, sebagai genre yang lahir dari semangat pemberontakan, sering kali menjadi cermin ketidakpuasan masyarakat terhadap kekuasaan.
Sejak pertama kali muncul pada pertengahan dekade 1970-an di Amerika Serikat kemudian menyusul di Inggris, punk tidak pernah menjadi hanya sebatas aliran musik. Dia merupakan pandangan hidup yang mempertanyakan status quo.
Kevin C Dunn dalam makalah berjudul ”Never Mind the Bollocks: The Punk Rock Politics of Global Communication” (2008) di jurnal Review of Internasional Studies menyebut punk memberi kemungkinan oposisi kritis terhadap status quo. Punk dipandang bukan hanya mewakili ekspresi musikal, tetapi disrupsi sosial dan politik.
Karena itu, tak jarang band punk menggubah lagu berisi kritik terhadap institusi atau pejabat negara yang dianggap mewakili status quo itu. Lagu pun dijadikan alat perlawanan ketika melihat realitas sosial-politik yang dinilai keliru atau menyimpang.
Sex Pistols, ”leluhur punk rock”, grup asal Inggris, misalnya, membuat lagu yang mencemooh monarki Inggris dalam “God Save the Queen” pada 1977. Meski bukan band punk pertama, Sex Pistols disebut-sebut menempatkan punk dalam peta musik global.
Lagu pada album bertajuk “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols” tersebut pun memunculkan kontroversi besar di kalangan publik Inggris kala itu. Apalagi, rilis lagu tersebut berbarengan dengan momen perayaan 25 tahun kenaikan takhta Ratu Elizabeth II.
“Mempertanyakan apa saja dan segala hal bagiku adalah punk rock”
Ramones, band asal AS yang ditahbiskan sebagai pionir punk, juga pernah membuat lagu menyindir Presiden AS Ronald Reagan pada 1985. Lagu berjudul “Bonzo Goes to Bitburg” itu menyoroti kunjungan Reagan ke pemakaman di Bitburg, Jerman Barat, di mana sebagian anggota Waffen SS, pasukan elite Nazi, dikuburkan.
Lagu-lagu bertema “polisi” pun kerap diangkat band-band punk mancanegara, seperti Black Flag, The Clash, dan Dead Kennedys. Isunya beragam, mulai dari persoalan kekerasan berlebihan, kesewenang-wenangan, hingga korupsi.
Di Indonesia, kritik sosial yang dibungkus dalam lagu-lagu underground alias “bawah tanah”, termasuk punk, memiliki akar sejarah panjang dan penting.
Jeremy Wallach, etnomusikologis asal AS yang meneliti permusikan Indonesia, menyebut musik rock underground juga berperan dalam menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998.
Dalam makalah berjudul “Living the Punk Lifestyle in Jakarta” (2008) yang dimuat jurnal Ethnomusicology, Wallach mengungkapkan, musik rock underground banyak menjadi pilihan mahasiswa yang memotori gerakan reformasi kala itu.
Musisi underground Indonesia pun kerap memainkan lagu yang menyoroti korupsi dan kebrutalan pemerintah, meskipun pada masa itu hal tersebut berbahaya untuk dilakukan.
Pascareformasi, skena punk dan musik underground lainnya pun tumbuh pesat. Mereka bersandar pada filosofi do-it-yourself (DIY) atau “swakriya” dalam berkarya, termasuk dalam pembuatan album, menggelar pertunjukan, penerbitan, dan pernak-pernik musik lainnya.
Meski dalam perjalanannya kemudian eksistensi punk mengalami pasang-surut, kritik terhadap ketidakadilan dan penyimpangan tak pernah berhenti menjadi ruhnya.
Seperti diungkapkan Henry Rollins, mantan pentolan grup musik Black Flag, dalam wawancara di kanal Big Think: “Mempertanyakan apa saja dan segala hal, bagiku itu adalah punk rock.”
Dalam konteks Indonesia kontemporer, kasus Gandhi Sehat dan Sukatani menunjukkan bahwa meskipun punk tetap hidup sebagai bentuk perlawanan budaya, ruang ekspresi kritik terhadap institusi negara, khususnya kepolisian, masih rentan terhadap tekanan. Sukatani mengalami dugaan intimidasi hingga harus meminta maaf dan menarik lagu, sementara Gandhi Sehat memilih pencegahan dini demi melindungi anak di tengah kontroversi. Keduanya mencerminkan dilema: apakah punk masih bisa menjadi suara oposisi tanpa konsekuensi berat?
Di satu sisi, pernyataan Kapolri yang menyatakan Polri tidak antikritik memberikan harapan akan ruang dialog. Namun, realitas penarikan karya dan dugaan tekanan menimbulkan pertanyaan lebih dalam tentang kebebasan berekspresi di era digital, di mana viralitas bisa menjadi pedang bermata dua memperkuat pesan sekaligus memicu reaksi berlebih.
Punk di Indonesia, dengan sejarah perannya dalam reformasi, tetap relevan sebagai pengingat bahwa kritik bukan musuh, melainkan bagian dari perbaikan. Kasus-kasus terkini ini mengajak kita merefleksikan: sejauh mana masyarakat dan institusi siap menerima “pertanyaan apa saja dan segala hal” sebagai bagian dari demokrasi yang sehat? Tanpa ruang aman untuk ekspresi semacam itu, ruh punk, dan demokrasi itu sendiri berisiko kehilangan kekuatannya. (Assalimi)
