IBTimes.ID – Dalam lanskap politik digital Indonesia yang kian kompetitif dan penuh dinamika, sosok Dedi Mulyadi, atau yang lebih dikenal sebagai KDM, telah menjadi magnet perhatian nasional. Baru satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 20 Februari 2025, ia berhasil mendominasi ruang publik, baik di media massa konvensional maupun di berbagai platform media sosial. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari strategi komunikasi yang konsisten, humanis, dan sangat dekat dengan akar rumput masyarakat.
Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR), yang mengandalkan teknologi Artificial Intelligence (AI) canggih untuk mengolah data besar, baru saja merilis laporan tahunan berjudul “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026”. Laporan ini menjadi semacam “nilai rapor” komprehensif bagi seluruh gubernur di Indonesia, mengukur performa mereka selama periode satu tahun penuh: dari 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026.
Metodologi DIR sangat teliti dan luas cakupannya. Mereka melakukan data crawling masif dari ribuan sumber: 11.000 media daring, 200 media cetak, 93 media elektronik (seperti TV dan radio), serta 3.500 media internasional. Di sisi digital, analisis mencakup enam platform utama, Facebook, Instagram, X (sebelumnya Twitter), YouTube, Threads, dan TikTok, untuk mengukur engagement (interaksi seperti like, komentar, share, view) serta jangkauan audiens secara real-time. Hasilnya menunjukkan dominasi mutlak KDM di dua kategori utama: highest publication (pemberitaan terbanyak di media massa) dan highest engagement (perbincangan terbanyak di media sosial).
Di kategori highest publication, KDM memimpin dengan angka mencolok: 194.400 pemberitaan di media daring, 16.100 di media cetak, dan 4.600 di media elektronik. Total ini jauh melampaui gubernur lain, menjadikannya figur yang paling sering menjadi headline nasional. Narasi yang mendukung dominasinya meliputi kebijakan kerakyatan yang pro-rakyat, penanganan isu sosial langsung di lapangan, serta upaya konsolidasi wilayah yang intensif. Konten-kontennya yang humanis, seperti video blusukan, interaksi hangat dengan warga desa, dan penjelasan kebijakan dalam bahasa sederhana, menjadi magnet kuat, terutama di TikTok, Instagram, dan YouTube.
Puncaknya terlihat di kategori highest engagement. KDM mencatat total interaksi di media sosial lebih dari 4,2 miliar (tepatnya 4.256.465.957 berdasarkan beberapa sumber laporan), dengan audience mencapai 25,5 miliar (25.570.049.700). Angka fantastis ini menegaskan bahwa pendekatan “gubernur konten” miliknya berhasil membangun koneksi emosional massal. Konsistensinya dalam mengunggah konten setiap hari, termasuk mensosialisasikan kebijakan yang kadang memicu perdebatan sengit, justru memperkuat posisinya sebagai pusat perhatian. Debat publik itu bukan kelemahan, melainkan bahan bakar yang membuat namanya terus viral.
Posisi kedua setelah KDM, secara konsisten ditempati Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Di publikasi media massa, ia mencatat 153.000 pemberitaan daring, 8.900 cetak, dan 8.300 elektronik. Di engagement media sosial, total interaksinya mencapai lebih dari 959 juta dengan audience 5,7 miliar. Gaya kepemimpinannya yang fokus pada isu kota besar, transportasi, banjir, infrastruktur, membuatnya tetap relevan, terutama di wilayah metropolitan.
Sementara posisi ketiga setelah KDM dan Pramono, di publikasi media massa dipegang Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dengan 82.700 pemberitaan daring, 8.300 cetak, dan 1.500 elektronik. Fokusnya pada ekonomi syariah dan perlindungan sosial membuat namanya sering muncul di media berorientasi keagamaan dan kesejahteraan. Namun, di ranah media sosial, Khofifah tidak masuk tiga besar. Posisi ketiga ditempati Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, dengan 337 juta engagement dan audience 1,6 miliar. Capaian ini didorong respons cepat terhadap kearifan lokal dan penanganan bencana di Sumatera, khususnya banjir besar November 2025 yang menjadi ujian kepemimpinan.
”Instagram, Youtube, Tiktok, dan Facebook mencatat atensi tinggi, sementara X menjadi platform paling kritis dengan engagement paling rendah dibanding platform lainnya,” kata Neni dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menekankan bahwa data ini mencerminkan harapan tinggi publik terhadap pemimpin daerah, termasuk KDM. Tahun pertama jabatan adalah fase ujian situasional: eksekusi janji kampanye, implementasi program pusat, dan ketangkasan menghadapi krisis seperti bencana alam. Analisis sentimen menunjukkan perbedaan mencolok: media massa cenderung positif hingga 79 persen, sementara media sosial menjadi arena campur aduk antara pujian dan kritik tajam.
”Rapor ini memperlihatkan satu kesimpulan: legitimasi publik di era digital tak lagi hanya ditentukan oleh kebijakan substantif, melainkan juga oleh kemampuan membaca percakapan dan mengelola narasi,” kata Neni.
DIR menegaskan pentingnya kepemimpinan berbasis data dan algoritma. Gubernur harus solutif terhadap masalah riil, membaca emosi publik di medsos, serta mengkomunikasikan kebijakan secara transparan dan akuntabel. Rekomendasi mereka termasuk membentuk tim respons cepat untuk klarifikasi berbasis data, terutama pada isu sensitif seperti pertambangan dan energi yang sering mendapat sentimen negatif. Harmonisasi dengan legislatif juga krusial untuk stabilitas.
Peneliti BRIN Ubaidillah, yang dihubungi dari Balikpapan, menambahkan perspektif lebih luas. Ia menyebut dunia digital sudah menjadi arena utama politik, dengan Indonesia dan Filipina sebagai contoh bagaimana strategi digital memengaruhi pemilu—terutama karena pemilih muda mendominasi pengguna medsos.
”Politisi memiliki tim media sendiri, sama seperti artis atau influencer profesional. Mereka pun memantau tren yang berkembang di dunia digital,” kata Ubaidillah, Selasa (24/2/2026).
Pasca-pemilu, politisi terus aktif di medsos sebagai investasi politik jangka panjang. Mereka membangun tim profesional, mengikuti tren, dan mencari diferensiasi melalui segmentasi audiens. Interaksi ini bisa mengubah penonton menjadi sukarelawan aktif yang membagikan konten dan membela di perdebatan daring-luring. Medsos juga menjadi sumber berita penting bagi jurnalis, sehingga viral digital sering berlanjut ke media massa.
Namun, Ubaidillah mengingatkan ada kerapuhan di balik citra digital. Pejabat publik mewakili institusi; jika kebijakan riil tak selaras dengan narasi online, citra bisa runtuh. Seringkali, ini dikompensasi dengan buzzer atau pasukan siber, yang mendistorsi suara asli publik. Citra otentik yang selaras dengan kinerja substantif itulah yang dibutuhkan rakyat.
Budayawan Garin Nugroho dalam artikelnya di Kompas (21/11/2025) “Menggugat Elite Politik Muda Digital,” menyoroti bahaya model politik reaksi cepat dan viral. Ini memunculkan warga kurang kritis, menjadikan medsos sebagai ruang gema, penyebar hoaks, propaganda, dan manipulasi kebenaran. Literasi digital Indonesia yang rendah di ASEAN memperburuk situasi, sehingga politik digital lebih menguntungkan elite politik-ekonomi ketimbang kesejahteraan rakyat.
“Sungguh sayang sekali,” tulis Garin.
Laporan DIR ini bukan hanya ranking popularitas, melainkan potret evolusi politik Indonesia di era digital. Dominasi KDM menunjukkan kekuatan narasi humanis dan konsistensi konten. Namun, di balik angka miliaran engagement, tantangan besar tetap: mengubah popularitas digital menjadi kebijakan nyata yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tengah disparitas sentimen antara media massa dan medsos, pemimpin daerah dituntut bijak membaca, mendengar, dan bertindak, bukan sekadar tampil, tapi benar-benar melayani.
(Assalimi)
