IBTimes.ID, Jakarta (3/3/26) — Eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah kembali memasuki babak yang mengkhawatirkan. Serangan yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari 2026 telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk warga sipil dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei yang telah tewas.
Situasi ini memicu serangan balasan lintas negara dan memperluas ketegangan geopolitik di kawasan Teluk. Perkembangan yang sangat cepat tersebut menunjukkan indikasi pergeseran menuju konfrontasi regional terbuka yang berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas global.
Latar Belakang
Dalam konteks ini, MAARIF Institute menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas jatuhnya korban sipil serta memburuknya situasi kemanusiaan. Konflik ini tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial dunia. Lonjakan harga energi, terganggunya jalur logistik internasional, tekanan terhadap sistem keuangan global, hingga risiko polarisasi berbasis identitas keagamaan menjadi konsekuensi nyata yang harus diantisipasi secara serius.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada pada posisi rentan terhadap gejolak harga energi dan tekanan inflasi. Selain dampak ekonomi, pengalaman historis menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah kerap memunculkan resonansi ideologis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketegangan Sunni–Syiah berpotensi merembes ke ruang publik domestik apabila tidak dikelola dengan kepemimpinan moral yang kuat dan literasi keagamaan yang moderat.
Dalam situasi sarat muatan geopolitik dan ideologis seperti ini, penting untuk menegaskan pijakan moral bangsa: Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin yang menolak kekerasan terhadap warga sipil dan menentang eksploitasi agama demi kepentingan politik kekuasaan.
Pernyataan Sikap
Pertama, MAARIF Institute mengecam keras segala bentuk serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur non-militer. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Oleh karena itu, penghentian segera operasi militer dari semua pihak yang terlibat merupakan langkah mendesak untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
Kedua, MAARIF Institute mendesak organisasi internasional dan regional untuk berperan aktif menghentikan konfrontasi bersenjata dan memfasilitasi perundingan damai yang berkelanjutan.
Ketiga, MAARIF Institute menolak politisasi konflik yang dapat memperdalam polarisasi Sunni–Syiah dan memecah belah umat Islam, baik di tingkat global maupun nasional. Konflik antarnegara tidak boleh ditransformasikan menjadi pertentangan teologis di ruang publik Indonesia.
Keempat, MAARIF Institute menegaskan bahwa Islam adalah agama damai dan moderat, bukan instrumen legitimasi perang geopolitik. Indonesia perlu mengambil peran aktif sebagai kekuatan diplomatik yang mendorong de-eskalasi, dialog, dan rekonsiliasi.
Rekomendasi Kebijakan
1. Pemerintah Pusat perlu mendorong dan memperkuat diplomasi perdamaian melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Indonesia dapat menawarkan diri sebagai mediator netral guna mendorong gencatan senjata dan dialog damai. Di sisi domestik, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi ekonomi, termasuk stabilisasi harga energi, pengamanan cadangan strategis, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta kesiapan repatriasi warga negara Indonesia di wilayah terdampak apabila eskalasi meningkat.
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat forum kerukunan umat beragama, meningkatkan literasi digital untuk menangkal disinformasi, dan melakukan deteksi dini terhadap potensi mobilisasi massa berbasis sentimen sektarian.
3. Sektor korporasi, khususnya energi dan logistik, perlu melakukan diversifikasi sumber pasokan, meningkatkan transparansi rantai pasok, dan menjaga stabilitas distribusi pangan serta kebutuhan pokok guna mencegah spekulasi yang merugikan masyarakat.
4. Kampus dan lembaga riset perlu didorong untuk memperdalam analisis dampak geopolitik terhadap ekonomi nasional, mengembangkan sistem peringatan dini terhadap disinformasi digital, serta memperkuat kajian ketahanan sosial.
5. Lembaga filantropi diimbau menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui mekanisme resmi, netral, dan non-politik, sekaligus memperkuat solidaritas lintas sektarian sebagai wujud kepedulian terhadap korban sipil tanpa memperuncing perbedaan teologis.
6. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat diharapkan menjaga narasi damai, menolak provokasi sektarian, serta memperkuat pendidikan publik tentang Islam moderat dan kebangsaan.
7. Masyarakat luas perlu meningkatkan literasi informasi, tidak menyebarkan konten provokatif, menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi, serta menjaga persatuan umat dan bangsa di tengah arus emosi global.
Penutup
MAARIF Institute menyerukan kolaborasi trisektor—negara, swasta, dan masyarakat sipil—untuk membangun diplomasi perdamaian sekaligus memperkuat kohesi sosial nasional.
Di tengah ketidakpastian global, Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang berpihak pada kemanusiaan, berperan aktif meredakan konflik, dan tidak terseret dalam arus polarisasi geopolitik yang destruktif.
Solidaritas, moderasi, dan komitmen pada nilai kemanusiaan universal adalah fondasi utama untuk menjaga persatuan bangsa dan berkontribusi pada perdamaian dunia.
(MS)
