Indonesia kini menjadi pasar TikTok terbesar di dunia. Tapi di balik angka itu tersembunyi ancaman yang jauh lebih serius dari sekadar kecanduan layar.
Ada yang berubah secara fundamental dalam cara 180 juta warga Indonesia mencari kebenaran. Mereka tidak lagi bertanya kepada guru, membuka ensiklopedi, atau mengetik di Google – mereka scroll. Dan algoritma yang menentukan apa yang mereka temukan.
Data tidak berbohong. Per akhir 2025, Indonesia melampaui Amerika Serikat sebagai pasar TikTok terbesar di dunia dengan 180,1 juta pengguna aktif (DataReportal, Digital 2026). Pengguna media sosial Indonesia tumbuh 26% dalam setahun, mencapai 62,9% dari total populasi. Rata-rata orang Indonesia kini menghabiskan lebih dari lima jam sehari secara daring-mayoritas tersedot dalam pusaran konten pendek algoritmik yang tak berujung. Lebih mengejutkan: 55% Gen Z kini lebih memilih TikTok daripada Google untuk mencari informasi produk dan rekomendasi wisata. Mesin pencari bergeser dari teks ke video, dari data ke viralitas.
Di sinilah perspektif manajemen strategis memberi kita cermin yang lebih jernih. Herbert Simon, pemenang Nobel Ekonomi, memperkenalkan konsep bounded rationality: manusia memiliki keterbatasan kognitif, karenanya ia menyederhanakan keputusan. Dalam kondisi normal, penyederhanaan itu masih dipandu oleh akal. Namun dalam ekosistem algoritmik, penyederhanaan itu diambil alih oleh mesin.
Algoritma TikTok memilih apa yang “relevan” bukan berdasarkan kebenaran, melainkan berdasarkan apa yang paling mungkin membuat kita terus menonton. Akibatnya, muncul apa yang Cass Sunstein sebut echo chamber dan Eli Pariser sebut filter bubble: kita terperangkap dalam gelembung informasi yang semakin homogen, mengira dunia memang selebar layar ponsel kita.
Yang lebih dalam dari sekadar “informasi salah” adalah hilangnya serendipity – kemampuan menemukan hal berharga secara tidak sengaja. Alexander Fleming menemukan penisilin karena jamur “mengganggu” eksperimentnya. Inovasi besar lahir dari pertemuan yang tidak direncanakan antara ide-ide yang berbeda.
Algoritma modern justru mengeliminasi ketidaksengajaan itu secara sistematis: ia menyempurnakan cermin, bukan membuka jendela. Nassim Taleb dalam Antifragile memperingatkan bahwa sistem yang kehilangan variasi dan randomness menjadi rapuh. Bangsa yang generasi mudanya hanya mengonsumsi konten sesuai preferensi eksisting mereka sedang membangun kerangka berpikir yang rapuh-tidak siap menghadapi kompleksitas dunia nyata.
Dalam kerangka Resource-Based View manajemen strategis, kualitas human capital adalah keunggulan kompetitif terdalam yang paling sulit ditiru. Fokus, kemampuan analisis mendalam, dan pemikiran kritis adalah inti dari human capital itu. Namun data Buffer 2025 mencatat bahwa rata-rata attention span di media sosial kini hanya delapan detik.
Peneliti neurologi Nicholas Carr dalam The Shallows menunjukkan bahwa konsumsi konten digital intensif tidak sekadar mengubah kebiasaan – ia secara harfiah mengubah arsitektur jaringan saraf otak, melemahkan kapasitas deep thinking. Di Indonesia, ini bukan sekadar soal individu yang malas berpikir. Ini adalah soal degradasi human capital bangsa secara kolektif – ancaman daya saing yang tidak terdengar sirennya.
Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism menegaskan bahwa algoritma tidak netral: ia dirancang untuk memaksimalkan keuntungan melalui manipulasi perhatian. TikTok dimiliki ByteDance (Beijing), Instagram dan Facebook dimiliki Meta (Silicon Valley).
Setiap keputusan tentang konten apa yang muncul di For You Page 180 juta warga Indonesia dibuat oleh entitas asing, untuk kepentingan asing. Fenomena ini nyata dalam kehidupan sehari-hari: destinasi wisata yang mendadak viral lalu membanjiri lokasi tanpa kesiapan infrastruktur; belanja impulsif yang didorong paparan konten berulang di TikTok Shop; dan informasi tanpa verifikasi yang menyebar lebih cepat dari fakta. Ini bukan sekadar masalah budaya-ini adalah krisis kedaulatan informasi.
Apa yang harus dilakukan? David Teece dalam kerangka Dynamic Capabilities-nya mengajarkan bahwa organisasi – dan bangsa – harus mampu merasakan, menangkap, dan mentransformasi ancaman menjadi peluang. Pertama, literasi algoritmik harus masuk kurikulum nasional – bukan sekadar cara menggunakan teknologi, melainkan pemahaman kritis tentang bagaimana teknologi membentuk pikiran kita. Kedua, akademisi dan institusi keilmuan harus turun ke ruang digital bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penentu agenda.
Ketiga, Indonesia perlu membangun kerangka regulasi algoritmik yang mewajibkan transparansi dari platform asing-sebagaimana Uni Eropa telah memulainya melalui Digital Services Act. Algoritma yang beroperasi di wilayah Indonesia harus tunduk pada kepentingan Indonesia.
Pertanyaan strategis bagi Indonesia bukan lagi “bagaimana kita mengakses informasi”, melainkan “siapa yang mengendalikan informasi yang kita percaya-dan untuk kepentingan siapa?” Jika pertanyaan itu dibiarkan tak terjawab, generasi mendatang tidak akan kehilangan koneksi internet. Mereka akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga: kemampuan untuk berpikir sendiri. Dan itu bukan sekadar disrupsi digital-itu adalah disrupsi peradaban.
(FI)
