IBTimes.ID – Pendidikan Muhammadiyah dinilai berhasil menghadirkan praktik pendidikan inklusif yang tidak hanya terbuka dari sisi agama, tetapi juga latar belakang sosial hingga kondisi fisik peserta didik.
Nilai toleransi atau tasamuh yang selama ini menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah disebut tidak berhenti pada konsep, melainkan diwujudkan langsung dalam sistem pendidikan yang dijalankan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, saat menghadiri agenda silaturahmi dan peresmian sejumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan, Surabaya, Jumat (1/5/2026).
Menurut Mu’ti, banyak lembaga pendidikan Muhammadiyah yang diisi siswa dari beragam agama. Meski belajar di institusi Muhammadiyah, para siswa non-Muslim tetap diberikan kebebasan menjalankan keyakinannya tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama.
“Mereka ini Kristen, masuk ke Muhammadiyah lulus tetap Kristen. Jadi di Muhammadiyah tidak ada paksaan itu karena Qur’an menyebutkan tidak ada paksaan dalam agama,” ungkap Mu’ti.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Muhammadiyah memiliki semangat inklusivitas dalam aspek keberagamaan. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara.
Pendidikan Inklusif Tak Hanya Soal Agama
Selain inklusif secara agama, Mu’ti menyebut sekolah Muhammadiyah juga terbuka dari sisi sosial ekonomi. Peserta didik dari keluarga mampu maupun kalangan sederhana dapat belajar dalam ruang yang sama tanpa perlakuan berbeda.
Menurutnya, model pendidikan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun kesetaraan akses pendidikan di Indonesia.
Muhammadiyah juga dinilai mampu menghadirkan pendidikan hingga wilayah-wilayah terpencil. Hal ini membuka peluang bagi anak-anak di daerah untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.
Tak hanya itu, pendidikan Muhammadiyah juga disebut inklusif dalam aspek fisik dan tumbuh kembang peserta didik. Anak-anak dengan kebutuhan khusus maupun perbedaan kemampuan intelektual tetap memperoleh layanan pendidikan yang sama.
Mu’ti menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Saat ini, pemerintah memang tengah memperkuat pendidikan inklusif, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebagai Mendikdasmen, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk membantu 11.744 lembaga pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk sekolah yang terdampak bencana.
“Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo yang diamanahkan ke saya untuk segera memperbaiki sekolah-sekolah, sarana prasarana sebagai bagian dari membangun pendidikan yang bermutu,” kata Mu’ti.
Melalui pendekatan inklusif tersebut, Muhammadiyah dinilai terus memperkuat perannya sebagai gerakan pendidikan yang tidak hanya fokus pada kualitas akademik, tetapi juga membangun nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial di tengah masyarakat. (NS)
