IBTimes.ID – Sebanyak 10 provinsi, termasuk Jawa Tengah, menyepakati penguatan kerja sama di tiga klaster baru, yakni ketahanan energi, giant sea wall (tanggul laut raksasa), serta pengelolaan sampah.
Dilansir dari Antara, kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5).
Tiga klaster baru tersebut melengkapi enam bidang kerja sama yang sebelumnya telah disepakati oleh 10 gubernur pada Juni 2025, meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pertemuan tahun ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk mendukung pembangunan di masing-masing daerah.
Adapun 10 provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” katanya saat memimpin rapat kerja FKD-MPU.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa 10 provinsi anggota FKD-MPU menyumbang sekitar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pihaknya ingin memastikan tindak lanjut dari enam rencana aksi yang telah disepakati para gubernur pada 2025, sekaligus mengapresiasi usulan kerja sama baru di bidang energi dan pengelolaan sampah.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” katanya.
Terkait ketahanan pangan, ia menilai konektivitas distribusi antardaerah perlu diperkuat agar pasokan bahan pokok tetap terjaga, sehingga kolaborasi lintas wilayah menjadi sangat penting.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro menjelaskan bahwa cakupan kerja sama antardaerah tersebut terus berkembang setelah enam klaster awal disepakati pada 2025.
“Jadi, setelah rapat kerja gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa salah satu klaster yang menunjukkan perkembangan nyata adalah sektor pariwisata. Saat ini, pemerintah daerah masih mematangkan paket perjalanan wisata yang melibatkan sejumlah provinsi dalam satu rangkaian perjalanan.
“Bulan Oktober 2025, Dinas Pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu,” pungkasnya.
(MS)
