IBTimes.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah yang aman, sehat, nyaman, dan berkarakter, sejalan dengan arahan Presiden mengenai penguatan lingkungan fisik, sosial, dan spiritual.
Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat memberikan sambutan pada Gerakan Nasional RANA Wujudkan MPLS Ramah 2026 di BBPPMPV BOE Malang, Senin (13/7), di hadapan para guru, murid, dan tenaga kependidikan.
Menurut Mu’ti, Kemendikdasmen menerjemahkan arahan Presiden melalui kebijakan yang mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik.
“Kemendikdasmen mengikuti arahan Presiden untuk membangun budaya lingkungan fisik, sosial, dan spiritual yang aman, sehat, bersih, dan indah. Arahan tersebut kami terjemahkan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang diperkuat melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026,” ujar Mu’ti.
Mu’ti menegaskan bahwa sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang perjumpaan yang membentuk karakter dan kehidupan sosial peserta didik. Karena itu, pelaksanaan MPLS Ramah harus menjadi momentum untuk menghadirkan pengalaman belajar yang positif sejak hari pertama siswa memasuki sekolah.
“MPLS Ramah mengajak semua pihak mendidik anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat. Melalui Gerakan Nasional RANA, budaya ramah tidak hanya diwujudkan di lingkungan sekolah dan keluarga. Tetapi juga menjadi budaya di tengah masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mu’ti juga menyoroti meningkatnya tantangan di ruang digital. Tingginya angka kekerasan dan rendahnya tingkat kesantunan di dunia maya menjadi perhatian serius yang harus direspons melalui pendidikan karakter.
Mengacu pada hasil survei Microsoft mengenai digital civility, Abdul Mu’ti menyebut Indonesia masih menghadapi persoalan etika dalam ruang digital. Oleh karena itu, MPLS Ramah juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik agar mampu membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab.
“Melalui MPLS, kita harapkan anak-anak memiliki kesalehan digital atau digital civility. Sehingga mereka mampu menjaga keramahan dan etika dalam berinteraksi di ruang digital,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah menghadirkan PP TUNAS yang mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai salah satu langkah melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Mu’ti mengingatkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar tujuh jam setiap hari di dunia maya. Apabila waktu tersebut tidak dimanfaatkan secara produktif, dampaknya dapat mengganggu kesehatan mental maupun kesehatan fisik.
Karena itu, menurut Mu’ti, diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendampingi anak-anak menghadapi tantangan era digital.
“Kita perlu memberikan dukungan kepada anak-anak untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Mari bersama-sama bersinergi membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat,” pungkasnya.
(YY)
 Ramah 2026 merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah yang aman, sehat, nyaman, dan berkarakter){kind=link}