IBTimes.ID – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IMM DIY) melalui Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) menggelar Hikmah Talks bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Masa Depan Generasi Muda”, Jumat (15/5/26).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting itu menghadirkan ruang dialog antara mahasiswa, akademisi, dan pemerintah untuk membahas tantangan pendidikan tinggi di tengah perubahan global yang semakin kompleks.
Acara dipandu oleh Kabid HPKP PC IMM Sleman, Zahrotul Firdaus, dan diawali dengan sambutan Ketua Bidang HPKP DPD IMM DIY, Ahsan Taqwim Al-Akid.
Dalam pemaparannya, Ahsan menyampaikan hasil survei nasional yang dilakukan bidangnya terkait persoalan pendidikan tinggi di Indonesia. Sejumlah isu yang disoroti antara lain meningkatnya angka pengangguran terdidik, ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, hingga polemik penataan program studi di perguruan tinggi.
Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan banyak lulusan sarjana masih dibayangi ketidakpastian masa depan kerja.
“Perguruan tinggi seharusnya menjadi jalan bagi seseorang untuk mengubah nasib dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun temuan empirik dalam survei kami menunjukkan bahwa masih banyak lulusan sarjana justru kerap dibayangi ketidakpastian dunia kerja. Karena itu, arah kebijakan pendidikan tinggi jangan hanya sibuk menyesuaikan kebutuhan industri, tetapi juga harus mampu mendorong lahirnya peradaban yang lebih inklusif dan adil,” ujar Ahsan.
Sementara itu, Ketua Umum DPD IMM DIY, Mayda Dwi Hidayanti, menegaskan bahwa IMM DIY berupaya membangun tradisi gerakan yang lebih kritis, analitis, dan berbasis data dalam merespons isu publik. Menurutnya, berbagai kebijakan pendidikan kerap berjalan tanpa ruang kajian yang memadai.
“Kami di IMM DIY ingin membangun tradisi gerakan yang tidak terburu-buru dalam merespons isu publik. Sebuah kebijakan harus dibaca secara tenang, kritis, dan berbasis data, bukan hanya karena ramai diperbincangkan atau didorong sentimen semata,” katanya.
Dalam sesi keynote speech, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., yang diwakili Tenaga Ahli (TA) Suparto, mengakui bahwa persoalan pengangguran terdidik, rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja, serta kualitas perguruan tinggi masih menjadi tantangan nasional.
Ia menyebut pemerintah saat ini mendorong tiga arah utama pengembangan pendidikan tinggi, yakni fleksibilitas kurikulum, penguatan inovasi perguruan tinggi, serta pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Ke depan, perguruan tinggi perlu bergerak lebih fleksibel dalam menyusun kurikulum, lebih berani berinovasi, dan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul serta adaptif terhadap perubahan zaman. Kampus jangan sampai habis energinya hanya untuk mengurus birokrasi yang rumit,” tegas Suparto.
Pada sesi utama, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Faris Al-Fadhat, menilai persoalan utama pendidikan tinggi saat ini bukan sekadar banyaknya lulusan sarjana, melainkan perubahan struktur ekonomi global yang belum mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal.
Menurutnya, kampus tidak boleh hanya berorientasi mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga harus melahirkan generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kepemimpinan.
“Kampus harus melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu menciptakan sektor baru, bukan hanya menjadi pengikut pasar kerja,” ungkap Faris.
Ia juga menyoroti tantangan besar perguruan tinggi di era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), persaingan global antar kampus, hingga krisis makna yang dialami sebagian generasi muda. Karena itu, menurutnya, kemampuan berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan soft skill menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk bertahan di tengah perubahan zaman.
Menutup kegiatan, Prof. Faris mengajak kader IMM untuk terus mengembangkan kapasitas diri dan keberanian berpikir demi masa depan bangsa.
“Indonesia tidak hanya diubah oleh ijazah, tetapi oleh manusia-manusia yang memiliki keberanian berpikir, kepemimpinan, dan kemampuan untuk terus berkembang,” pungkasnya.
(MS)
 melalui Bidang HPKP menggelar Hikmah Talks bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Masa Depan Generasi Muda){kind=link}