Kamis, 28 Mei 2026. Pagi itu langit Manokwari masih menyimpan kelembapan khas pesisir Papua Barat. Udara yang terasa berat namun segar, seperti napas hutan yang belum lagi terganggu. Di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Arfai, Manokwari Selatan, ratusan orang berkumpul: bupati, tokoh adat, pemuka agama, guru-guru, dan anak-anak muda yang berdiri di halaman sekolah yang empat bulan lalu masih berupa dinding kusam sebuah klinik tua. Kini bangunan itu telah berubah. Tiga belas gedung berdiri kokoh, hasil gotong royong yang selesai dalam tempo yang membuat banyak orang geleng kepala.
Di sinilah SMA Muhammadiyah Conservation (SMAMCO) resmi dibuka. Sekolah konservasi pertama di Indonesia, lahir bukan dari ibu kota, bukan dari kota besar, melainkan dari Manokwari, dari tanah yang selama ini lebih sering menjadi objek pembicaraan tentang kerusakan daripada pemulihan.
Untuk memahami mengapa sekolah ini memiliki nilai yang strategis, terlebih dahulu penting untuk mengenal kondisi tanah yang melingkupinya. Papua Barat bukan sekadar hamparan hijau yang memukau dalam foto dari ketinggian. Ia adalah gudang hayati yang sedang diretas dari segala penjuru.
Data Auriga Nusantara mencatat sebuah angka cukup mengerutkan dahi. Tahun 2025, deforestasi di Papua Barat mencapai 8.421 hektar dalam satu tahun saja, sementara Papua Barat Daya kehilangan 9.459 hektar hutannya. Angka-angka ini berarti ada ribuan pohon tumbang, habitat burung cendrawasih yang menyempit, dan sumber air masyarakat adat yang mengering. Selama tiga dekade, sejak 1992 hingga 2022, Papua telah kehilangan sekitar 688 ribu hektar tutupan hutan primer. Jika itu diletakkan di Jawa barangkali luasnya hampir sebanding dengan seluruh Provinsi Banten.
Situasi itu diperparah dengan kehilangan yang begitu cepat. Hanya dalam Januari dan Februari 2024, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat 765,71 hektar hutan Papua habis dibabat. Rata-rata lebih dari dua belas hektar per hari. Di Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, bulldozer milik sebuah perusahaan merobohkan dusun sagu Marga Klagilit Maburu tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan. Pohon-pohon sagu yang telah menjadi pangan, obat, dan identitas keluarga itu tumbang dalam hitungan jam.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke ikut menambah tekanan kehilangan itu. Tiga juta hektar dirancang untuk perkebunan tebu, sawah, dan pabrik etanol. WALHI Papua bahkan menyebut PSN sebagai perampasan ruang hidup, bukan pembangunan. “Tanah Papua bukan tanah kosong. Ada pemiliknya. Ada sejarahnya.” kata direktur WALHI.
Di sinilah sebuah paradoks yang menyakitkan. Papua menyimpan salah satu keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini, namun saat ini tanah Papua menjadi salah satu wilayah dengan laju deforestasi yang paling mengkhawatirkan di Indonesia.
Jauh sebelum kata “konservasi” ada dalam kamus, masyarakat Arfak di Papua Barat sudah menjalankannya dengan cara yang lebih dalam. Bukan sebagai kebijakan, melainkan sebagai cara hidup.
Mereka menamainya Igya Ser Hanjop. Sebuah sistem tata kelola lahan yang membagi wilayah adat menjadi empat zona, yakni: Bahamti (hutan asal yang tak boleh disentuh siapa pun, dijaga sebagai penjaga air dan udara), Nimahamti (bekas ladang yang sedang beristirahat selama 6 hingga 20 tahun, menunggu kesuburannya pulih), Susti (kawasan berladang aktif), dan satu zona pemanfaatan terbatas lainnya. Setiap zona punya aturannya, setiap pelanggaran punya konsekuensinya.
Sistem ini bukan romantisme masa lalu. Ia adalah ilmu ekologi yang berjalan selama berabad-abad, jauh lebih lama dari sertifikasi lingkungan mana pun. Prinsipnya sederhana dan berdaulat: ambil seperlunya, tanam kembali. Suku Moi di Sorong punya Sasi, sebuah hukum adat hutan yang melarang pengambilan hasil alam di luar musim dan kawasan yang ditentukan.
Ironisnya, justru kearifan inilah yang paling cepat terkikis ketika pembangunan datang tanpa dialog.
Di tengah lanskap yang sedang terancam inilah, Mulyadi Djaya (Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat) dan Pimpinan Muhammadiyah setempat memulai sesuatu yang tampak sederhana namun punya bobot yang jauh lebih besar. Mereka mengambil bangunan bekas klinik di Arfai, melihatnya bukan sebagai reruntuhan, melainkan sebagai titik awal.
Dalam waktu empat bulan, dengan sistem gotong royong yang menggerakkan warga sekitar, bangunan itu berkembang menjadi tiga belas gedung. Bukan karena ada anggaran besar yang turun dari pusat. Bukan karena proyek mercusuar pemerintah. Tapi karena banyak tangan yang percaya bahwa pendidikan bisa menjadi bentuk perlawanan paling elegan terhadap kerusakan.
SMAMCO berdiri di atas dua kesadaran yang Mulyadi sebut dengan tepat, yakni kesadaran teologis bahwa manusia adalah khalifah fil ardh (penjaga bumi, bukan pengurasnya), dan kesadaran ekologis lokal yang terinspirasi dari falsafah masyarakat Arfak tentang hutan sebagai sumber kehidupan. Dua nilai ini bukan dipaksakan bertemu, lebih dari itu keduanya memang sudah satu akar.
Pada Kamis pagi itu, yang meresmikan bukan sekadar pejabat biasa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah) hadir dan berdiri di halaman Arfai. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, Bupati Manokwari Hermus Indou, dan Wakil Bupati Mugiyono duduk bersama tokoh adat dan tokoh agama dalam satu barisan. Jarang ada momen seperti ini. Di mana negara, adat, agama, dan ilmu pengetahuan duduk satu meja untuk sesuatu yang sama: menjaga bumi.
Yang membedakan SMAMCO dari sekolah-sekolah lingkungan yang sekadar menempelkan program “peduli alam” sebagai kegiatan ekstrakurikuler adalah komitmennya pada kurikulum yang sesungguhnya berangkat dari akar lokal. Kurikulum Konservasi SMAMCO dirancang bersama Eco Bhinneka Muhammadiyah dan WWF-Indonesia, dengan kontribusi langsung dari Diah Suradiredja (Head of Policy and Advocacy WWF Indonesia) dan Ratna Dewi (National Project Coordinator Together for People and Planet).
Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, menyampaikan apa yang sebetulnya menjadi kritik diam-diam terhadap pendidikan lingkungan selama ini: “Krisis iklim dan kerusakan lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori. Anak-anak harus dibiasakan hidup bersama alam, memahami ekosistemnya.” Kata-kata itu seolah ditujukan pada ribuan lembar materi pelajaran tentang lingkungan hidup yang diselesaikan di dalam kelas ber-AC, tanpa pernah menyentuh tanah.
Di SMAMCO, siswa tidak hanya belajar tentang hutan. Mereka belajar di hutan, bersama falsafah masyarakat Arfak, melalui nilai-nilai agama yang mengajarkan bumi sebagai amanah. Ini bukan pendekatan tematik, lebih dari itu, ini adalah pendekatan peradaban.
Tentu saja, satu sekolah tidak akan membalikkan 688 ribu hektar kerusakan hutan. Satu kurikulum tidak akan menghentikan bulldozer di Merauke atau proyek sawit di Sorong. Namun apa yang sedang diletakkan SMAMCO adalah sesuatu yang lebih penting dari sekadar program, yakni melahirkan generasi yang memiliki karakter berpikir yang berbeda.
Generasi yang, ketika kelak memegang jabatan atau keputusan, tidak hanya bertanya “berapa besar keuntungannya?” tetapi juga “apa yang kita wariskan pada alam yang telah memberi kita segalanya?”
Dari bekas klinik di Arfai, dari tangan-tangan yang bergotong royong di bawah langit Manokwari, dari dialog antara Igya Ser Hanjop dan sains ekologi modern, lahirlah sesuatu yang mungkin kecil secara fisik namun besar dalam arti. Sebuah keyakinan bahwa pendidikan bisa menjadi cara paling sungguh-sungguh untuk mencintai tanah Papua.
(Nashuha)
