Setiap kali pemerintah mengumumkan angka kemiskinan atau melemahnya daya beli masyarakat, selalu muncul satu pertanyaan yang menggelitik. Jika ekonomi memang sedang sulit.
Mengapa restoran, kedai kopi, dan usaha kuliner justru tumbuh di berbagai kota? mengapa pusat perbelanjaan tetap ramai? Mengapa tempat wisata penuh setiap akhir pekan? Belum lagi transaksi belanja daring yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sekilas, dua kenyataan ini tampak saling bertentangan. Di satu sisi, statistik menunjukkan sebagian masyarakat masih bergelut dengan keterbatasan ekonomi. Di sisi lain, kehidupan konsumtif justru terlihat semakin semarak. Fenomena ini sering memunculkan anggapan bahwa angka kemiskinan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Benarkah demikian?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Dalam ilmu ekonomi, kemiskinan bukan diukur dari ramainya pusat perbelanjaan atau padatnya tempat wisata. Kemiskinan dihitung melalui pendekatan yang jauh lebih sistematis. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep garis kemiskinan yang didasarkan pada kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan.
Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin bukan karena tidak memiliki telepon pintar atau tidak pernah berwisata, melainkan karena pengeluaran hariannya belum cukup untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum.
Di sinilah letak persoalannya. Statistik berusaha menggambarkan kondisi rata-rata seluruh masyarakat melalui survei yang representatif, sedangkan mata kita hanya menangkap sebagian kecil realitas yang tampak di permukaan.
Kita cenderung menyimpulkan keadaan ekonomi dari apa yang kita lihat: jalan yang macet menuju tempat wisata, antrean panjang di restoran, atau kafe yang selalu penuh. Padahal, keramaian itu belum tentu mewakili kondisi mayoritas penduduk.
Bayangkan sebuah objek wisata yang dikunjungi lima ribu orang pada akhir pekan. Jumlah tersebut memang terlihat besar jika berada di lokasi. Namun jika dibandingkan dengan jutaan penduduk di suatu provinsi, bahkan ratusan juta penduduk Indonesia, angka itu sesungguhnya sangat kecil. Apa yang tampak ramai belum tentu mencerminkan keadaan keseluruhan masyarakat.
Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga telah berubah secara signifikan. Dahulu seseorang harus memiliki uang tunai sebelum membeli barang. Kini, berbagai fasilitas kredit, kartu kredit, paylater, hingga pinjaman digital membuat konsumsi dapat dilakukan meskipun pendapatan belum bertambah.
Dari luar, masyarakat tampak tetap berbelanja, makan di restoran, atau berlibur. Namun di balik itu, tidak sedikit konsumsi yang sesungguhnya ditopang oleh utang.
Fenomena ini dikenal dalam ekonomi sebagai consumption smoothing, yaitu upaya rumah tangga mempertahankan pola konsumsi meskipun pendapatan sedang menurun. Dalam jangka pendek, strategi ini memang membantu menjaga kualitas hidup. Namun jika berlangsung terlalu lama, beban utang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
Paradoks lain muncul karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu dinikmati secara merata. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi memiliki kemampuan belanja yang jauh lebih besar dibanding kelompok bawah.
Ketika kelas menengah atas terus berwisata, membeli kendaraan baru, atau menikmati kuliner premium, aktivitas konsumsi mereka cukup untuk membuat pusat-pusat ekonomi terlihat ramai. Sementara itu, jutaan rumah tangga lain mungkin sedang mengurangi pembelian kebutuhan sekunder, bahkan menekan konsumsi pangan demi menjaga pengeluaran.
Artinya, keramaian tidak selalu identik dengan kesejahteraan yang merata.
Fenomena menjamurnya usaha kuliner juga tidak boleh dibaca secara sederhana. Banyak orang menganggap bertambahnya restoran sebagai tanda meningkatnya daya beli masyarakat. Padahal, ada penjelasan lain yang tidak kalah penting.
Setelah pandemi, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan formal memilih membuka usaha makanan karena modalnya relatif kecil dan pasar lebih terjangkau melalui media sosial maupun layanan pesan antar. Bertambahnya jumlah usaha justru bisa menjadi indikator bahwa semakin banyak orang mencari alternatif penghasilan.
Begitu pula dengan meningkatnya transaksi digital. Nilai transaksi belanja daring yang terus naik belum tentu berarti konsumsi masyarakat melonjak drastis. Sebagian besar hanya menunjukkan perubahan cara berbelanja, dari toko fisik menuju platform digital. Yang berubah adalah saluran transaksinya, bukan selalu jumlah barang yang dikonsumsi.
Karena itu, menilai kondisi ekonomi hanya berdasarkan satu indikator sangat berisiko. Angka kemiskinan penting, tetapi belum cukup. Keramaian pusat wisata juga menarik diamati, tetapi bukan ukuran kesejahteraan.
Yang lebih penting adalah melihat berbagai indikator secara bersamaan: tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, inflasi, tabungan rumah tangga, beban utang, hingga akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Dalam era media sosial, kita juga menghadapi jebakan persepsi. Linimasa dipenuhi foto liburan, kafe estetik, makanan mewah, dan gaya hidup yang seolah menjadi gambaran umum masyarakat.
Padahal, algoritma hanya menampilkan sebagian kecil kenyataan, yaitu mereka yang aktif membagikan pengalaman konsumtif. Kehidupan jutaan keluarga yang sedang berhemat, menunda membeli pakaian baru, atau berjuang memenuhi biaya sekolah anak nyaris tak pernah muncul di layar gawai kita.
Di sinilah pentingnya literasi ekonomi. Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari apa yang tampak. Begitu pula pemerintah, yang tidak cukup berpuas diri ketika angka kemiskinan turun beberapa desimal, tetapi harus memastikan bahwa kesejahteraan benar-benar dirasakan secara lebih merata.
Pada akhirnya, tantangan terbesar pembangunan bukan sekadar membuat mal semakin ramai atau tempat wisata semakin penuh. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika semakin banyak keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan layak tanpa bergantung pada utang, memiliki pekerjaan yang produktif, serta memiliki harapan yang lebih baik bagi masa depan anak-anak mereka.
Ekonomi yang sehat bukanlah ekonomi yang paling gemerlap di permukaan, melainkan ekonomi yang menghadirkan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab, kesejahteraan sejati tidak selalu terlihat dari ramainya kafe, tetapi dari tenangnya rumah-rumah yang penghuninya tidak lagi cemas menghadapi hari esok.
