IBTimes.ID – Hampir 2,4 juta pemilih di Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM), Filipina selatan, mengikuti pemilu legislatif perdana pada Senin. Pemilu ini menjadi bagian penting dari proses perdamaian yang disepakati pemerintah Filipina dan kelompok pejuang Islam pada 2014 untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Pulau Mindanao.
Dalam pemilu tersebut, masyarakat Bangsamoro memilih anggota parlemen baru yang akan menggantikan 80 anggota pemerintahan sementara yang telah menjalankan pemerintahan sejak 2019.
Pemilu legislatif sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada 2022. Namun, pelaksanaannya ditunda sebanyak tiga kali akibat pandemi COVID-19 serta sejumlah persoalan lain. Salah satunya berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan satu provinsi dari wilayah otonom berdasarkan hasil referendum pada 2019.
Bangsamoro mencakup wilayah di bagian tengah dan selatan Pulau Mindanao dan menjadi satu-satunya kawasan di Filipina yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer sebagai bagian dari hak masyarakat setempat untuk menentukan nasib sendiri. Wilayah ini memiliki sekitar 4,5 juta penduduk atau sekitar 4 persen dari total populasi Filipina.
Istilah Bangsamoro atau Moro mengacu pada masyarakat pribumi yang telah mendiami Mindanao, Kepulauan Sulu, dan sejumlah pulau di sekitarnya sebelum kedatangan dan kolonisasi Spanyol pada 1521.
Konflik bersenjata antara kelompok Moro dan pemerintah pusat Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Kristen mulai berkembang pada akhir 1960-an. Saat itu, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) menjadi salah satu kelompok utama yang melakukan perlawanan.
Pada dekade 1970-an, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang merupakan kelompok pecahan MNLF, turut terlibat dalam konflik bersenjata. Pertikaian tersebut berlangsung selama puluhan tahun hingga pemerintah Filipina dan MILF mencapai kesepakatan damai pada 2014. Berdasarkan data pemerintah, konflik tersebut telah menyebabkan sekitar 150.000 kombatan dan warga sipil meninggal dunia.
Dalam pemilu kali ini, MILF ikut serta melalui kendaraan politiknya, Partai Keadilan Bangsamoro Bersatu (UBJP). Partai tersebut berkomitmen mengawal pelaksanaan kesepakatan damai, termasuk proses pelucutan senjata anggota MILF serta upaya meningkatkan kesejahteraan para mantan pejuang.
UBJP akan bersaing dengan sejumlah partai lain, termasuk Partai Federal Bangsamoro (BFP), yang dinilai memiliki kedekatan dengan kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr. BFP diketahui mendukung gagasan menjadikan Filipina sebagai negara federal.
Sejumlah tokoh penting juga bergabung dengan BFP, termasuk Abdulraof Macacua, mantan pemimpin MILF yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara Bangsamoro, bersama beberapa tokoh Muslim lainnya.
Sebanyak 80 kursi Parlemen Bangsamoro diperebutkan dalam pemilu ini. Komposisinya terdiri atas 40 kursi untuk partai politik, 32 kursi berdasarkan daerah pemilihan, serta delapan kursi yang diperuntukkan bagi perempuan, pemuda, dan kelompok sosial lainnya.
Para anggota parlemen yang terpilih nantinya memiliki kewenangan untuk menentukan kepala pemerintahan Bangsamoro yang baru.
Pemerintah Filipina menyebut sebanyak 108 pemantau pemilu dari 16 organisasi dan delegasi internasional, termasuk Jepang, turut mengawasi jalannya pemungutan suara.
Dilansir dari Antara, hasil pemilu diperkirakan mulai diketahui pada Selasa, 15 September besok.
(MS)
, Filipina selatan, mengikuti pemilu legislatif perdana pada Senin){kind=link}