IBTimes.ID – Britania Raya tengah menghadapi ujian konstitusional paling serius sejak referendum Brexit satu dekade lalu. Pada Senin, 14 September 2026, tiga tokoh politik dari tiga bangsa yang tergabung dalam kerajaan itu berkumpul di Cardiff. Mereka adalah Perdana Menteri Skotlandia John Swinney, Perdana Menteri Wales Rhun ap Iorwerth, serta pemimpin Sinn Féin Mary Lou McDonald bersama Wakil Presiden Sinn Féin sekaligus Menteri Utama Irlandia Utara Michelle O’Neill. Pertemuan itu menghasilkan nota kesepahaman yang menyebut secara terbuka bahwa era dominasi Westminster atas keempat bangsa di kepulauan tersebut sedang mendekati akhirnya.
Nota kesepahaman itu berbunyi tegas. Ketiga partai menyatakan setiap bangsa memiliki hak menentukan masa depannya sendiri melalui cara demokratis. Mereka menyerukan pemerintah pusat di London untuk mulai bersiap, merencanakan, dan memfasilitasi perubahan konstitusional. Bagi banyak pengamat politik Inggris, pernyataan itu bukan sekadar retorika kampanye. Untuk pertama kalinya dalam sejarah devolusi modern, ketiga wilayah otonom Britania Raya sama sama dipimpin oleh partai yang secara resmi mendukung kemerdekaan atau reunifikasi.
Momentum ini muncul di tengah kegaduhan politik di pusat kekuasaan. Keir Starmer mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Juli 2026 setelah kehilangan kepercayaan dari internal Partai Buruh. Ia digantikan Andy Burnham, mantan Wali Kota Manchester Raya yang dikenal lebih dekat dengan sentimen daerah dibanding elite Westminster. Ironisnya, justru Burnham yang kini harus menghadapi tekanan gabungan dari tiga penjuru kepulauan itu. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya cengkeraman pemerintah pusat Britania Raya ketika legitimasi politiknya sendiri sedang goyah.
Di Skotlandia, Partai Nasional Skotlandia atau SNP baru saja memenangkan masa jabatan kelima berturut turut pada Mei 2026. Bersama Partai Hijau Skotlandia yang juga pro kemerdekaan, kedua partai kini menguasai mayoritas kursi parlemen Skotlandia meski tanpa mayoritas mutlak sendiri sendiri. Swinney langsung mengajukan mosi yang meminta Westminster menerbitkan Section 30 Order, mekanisme hukum yang memungkinkan Skotlandia menggelar referendum kemerdekaan kedua. Dalam konferensi pers di Cardiff, Swinney bahkan memprediksi bahwa Burnham akan menjadi perdana menteri terakhir dari Britania Raya yang utuh, sebuah pernyataan yang langsung memicu kemarahan kubu unionis.
Namun realitas elektoral Skotlandia jauh lebih rumit dibanding narasi optimistis SNP. Survei survei terbaru sepanjang awal 2026 menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan berada dalam kondisi hampir seimbang, berkisar empat puluh delapan hingga lima puluh dua persen jika suara ragu ragu dikeluarkan dari perhitungan. Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, menegaskan bahwa mayoritas warga Skotlandia justru ingin pemerintah fokus pada persoalan hidup sehari hari, bukan pertengkaran konstitusional. Ketegangan antara aspirasi elite politik dan kehendak pemilih inilah yang membuat jalan menuju referendum baru tetap penuh ketidakpastian.
Wales menghadirkan babak baru yang tidak kalah mengejutkan. Untuk pertama kalinya sejak devolusi dimulai tahun 1999, Plaid Cymru berhasil membentuk pemerintahan Wales, mengakhiri dominasi Partai Buruh Wales yang berlangsung lebih dari dua puluh tujuh tahun. Rhun ap Iorwerth menyebut kemenangan Senedd Mei lalu sebagai titik balik bagi Wales. Berbeda dari SNP, partainya memilih jalur lebih hati hati dengan menunda wacana referendum kemerdekaan hingga setelah tahun 2030, sambil menyusun kajian dan buku putih kemerdekaan Wales secara bertahap.
Di Irlandia Utara, dinamikanya bersinggungan dengan sejarah konflik yang jauh lebih panjang dan sensitif. Michelle O’Neill menjadi nasionalis pertama yang menduduki jabatan Menteri Utama sejak perjanjian Jumat Agung ditandatangani tahun 1998. Sinn Féin secara konsisten mendesak digelarnya referendum penyatuan atau border poll dengan Republik Irlandia. Mary Lou McDonald menegaskan hak rakyat Irlandia menentukan masa depannya sendiri dijamin dalam perjanjian tersebut, dan ia menolak upaya perdana menteri mana pun untuk menyingkirkan hak itu dari meja perundingan. Sikap Burnham sejauh ini justru menahan laju tuntutan tersebut, dengan menyebut border poll belum masuk agendanya saat berkunjung ke Belfast.
Situasi ini kian rumit setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut bersuara. Trump dilaporkan bersemangat dengan langkah trilateral di Cardiff itu. Khusus soal Irlandia, ia mengaku mendukung persatuan Irlandia saat berkunjung ke Dublin, Sabtu lalu.
“Kita punya Irlandia Utara dan kita punya Irlandia, dan menurut saya salah satu hal yang paling alami sepanjang masa adalah menyatukan keduanya,” katanya kepada wartawan saat berkunjung ke turnamen golf di salah satu resor miliknya, sambil mengulangi komentar awalnya.
Intervensi tokoh asing seperti ini jarang terjadi dalam urusan internal Britania Raya, dan bagi Sinn Féin, pernyataan itu menjadi amunisi tambahan untuk menekan Dublin maupun London.
Fenomena keretakan Britania Raya ini sesungguhnya dapat dijelaskan melalui beberapa kerangka teori ilmu politik. Michael Keating, ahli devolusi asimetris dari Universitas Aberdeen, lama menjelaskan bahwa struktur devolusi Inggris yang tidak seragam justru menciptakan ruang bagi nasionalisme periferal untuk terus tumbuh, karena setiap bangsa memiliki tingkat otonomi dan alasan historis berbeda untuk menuntut lebih. Teori ini relevan menjelaskan mengapa Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bergerak dengan kecepatan berbeda meski tujuan akhirnya serupa.
Sementara itu, konsep kolonialisme internal yang dipopulerkan sosiolog Michael Hechter membantu menjelaskan akar ekonomi dari sentimen ini. Menurut kerangka tersebut, ketimpangan pembangunan antara wilayah pinggiran dan pusat kekuasaan di London menumbuhkan kesadaran identitas kolektif yang berujung pada tuntutan otonomi lebih besar. Pola inilah yang tampak dalam narasi kampanye SNP, Plaid Cymru, maupun Sinn Féin, yang kerap menekankan bahwa model Westminster tidak lagi bekerja demi kepentingan daerah masing masing.
Perjanjian trilateral di Cardiff juga dapat dibaca melalui lensa teori efek domino dalam gerakan separatisme, di mana keberhasilan atau sekadar konsolidasi politik satu gerakan nasionalis dapat memperkuat kepercayaan diri gerakan serupa di wilayah lain. Ketika tiga tokoh dengan orientasi serupa berdiri berdampingan menandatangani satu dokumen bersama, pesan simbolisnya jauh lebih kuat dibanding substansi kebijakan energi atau ekonomi yang tercantum di dalamnya. Inilah yang membuat Reform UK Wales menuduh Plaid Cymru menunjukkan wajah asli sebagai kelompok separatis yang berkolaborasi dengan Sinn Féin.
Meski demikian, jarak antara retorika politik dan kenyataan hukum tetap lebar. Section 30 Order tetap membutuhkan persetujuan Westminster, sementara border poll di Irlandia Utara diatur ketat oleh kriteria ambigu dalam perjanjian Jumat Agung yang keputusannya bergantung pada penilaian politik, bukan otomatisasi hukum semata. Bagi Britania Raya, tantangan sesungguhnya bukan hanya menahan gelombang tuntutan kemerdekaan, melainkan juga menjawab pertanyaan mendasar soal model kenegaraan seperti apa yang mampu mengakomodasi empat identitas bangsa sekaligus tanpa harus bubar.
Ke depan, nasib Britania Raya akan sangat ditentukan oleh kemampuan Andy Burnham menawarkan reformasi devolusi yang meyakinkan tanpa terjebak konsesi berlebihan. Jika ia gagal membaca aspirasi daerah, tekanan gabungan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara berpotensi mempercepat proses yang oleh para pemimpin nasionalis disebut sebagai keniscayaan sejarah. Namun jika ia berhasil menenangkan sentimen tersebut sembari memperbaiki ketimpangan ekonomi struktural, Britania Raya masih punya peluang menjaga bentuknya sebagai satu kesatuan kerajaan, meski dengan wajah yang jauh lebih terdesentralisasi dibanding sebelumnya.
(Assalimi)
