IBTimes.ID – Indonesia kembali menunjukkan dukungannya terhadap Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dengan memberikan kontribusi sebesar 1,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 21 miliar pada tahun ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya UNRWA tetap dapat menjalankan mandatnya secara maksimal karena jutaan pengungsi Palestina masih mengandalkan bantuan dari badan tersebut.
“UNRWA harus dapat menjalankan mandatnya secara penuh dan efektif karena jutaan pengungsi Palestina bergantung pada bantuannya,” kata Sugiono dalam pertemuan tingkat menteri untuk mendukung UNRWA di Markas Besar PBB, New York, Kamis (24/9/26), seperti dikutip Antara.
Menurut Sugiono, UNRWA kini menghadapi tekanan politik dan finansial yang cukup berat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap para personel serta fasilitas UNRWA perlu dijamin.
Ia juga menekankan perlunya dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi sehingga UNRWA mampu mempertahankan berbagai layanan dan operasionalnya.
Sugiono menegaskan Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada UNRWA. Ia sekaligus mengajak negara-negara lain untuk meningkatkan kontribusi agar keberlangsungan kegiatan badan PBB tersebut tetap terjaga.
Dalam pertemuan itu, Sugiono juga menyoroti penyitaan pusat pelatihan UNRWA di Kalandia, Yerusalem Timur yang diduduki. Ia menilai tindakan tersebut berdampak terhadap operasional UNRWA sekaligus bertentangan dengan prinsip perlindungan fasilitas PBB berdasarkan hukum internasional.
“Tindakan tersebut menghambat operasi badan tersebut dan melanggar prinsip tidak dapat diganggunya fasilitas PBB berdasarkan hukum internasional. Ini tidak boleh terus berlanjut,” ujarnya.
Sugiono turut meminta agar kredibilitas dan integritas UNRWA tetap dijaga dari disinformasi maupun berbagai upaya yang bertujuan melemahkan kerja badan tersebut.
“Apa yang dibutuhkan sekarang adalah penghormatan penuh terhadap mandat UNRWA, yang didukung oleh komitmen bersama untuk mempertahankan pekerjaan badan tersebut,” kata Sugiono.
Dukungan Indonesia terhadap UNRWA diberikan di tengah besarnya kebutuhan pemulihan dan pembangunan kembali Gaza. Berdasarkan laporan Al Jazeera, kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Gaza diperkirakan telah mencapai 71,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.280 triliun dan angka tersebut masih berpotensi bertambah.
Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan terbarunya menyebut kondisi ekonomi Gaza berada dalam krisis yang disebut sebagai yang “paling parah yang pernah tercatat di dunia”.
Laporan tersebut dipresentasikan dalam sesi ke-73 UNCTAD pada Kamis (24/9/2026). UNCTAD menyatakan pendudukan Israel selama 59 tahun telah menimbulkan tekanan struktural terhadap ekonomi Palestina, termasuk menghambat produktivitas, memperbesar kemiskinan, dan meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan.
Kondisi tersebut semakin memburuk sejak perang yang dimulai pada Oktober 2023. Operasi militer Israel disebut telah merusak atau menghancurkan 92 persen pusat kegiatan ekonomi di Gaza sejak perang dimulai.
Pada saat yang sama, lebih dari 90 persen penduduk Gaza yang berada dalam usia kerja kini tidak memiliki pekerjaan.
Dampak ekonomi juga terlihat dari hilangnya ratusan ribu lapangan pekerjaan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi kehilangan pendapatan tenaga kerja mencapai 2,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 50 triliun.
UNCTAD mencatat PDB per kapita Gaza pada tahun lalu hanya mencapai 212 dollar AS atau sekitar Rp 3,7 juta. Angka tersebut setara dengan sekitar 0,58 dollar AS atau Rp 10.389 per hari, serta mengalami penurunan hingga 83 persen dibandingkan 2022.
Sementara itu, penilaian yang dilakukan Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB memperkirakan kerusakan infrastruktur fisik di Gaza mencapai 35,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 630 triliun. Adapun kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan mencapai 22,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 406 triliun hingga awal 2026.
UNCTAD memperkirakan kebutuhan rekonstruksi Gaza sebesar 71,5 miliar dollar AS masih dapat meningkat seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Sektor perumahan menjadi bagian yang mengalami kerusakan sekaligus membutuhkan biaya rekonstruksi paling besar. Selain itu, lebih dari separuh rumah sakit dan klinik di Gaza masih belum dapat beroperasi.
Di sektor pertanian, kurang dari 1,5 persen lahan yang masih dapat diakses dan berada dalam kondisi tidak rusak. UNCTAD menilai besarnya kerusakan tersebut membutuhkan dukungan finansial dan teknis internasional dalam skala besar.
Sementara di Tepi Barat, UNCTAD melaporkan Israel masih menahan transfer pendapatan bea cukai yang dikumpulkan atas nama Pemerintah Palestina berdasarkan Protokol Paris. Penahanan tersebut berlangsung sejak Mei 2025 hingga pertengahan 2026.
Dalam periode 2019 hingga Maret 2026, total pemotongan dan pendapatan yang ditahan telah mencapai lebih dari 3,67 miliar dollar AS atau sekitar Rp 67 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari total pendapatan bersih Palestina pada 2025.
Tekanan terhadap kondisi fiskal Palestina turut meningkat setelah defisit anggaran Otoritas Palestina pada 2025 mencapai 13 persen dari PDB.
UNCTAD juga mencatat utang publik Palestina telah mencapai 4,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 85 triliun. Sementara itu, eksposur sektor perbankan terhadap sektor publik mencapai 5,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 94 triliun, setara dengan 42 persen dari seluruh pinjaman perbankan.
Laporan tersebut turut menyoroti semakin terbatasnya akses warga Palestina terhadap lahan seiring dengan perluasan permukiman. Sejak 2023, sebanyak 38 komunitas telah dikosongkan.
Adapun jumlah warga yang mengalami pengungsian pada kuartal pertama 2026 telah melampaui total pengungsian yang tercatat sepanjang tahun sebelumnya.
(MS)
 untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sekitar Rp21){kind=link}