IBTimes.ID – Penolakan konser Andrea Bocelli di Indonesia kembali mengemuka setelah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah mempertimbangkan persoalan kemanusiaan dan komitmen konstitusi terhadap Palestina.
Menurut Anwar, rencana penampilan penyanyi tenor asal Italia tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan seni dan ekonomi, tetapi juga menyangkut sikap Indonesia terhadap agresi Israel.
Dalam keterangan tertulis pada Rabu (14/10/2026), Anwar menyoroti keterlibatan Bocelli dalam sejumlah kegiatan di Israel. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan rekam jejak tersebut sebelum memberikan ruang bagi konser yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2026.
“Pemerintah jangan mentolerir dengan alasan seni atau ekonomi, tapi mengabaikan jati diri sebagai bangsa yang anti terhadap hal yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ucap Anwar.
Penolakan konser Andrea Bocelli berkaitan dengan prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan sikap Indonesia terhadap penjajahan. Anwar menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga konsistensi antara kebijakan penyelenggaraan acara hiburan dan amanat konstitusi.
Rekam Jejak Israel dan Prinsip Kemanusiaan
Anwar menyebut sejumlah peristiwa yang menjadi dasar keberatannya. Pada 2010, Bocelli diduga terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk mendukung militer Israel atau Israel Defense Force. Kemudian, pada 2022, ia tampil di Stadion Bloomfield, Tel Aviv, dalam konser yang dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pada 2023, Bocelli juga pernah mengirimkan warkat dukungan bagi pembebasan sandera Israel. Namun, menurut Anwar, penyanyi tersebut tidak memberikan komentar mengenai dampak agresi Israel terhadap warga Gaza.
“Dia tidak pernah berkomentar sedikit pun soal buruknya dampak dari agresi Israel di Gaza,” kata Anwar.
Ia mengingatkan, penolakan konser Andrea Bocelli bukan hanya menyangkut perasaan masyarakat yang menentang agresi militer Israel, melainkan juga citra pemerintah Indonesia dalam membela Palestina.
“Konstitusi kita sudah tegas, menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini yang dilakukan Israel terhadap Palestina,“ ujar Anwar.
MUI dan Pemerintah Menyoroti Rencana Konser
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan menolak rencana konser tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Seni Budaya Erick Yusuf merujuk pada Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.
“MUI jelas menolak mereka yang pro terhadap kezaliman, penjajahan, dan genosida,“ kata Erick di Kantor MUI, Selasa (13/10/2026).
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan belum menerima informasi resmi dari kementerian mengenai penolakan konser tersebut.
“Tapi, kalau dari MUI sudah menyatakan, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI,” ucapnya.
Rangkaian konser Andrea Bocelli di Indonesia direncanakan menjadi bagian dari perayaan 30 tahun album Romanza. Perdebatan yang muncul memperlihatkan bahwa penolakan konser Andrea Bocelli kini tidak hanya menjadi persoalan hiburan, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. (NS)
