IBTimes.ID – Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) membeberkan hasil riset nasional bertajuk “Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa”. Studi yang menghimpun pandangan 828 responden mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia ini mencatat bahwa program-program publik yang menyentuh kebutuhan fisik dasar dan perbaikan fasilitas pendidikan masyarakat meraih apresiasi serta legitimasi tertinggi dari publik terdidik.
​
Dalam laporan survei tersebut pada Selasa (20/10/26), program Cek Kesehatan Gratis berhasil menduduki peringkat pertama sebagai kebijakan yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh publik, dipilih oleh 77,05% responden (638 mahasiswa). Keberhasilan program ini juga dipertegas oleh capaian skor kinerja rata-rata tertinggi sebesar 3,95 dari skala 5,00 dengan dominasi sentimen positif yang sangat masif mencapai 71,5% (592 responden).
Di posisi kedua dan ketiga, publik memberikan apresiasi tinggi pada program Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dipilih oleh 62,80% responden (520 mahasiswa) dengan skor rata-rata 3,46 dan sentimen positif 53,5%, serta program Sekolah Rakyat yang dipilih oleh 60,39% responden (500 mahasiswa) dengan skor rata-rata 3,48 dan sentimen positif 52,3%.
​
Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, menegaskan bahwa temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat dan kalangan terdidik secara konsisten memberikan apresiasi tertinggi pada program-program publik yang bersifat inklusif, langsung menyentuh kebutuhan fisik dasar, serta memperluas jaring pengaman sosial di tingkat bawah.
Ia menambahkan bahwa publik menilai strategi pemugaran fasilitas belajar yang rusak dan penyediaan layanan kesehatan preventif bebas birokrasi jauh lebih efektif ketimbang pemborosan anggaran untuk proyek-proyek eksklusif baru.
​
Atas capaian positif ini, PSKP UAD menyampaikan rekomendasi strategis agar pemerintah menjadikan Cek Kesehatan Gratis sebagai pilar utama belanja sosial dengan memperluas kapasitas operasionalnya hingga ke tingkat Puskesmas dan Posyandu, terutama di wilayah 3T.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memfokuskan alokasi anggaran fungsi pendidikan pada pemugaran dan penyempurnaan fasilitas sekolah serta kampus yang sudah ada ketimbang memperbesar proyek fisik kelembagaan baru, guna menjamin pemerataan kualitas pendidikan nasional.
(MS)
