Mendayagunakan Desa Migran Berkemajuan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap diagungkan sebagai pahlawan devisa. Saban tahun, triliunan rupiah mengalir ke kas negara dan menggerakkan roda ekonomi daerah asal. Namun, di balik angka-angka manis kontribusi ekonomi tersebut. Potret perlindungan hulu dan hilir bagi para migran masih menyisakan ruang kosong yang menganga. Perlindungan hukum yang lemah, kerentanan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hingga tidak adanya tata kelola keuangan keluarga pasca-migrasi sering kali membuat kesejahteraan mereka sekadar menjadi angan-angan semu.

Persoalan mendasar migrasi tidak akan pernah selesai jika tata kelolanya hanya menyentuh wilayah hilir (negara penempatan). Kunci utama perbaikan justru berada di wilayah hulu, yakni di tingkat desa asal para pekerja. Di sinilah letak pentingnya urgensi gagasan strategis mengenai tata kelola wilayah kantong PMI, seperti yang sedang diinisiasi oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah lewat permodelan “Desa Migran Berkemajuan”.

Model gerakan ini tidak menempatkan migrasi sebagai masalah yang harus dilarang. Melainkan sebuah realitas sosial-ekonomi yang wajib didayagunakan agar berjalan aman, bermartabat, dan produktif melalui sebuah ekosistem tata kelola yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Perbedaan Desa Migran Berkemajuan dengan Desa Migran EMAS

Di tengah berbagai upaya memperkuat tata kelola pekerja migran dari tingkat desa. Terdapat dua inisiatif utama yang berkembang: program nasional Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) yang digagas oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Serta model gerakan Desa Migran Berkemajuan yang diinisiasi oleh MPM PP Muhammadiyah. Keduanya berbagi tujuan serupa membangun ekosistem migrasi yang aman, legal, dan produktif dari hulu. Namun, berbeda dalam penggerak, pendekatan, kedalaman pendampingan, dan penekanan nilai.

Pertama, menjadi  Penggerak dan Legitimasi Institusional. Desa Migran EMAS merupakan program resmi pemerintah yang diatur melalui Keputusan Menteri P2MI Nomor 1074 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa Migran Emas. Desa ditetapkan secara formal oleh KP2MI berdasarkan kriteria standar. Dan hingga September 2026 telah menjangkau 756 desa dan kelurahan di 27 provinsi. Sementara itu, Desa Migran Berkemajuan adalah inisiatif gerakan masyarakat sipil yang digagas oleh MPM PP Muhammadiyah. Melalui komunitas Sahabat Migran Berkemajuan (SaranMu). Ia bersifat pilot project (antara lain di Desa Muara Cirebon dan Lampung Tengah) yang terbuka untuk kolaborasi multipihak. Tanpa bergantung pada penetapan administratif pusat.

Kedua, Pilar dan Dimensi yang Ditekankan. Desa Migran EMAS dibangun di atas empat pilar: Edukatif (pusat informasi dan literasi migrasi prosedural). Maju (inovasi, kewirausahaan, Transformasi digital desa). Aman (migrasi legal, regulasi desa, layanan pengaduan, jaringan bantuan hukum, dan pencegahan TPPO/non-prosedural). Serta Sejahtera (optimalisasi remitansi, UMKM, dan usaha produktif purna PMI). Desa Migran Berkemajuan menambahkan dimensi sosial-keagamaan dan spiritual yang khas Muhammadiyah. Termasuk pendampingan melalui forum Jendela Migran, penguatan komunitas akar rumput, serta penekanan pada nilai-nilai berkemajuan. Fokusnya lebih pada integrasi kemandirian ekonomi, perlindungan hukum, dan pembinaan sosial-keagamaan secara simultan.

Ketiga, Model Tata Kelola dan Ekosistem Hulu. Kedua model mendorong perlindungan dari desa dan pencegahan migrasi non-prosedural. Namun, Desa Migran Berkemajuan secara lebih operasional mengusulkan pembentukan Hub Desa sebagai pusat kendali penempatan yang memetakan dan memverifikasi rantai pasok ketenagakerjaan (BLK/PLK, P3MI, SMK, agen) secara ketat. Memastikan pelatihan, transportasi, akomodasi, medical check-up, serta jaminan sosial sebelum keberangkatan. EMAS lebih menekankan pada pembentukan komunitas/satgas perlindungan PMI, infrastruktur layanan informasi migrasi, dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa sesuai kriteria penetapan.

Keempat, Pengelolaan Remitansi dan Hilirisasi Ekonomi. Pilar Sejahtera dalam Desa Migran EMAS menitikberatkan pada optimalisasi remitansi menjadi usaha produktif dan UMKM. Desa Migran Berkemajuan melangkah pengusulan lebih konkret dengan mendorong skema investasi kolektif. Pembangunan unit bisnis lokal berjejaring seperti Migran Mart (toko kelontong/swalayan desa), pasar desa, koperasi, dan usaha bersama berbasis komunitas. Hasilnya diputar kembali untuk membiayai ekosistem hulu. Menciptakan siklus ekonomi mandiri yang berkelanjutan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi returnee dan warga lokal.

Secara ringkas, Desa Migran EMAS merupakan kerangka kebijakan nasional yang masif, terstandar, dan berbasis pemerintahan desa. Sedangkan Desa Migran Berkemajuan adalah model gerakan pemberdayaan komunitas yang lebih intensif. Bernilai keagamaan, dan operasional dalam membangun ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi. Keduanya saling melengkapi: Desa Migran EMAS menyediakan legitimasi dan skala. Sementara Desa Migran Berkemajuan menawarkan kedalaman pendampingan, inovasi bisnis lokal, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Sinergi multipihak antara pemerintah, ormas seperti Muhammadiyah, dunia akademik. Serta Perangkat desa menjadi kunci agar kedua pendekatan dapat memperkuat perlindungan dan kesejahteraan PMI secara berkelanjutan.

Ekosistem Hulu: Sentralisasi Hub dan Rantai Pasok Desa

Mendayagunakan desa migran secara berkemajuan menuntut adanya pengorganisasian dari hulu yang presisi. Langkah awal yang krusial adalah pembentukan Hub Desa yang berfungsi sebagai pusat kendali penempatan (placement hub). Hub ini bertindak sebagai jembatan resmi yang menghubungkan calon pekerja dengan ekosistem rantai pasok (supply chain) ketenagakerjaan yang legal dan akuntabel.

Melalui Hub Desa, pemetaan dan verifikasi terhadap lembaga pelatihan kerja (BLK/PLK). Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hingga agen penyalur dilakukan secara ketat. Hub ini memastikan bahwa setiap calon migran mendapatkan pelatihan (training). Kejelasan transportasi, serta akomodasi atau hotel yang layak selama proses persiapan.

Lebih jauh lagi, ekosistem hulu ini harus diikat dengan jaminan perlindungan medis dan finansial yang kokoh sejak dari desa. Sinergi dengan Rumah Sakit (RS) untuk pemeriksaan kesehatan resmi (medical check-up). Serta kepastian perlindungan jaminan sosial dan asuransi ketenagakerjaan harus diselesaikan sebelum pekerja menginjakkan kaki di bandara. Dengan pola rantai pasok yang transparan ini. Desa dapat memotong rantai calo informal yang kerap menjadi pintu masuk utama jeratan utang dan eksploitasi.

Mitigasi Risiko dan Jaring Pengaman Sosial

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa migrasi tidak selalu berjalan mulus. Dalam peta tata kelola, desa harus siap menghadapi skenario terburuk demi melindungi warganya. Melalui payung hukum lokal, desa wajib memiliki protokol mitigasi yang jelas terhadap risiko pemulangan darurat. Penanganan warga yang mengalami sakit di luar negeri, hingga kasus deportasi.

Lebih miris lagi, ancaman laten seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelantaran karena “ga pulang-pulang”, hingga kasus kematian pekerja migran di luar negeri sering kali meninggalkan trauma sosial dan beban ekonomi yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Di sinilah Desa Migran Berkemajuan hadir sebagai jaring pengaman (safety net). Peraturan desa yang diusulkan harus memandatkan pos anggaran dan skema pelacakan darurat untuk melakukan advokasi hukum. Pemulangan jenazah, serta pendampingan psikososial bagi keluarga korban.

Siklus Remitansi dan Hilirisasi Bisnis Domestik

Pilar ekonomi dari Desa Migran Berkemajuan terletak pada bagaimana desa mengelola arus balik kapital. Data lapangan menunjukkan potensi remitansi yang besar rata-rata berkisar di angka 450 ribu hingga 3 juta per bulan per pekerja sering kali menguap untuk konsumsi jangka pendek. Ekosistem baru ini mendorong perubahan paradigma: remitansi harus dialirkan ke dalam skema investasi dan bisnis produktif di desa.

Melalui pendampingan MPM, remitansi dikelola untuk membangun unit bisnis lokal, seperti Muara Bahari Mandiri (usaha olahan ikan) atau swalayan desa berjejaring (Migran Mart). Pasar desa, koperasi, hingga usaha bersama berbasis komunitas (communal business). Hasil dari usaha bersama ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru bagi mantan pekerja yang kembali (returnee). Tetapi juga menggerakkan roda ekonomi warga lokal lainnya. Arus modal yang kembali ke desa diputar kembali untuk membiayai ekosistem hulu, membentuk sebuah siklus ekonomi mandiri yang berkelanjutan.

Urgensi Perdes Migran sebagai Perisai Hukum

Dalam konteks membangun ekosistem hulu-hilir inilah. Usulan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) mengenai perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran sebegaimana yang kini tengah dimatangkan di Cirebon menemukan relevansi tertingginya. Perdes tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelengkap administratif semata. Sebaliknya, Perdes adalah landasan hukum tertulis yang melegalkan beroperasinya Hub Desa, memberikan mandat pengawasan rantai pasok, dan menjamin alokasi anggaran desa untuk mitigasi risiko serta modal usaha Migran Mart.

Mendayagunakan Desa Migran Berkemajuan pada akhirnya menuntut kerja kolaboratif multipihak (multistakeholder). Sinergi erat antara organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah melalui lembaga filantropi dan pemberdayaannya, dunia akademik seperti Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), perangkat pemerintah daerah, hingga struktur terkecil pamong desa wajib dipadukan dalam satu frekuensi.

Melalui legalitas Perdes yang kokoh dan ekosistem bisnis yang mandiri, kita sedang mengubah paradigma pekerja migran secara fundamental. Mereka bukan lagi objek komoditas yang rentan dieksploitasi, melainkan aset bangsa bernilai strategis yang mampu melakukan transfer pengetahuan, menggerakkan ekonomi domestik, dan memajukan kesejahteraan bangsa dimulai dari pinggiran, dari sebuah beranda bernama desa.

Editor: Anas Nashuha