IBTimes.ID – Lebih dari 100 pemimpin negara menyerukan percepatan pembangunan kota yang mampu menghadapi dampak perubahan iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Upaya tersebut diarahkan pada penguatan investasi infrastruktur, peningkatan efisiensi energi bangunan, serta perlindungan masyarakat dari ancaman cuaca ekstrem.
Isu ketahanan iklim perkotaan menjadi salah satu pembahasan utama pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP31, Jumat (13/11/26). Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara menyoroti pentingnya mengubah komitmen iklim nasional menjadi langkah adaptasi dan investasi nyata yang dapat diterapkan di wilayah perkotaan maupun komunitas masyarakat.
Presiden COP31, Murat Kurum menegaskan bahwa kebijakan dan aksi iklim harus mampu menghadirkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Implementasinya antara lain melalui penyediaan permukiman yang aman, pembangunan rumah hemat energi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim.
“Aksi iklim harus memberikan hasil di tempat masyarakat tinggal. Artinya, komunitas yang lebih aman, rumah yang lebih efisien, infrastruktur yang lebih kuat, dan perlindungan yang lebih baik dari dampak perubahan iklim,” katanya dikutip Republika.
Kurum menjelaskan, wilayah perkotaan memiliki peran strategis sebagai pusat implementasi berbagai komitmen iklim. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah nasional, pemerintah daerah, investor, dan dunia usaha untuk mempercepat pendanaan serta merealisasikan berbagai proyek yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk kota.
Urgensi pembangunan kota tangguh semakin besar mengingat lebih dari separuh populasi dunia saat ini bermukim di kawasan perkotaan. Wilayah tersebut juga semakin rentan terhadap berbagai ancaman perubahan iklim, seperti banjir, gelombang suhu ekstrem, hingga kerusakan infrastruktur.
Salah satu langkah yang didorong dalam COP31 adalah peningkatan efisiensi energi pada sektor bangunan melalui penerapan Antalya Compact for Energy Efficient Buildings. Inisiatif ini bertujuan mempercepat pembangunan gedung hemat energi sekaligus mendorong elektrifikasi sektor bangunan.
Kesepakatan tersebut turut mendukung pencapaian dua sasaran global COP31 pada 2035. Target pertama adalah mengurangi intensitas energi operasional bangunan secara global sebesar 25 persen. Sementara target kedua mendorong percepatan elektrifikasi bangunan yang efisien guna mendukung target 35-by-35.
Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Inger Andersen menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting untuk menjadikan bangunan hemat energi dan berketahanan sebagai standar yang diterapkan secara global.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus segera diwujudkan melalui kebijakan pemerintah dan investasi konkret agar mampu mengurangi emisi sekaligus meringankan beban biaya energi masyarakat.
Dalam rangkaian COP31, enam proyek bangunan berkelanjutan dari berbagai negara juga mendapatkan apresiasi. Proyek-proyek tersebut dinilai berhasil memperlihatkan bagaimana penerapan desain berkelanjutan dan peningkatan performa energi bangunan dapat berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi energi.
Persoalan pembiayaan turut menjadi perhatian dalam agenda pembangunan kota tangguh iklim. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong pembentukan Sustainable Urban Resilience Financing Facility (SURFF).
Fasilitas pembiayaan ini disiapkan untuk membantu pemerintah negara maupun kota mengembangkan prioritas ketahanan iklim menjadi proyek konkret yang layak mendapatkan pendanaan investasi.
Selain itu, SURFF diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program ketahanan iklim. Upaya menciptakan lingkungan perkotaan berkelanjutan juga dilakukan melalui pengelolaan sampah. Dalam hal ini, Istanbul Zero Waste Action Platform menetapkan 20 distrik sebagai kelompok percontohan untuk menjalankan program kawasan tanpa sampah.
Pelaksanaannya mencakup berbagai kegiatan, mulai dari mengurangi produksi sampah, menggunakan kembali barang, memperbaiki produk, hingga meningkatkan aktivitas daur ulang. Program tersebut direncanakan diperluas secara bertahap hingga menjangkau 100 distrik.
Selain membahas ketahanan kota, COP31 juga mencatat perkembangan kerja sama internasional di bidang energi bersih. Turki dan China menyepakati kolaborasi pengembangan energi terbarukan dengan nilai rencana investasi mencapai sekitar 15 miliar dolar AS.
Kerja sama tersebut meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin dengan kapasitas gabungan 7.000 megawatt (MW), pengembangan sistem penyimpanan energi, serta pembangunan infrastruktur transmisi listrik berkapasitas 4.000 MW. Kesepakatan itu juga mencakup transfer teknologi dan pengembangan industri produksi peralatan turbin angin di Turki.
Pada hari yang sama, Forum Bisnis COP31 turut mempertemukan lebih dari 600 CEO dan pimpinan senior perusahaan yang mewakili hampir 300 organisasi.
Pertemuan tersebut menjadi wadah pembahasan mengenai peningkatan investasi dan kontribusi sektor swasta dalam mempercepat elektrifikasi, pembangunan kota berketahanan iklim, serta pengembangan industrialisasi hijau.
Berbagai agenda yang dibahas dalam COP31 memperlihatkan bahwa upaya membangun kota tangguh iklim tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Dukungan dunia usaha, investor, dan lembaga pembiayaan juga diperlukan untuk memastikan berbagai program dapat terlaksana.
Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan setiap komitmen yang telah disepakati mampu diterjemahkan menjadi proyek nyata, memperoleh dukungan pendanaan, serta memberikan perlindungan dan manfaat langsung bagi masyarakat perkotaan yang semakin menghadapi risiko perubahan iklim.
(MS)
