IBTimes.ID – Presiden Negosiasi COP31, Chris Bowen menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antarnegara dalam menghadapi krisis iklim dan energi yang berlangsung. Menurutnya, meningkatnya ketidakpastian dunia seharusnya menjadi alasan bagi negara-negara untuk mempererat kerja sama multilateral, bukan justru melemahkannya.
Hal tersebut disampaikan Bowen saat berpidato dalam sesi tingkat tinggi yang dihadiri para kepala negara dan pemerintahan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/26). Dalam kesempatan itu, ia menggambarkan kondisi global saat ini sebagai polycrisis, yaitu situasi ketika berbagai krisis muncul dan berlangsung secara bersamaan.
“Kita bertemu pada saat dunia sedang dilanda berbagai guncangan. Setiap hari masyarakat dan komunitas kita menghadapi berbagai krisis dan ketidakpastian,” kata Bowen dikutip Republika.
Bowen menjelaskan, dunia tengah menghadapi beragam persoalan, mulai dari ancaman ketahanan energi, perang dan konflik di sejumlah kawasan, hingga pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Kemajuan teknologi tersebut turut meningkatkan kebutuhan listrik, terutama untuk mengoperasikan pusat data yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap biaya energi.
Berbagai tantangan itu muncul ketika dunia juga dituntut mempercepat penurunan emisi karbon dari sektor energi. Sementara itu, dampak perubahan iklim terus meningkat dan diperburuk oleh potensi terjadinya fenomena El Nino.
“Tidak berlebihan jika dikatakan dunia sedang menghadapi berbagai krisis sekaligus. Bukan tantangan di satu bidang, melainkan berbagai tantangan di banyak bidang pada saat bersamaan,” ujarnya.
Menurut Bowen, penyelenggaraan COP31 harus menjadi momentum bagi komunitas internasional untuk membuktikan bahwa kolaborasi lintas negara tetap menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan persoalan global. Ia menilai, sejumlah langkah penanganan krisis energi justru dapat berjalan seiring dengan agenda pengendalian perubahan iklim.
Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah mempercepat pengembangan energi terbarukan. Selain mendukung penurunan emisi, sumber energi tersebut dinilai menawarkan biaya yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan listrik untuk mendukung operasional pusat data juga dapat menjadi peluang untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan. Bowen menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi guna membangun sistem energi yang mandiri, andal, dan aman.
“Elektrifikasi apa pun yang dapat dialihkan ke listrik. Kita juga harus menyadari pada masa ketika berbagai tantangan global terjadi bersamaan, dunia membutuhkan lebih banyak kerja sama global, bukan lebih sedikit,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman yang hanya diperkirakan terjadi pada masa mendatang. Dampaknya kini semakin terasa melalui berbagai peristiwa ekstrem, mulai dari keruntuhan gletser di Nepal, meningkatnya angka kematian akibat gelombang panas di Eropa, hingga ancaman El Nino yang diperkirakan semakin kuat.
“Perubahan iklim bukan lagi perkiraan atau prediksi. Perubahan iklim sudah terjadi dan dampak buruknya juga sudah kita rasakan,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Bowen juga menceritakan kunjungannya ke Tuvalu dalam rangkaian agenda persiapan COP31. Negara kepulauan di kawasan Pasifik tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, khususnya akibat kenaikan permukaan air laut.
Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat Tuvalu dan negara-negara lain yang berada di garis terdepan menghadapi krisis iklim, upaya mempertahankan kenaikan suhu global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius memiliki arti yang sangat mendasar.
“Ini adalah perbedaan antara masih memiliki tempat tinggal atau tidak, serta apakah kenaikan permukaan laut masih dapat ditoleransi atau tidak,” kata Bowen.
Bowen mengakui bahwa perkembangan kajian ilmiah terbaru menunjukkan kemungkinan dunia melampaui ambang kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi negara-negara untuk menghentikan upaya pengendalian perubahan iklim.
“Kita masih bisa memulihkan keadaan jika bertindak dengan cepat, solidaritas, dan tekad yang kuat. Setiap pecahan derajat sangat berarti bagi kehidupan, masyarakat, stabilitas ekonomi, dan lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bowen menyampaikan bahwa berbagai upaya internasional selama ini telah menghasilkan kemajuan dalam menekan proyeksi pemanasan global. Sebelum Perjanjian Paris disepakati, kenaikan suhu bumi diperkirakan dapat mencapai 4 derajat Celsius. Namun, melalui berbagai komitmen dan kebijakan iklim, proyeksi tersebut kini berhasil ditekan menjadi sekitar 2,6 derajat Celsius.
Kemajuan juga terlihat dari peningkatan investasi pada sektor energi bersih. Bowen mengungkapkan, nilai investasi global untuk energi bersih mencapai 2,2 triliun dolar AS pada tahun lalu atau dua kali lipat dibandingkan investasi pada sektor bahan bakar fosil.
Selain itu, sektor energi bersih kini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan industri bahan bakar fosil. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi kerja sama internasional yang terus dibangun selama ini.
“Perkembangan tersebut merupakan hasil dari kerja sama internasional,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bowen mengajak seluruh negara peserta COP31 untuk memprioritaskan tiga agenda utama dalam mempercepat penanganan krisis iklim.
Prioritas pertama adalah mempercepat elektrifikasi dengan meningkatkan kontribusi listrik dalam sistem energi global. Bowen mendorong peningkatan porsi penggunaan listrik dari sekitar 20 persen menjadi sepertiga dari total konsumsi energi.
Salah satu inisiatif yang disorot adalah komitmen 35 by 35. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi akhir sekaligus mendukung upaya menjaga target pembatasan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius agar tetap dapat dicapai.
Prioritas kedua berkaitan dengan penguatan adaptasi dan ketahanan iklim. Bowen menilai negara-negara perlu meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai konsekuensi perubahan iklim yang diperkirakan semakin berat apabila pemanasan global melampaui batas 1,5 derajat Celsius.
Sementara itu, prioritas ketiga adalah pembenahan sistem pendanaan iklim. Ia mendorong agar mekanisme pembiayaan dibuat lebih mudah diakses, cepat, dan berkeadilan sehingga negara-negara dapat merealisasikan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), termasuk berbagai rencana adaptasi, menjadi proyek konkret yang memperoleh dukungan pembiayaan.
Bowen secara khusus menyoroti terbatasnya dukungan pendanaan adaptasi bagi negara-negara kepulauan kecil berkembang atau Small Island Developing States (SIDS). Menurutnya, ketimpangan alokasi pembiayaan tersebut perlu segera diatasi.
“Hanya 0,2 persen pendanaan iklim yang dialokasikan untuk adaptasi di negara-negara kepulauan kecil berkembang. Ini harus berubah,” ujarnya.
Selain ketiga agenda tersebut, Bowen menyampaikan apresiasi terhadap Deklarasi Samudra Antalya yang diprakarsai Turki. Ia menilai perlindungan ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim.
Hal itu didasarkan pada peran laut sebagai penyerap hampir 30 persen karbon dioksida yang dilepaskan akibat aktivitas manusia serta kemampuannya menyerap lebih dari 90 persen kelebihan panas dari pemanasan global.
Ia berharap COP31 tidak berhenti pada pembahasan dan kesepakatan mengenai perlindungan laut dan iklim. Lebih dari itu, konferensi tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diwujudkan melalui program nyata sekaligus menarik dukungan investasi.
Mengakhiri pidatonya, Bowen mengungkapkan bahwa Australia bersama Turki telah melakukan konsultasi dengan berbagai negara untuk menyusun sejumlah agenda prioritas COP31. Ia berharap seluruh rangkaian konferensi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang mendorong percepatan aksi iklim global dan memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi perubahan iklim.
(MS)
