IBTimes.ID – Keterbatasan pasokan listrik selama ini menjadi salah satu kendala kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 2 Fakfak, Papua Barat. Sekolah tersebut sebelumnya masih mengandalkan generator diesel untuk memenuhi kebutuhan listrik, terutama ketika siswa menjalankan praktik yang membutuhkan perangkat digital.
Kondisi itu mulai teratasi setelah Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Padjadjaran (Unpad) menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sekolah tersebut. Sistem yang dipasang memiliki kapasitas panel surya 4.640 Wp, inverter hybrid 6.000 watt, serta baterai penyimpanan energi sebesar 16.000 Wh.
Kehadiran PLTS membuat kegiatan pembelajaran dan praktik siswa menjadi lebih mudah. Selain membantu ketersediaan listrik, penggunaan energi surya juga mengurangi ketergantungan sekolah terhadap generator diesel sehingga biaya operasional bahan bakar dapat ditekan.
“Setelah ada PLTS ini, perubahannya sangat terasa. Kegiatan praktik pada jam belajar menjadi jauh lebih mudah, dan pengeluaran operasional BBM sekolah dapat ditekan secara signifikan,” ujar Muh. Nashir, guru SMK Negeri 2 Fakfak, pada 1 November 2026.
Sistem PLTS tersebut dikembangkan bersama alumni Universitas Padjadjaran. Teknologi smart hybrid yang digunakan juga terhubung dengan smartphone sehingga pihak sekolah dapat memantau sekaligus mengatur penggunaan listrik melalui perangkat tersebut.
Dukung Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Publik
Pemanfaatan energi surya tidak hanya menyasar sektor pendidikan. TEP Unpad 2026 juga menyerahkan PLTS untuk mendukung kebutuhan listrik di tiga fasilitas publik lainnya, yakni Gereja Advent di Kampung Warisa Mulya, Puskesmas Bomberay, dan sumur komunal di Kampung Thessa.
Di Puskesmas Bomberay, PLTS membantu menjaga ketersediaan listrik untuk menunjang pelayanan kesehatan. Pasalnya, meskipun pasokan listrik telah tersedia selama 24 jam, kestabilannya masih menjadi persoalan.
Kepala Puskesmas Bomberay, Abdul Aziz, mengatakan keberadaan PLTS membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas tersebut juga mengurangi pengeluaran untuk listrik dan bahan bakar generator.
“Meski listrik sudah tersedia 24 jam, pasokannya masih belum stabil. Dengan adanya PLTS, kami sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta menghemat biaya listrik dan bahan bakar genset,” kata Abdul Aziz pada 1 November 2026.
Pengembangan PLTS di sejumlah fasilitas tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan energi masyarakat di kawasan transmigrasi. Ketersediaan listrik yang lebih memadai diharapkan dapat menunjang aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan publik lainnya.
Dorong Pengembangan Energi Bersih di Kawasan Transmigrasi
Pemanfaatan energi surya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) demi memperkuat kemandirian serta ketahanan energi nasional.
“Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” ujar Prabowo pada 15 Agustus 2025.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, juga menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan kualitas, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan.
“Bukan hanya membangun lebih banyak, melainkan membangun lebih baik, lebih cerdas, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan,” tegas AHY pada 16 September 2026.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menilai keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk menghadirkan solusi pembangunan kawasan transmigrasi berbasis riset dan inovasi.
“Pembangunan kawasan transmigrasi harus didukung oleh riset dan inovasi yang melibatkan ekosistem pendidikan tinggi,” ujar Iftitah pada 6 Februari 2026.
Kehadiran PLTS di Fakfak menjadi salah satu bentuk penerapan inovasi tersebut. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, pembangunan kawasan transmigrasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.
(Soleh)
