Peradaban Islam tidak melulu persoalan materi–ekonomi, politik, teknologi. Masa depan umat Islam tergantung pada pondasi keadilan, amanah, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kekuatan tanpa keadilan akan melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan persatuan tanpa solidaritas dan keberanian mengoreksi kekuasaan hanya akan menjadi slogan. Dalam konteks ini, pernyataan Amien Rais yang menyebut Mohammed bin Salman (MBS), Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, sebagai “Abu Jahal abad ke-21” patut dibaca lebih jauh.
Pernyataan Amien Rais dalam video yang beredar pada 20 Oktober 2026 itu memantik perdebatan. Sehari kemudian, video tersebut dihapus dan Pak Amien menyampaikan permintaan maaf. Terlepas dari pilihan diksi yang keras dan kontroversial, polemik itu menyisakan pertanyaan penting: Bagaimana seharusnya umat Islam memandang kekuasaan, kepemimpinan, dan keadilan, terutama di negara yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam sedunia?
Arab Saudi bukan negara biasa bagi umat Islam. Di wilayahnya terdapat Makkah dan Madinah, dua kota suci yang menjadi pusat spiritual umat. Karena itu, kepemimpinan Saudi memiliki dimensi simbolik dan moral yang melampaui batas-batas nasional. Kedudukan istimewa ini membawa tanggung jawab yang besar. Namun penghormatan kita terhadap Tanah Suci dan pemerintahannya tidak berarti kita harus membenarkan dan mengikuti semua kebijakan penguasanya.
Sejumlah laporan organisasi hak asasi manusia memang menunjukkan adanya persoalan serius di Arab Saudi. Amnesty International dalam laporan 2025/2026 dan Human Rights Watch dalam laporan 2026 menyoroti praktik hukuman mati, pembatasan kebebasan berekspresi, perlakuan terhadap pekerja migran, serta persoalan hak-hak perempuan. Human Rights Watch mencatat 356 eksekusi pada 2025, meningkat dari 345 pada 2024. Sebagian besar eksekusi pada 2025 berkaitan dengan kasus narkotika. Laporan itu juga menyoroti eksekusi terhadap orang yang masih di bawah umur ketika dugaan tindak pidana dilakukan, serta eksekusi jurnalis Turki al-Jasser pada Juni 2025.
Data dan laporan tersebut tentu perlu dibaca secara cermat, termasuk dengan memperhatikan konteks hukum dan sumber informasinya. Laporan itu juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa MBS secara pribadi memerintahkan pelanggaran. Namun, sebagai pemimpin de facto, ia tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab politik atas arah pemerintahan dan perlindungan hak-hak warganya.
Kekuasaan bukanlah hak istimewa tanpa batas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Keadilan merupakan prinsip mendasar, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak disukai. Kritik terhadap penguasa tidak berarti memusuhi negara atau ummat. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan tindakan untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar.
Di sinilah polemik “Abu Jahal abad ke-21” semestinya membawa kita pada refleksi yang lebih luas. Persoalan dunia Islam bukan hanya bagaimana membangun persatuan menghadapi tekanan geopolitik dan ketimpangan global, tetapi juga bagaimana memastikan kekuatan yang dibangun benar-benar berpihak pada keadilan dan kemaslahatan umat. Kita tidak boleh terjebak pada dua sikap ekstrem: membenarkan semua tindakan penguasa atas nama persatuan, atau menjadikan kritik sebagai alasan untuk menolak kerja sama.
Seruan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M. Cholil Nafis, setelah kunjungan ke Mesir dan Arab Saudi pada 5 November 2026, relevan dalam konteks ini. Ia mengingatkan agar negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mengalihkan energinya, dari perselisihan internal menuju pembangunan peradaban. Seruan tersebut penting, sebab dunia Islam memiliki potensi besar, tapi belum diubah menjadi kekuatan kolektif yang menjadi rahmat tidak saja bagi ummat Islam sendiri, melainkan juga bagi seluruh dunia.
Ketimpangan ekonomi antarnegara Muslim masih sangat lebar. Ada negara yang memiliki kekayaan energi dan pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang masih bergulat dengan kemiskinan, konflik, dan keterbatasan infrastruktur. Padahal, 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki sumber daya alam, pasar, tenaga kerja, dan kapasitas intelektual yang dapat saling melengkapi.
Perdagangan intra-OKI memang menunjukkan kemajuan, dari 19,16 persen pada 2023 menjadi 20,36 persen pada 2024. Namun, angka ini memperlihatkan bahwa sebagian besar perdagangan negara-negara anggota masih berlangsung dengan negara eksternal. Ruang untuk memperkuat kerja sama ekonomi masih sangat besar.
Negara-negara Muslim perlu memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi, riset, pendidikan, penguasaan teknologi, serta ketahanan pangan dan energi. Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB) perlu didorong menjadi instrumen pembiayaan yang lebih efektif bagi pembangunan bersama, terutama untuk negara-negara anggota yang tertinggal. Kerja sama semacam ini tidak boleh berhenti pada pertemuan diplomatik yang hanya menghasilkan pernyataan, seruan atau himbauan, tetapi harus menghasilkan program konkret yang dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, persatuan dunia Islam juga membutuhkan kesediaan menyelesaikan konflik internal melalui dialog dan diplomasi. Perbedaan kepentingan politik, mazhab, dan orientasi kebijakan tidak semestinya menjadi alasan untuk terus mempertajam perpecahan. Indonesia, dengan pengalaman demokrasi, tradisi toleransi, dan politik luar negeri bebas aktif, memiliki peluang untuk berkontribusi sebagai jembatan dialog dan penguat kerja sama antarnegara Muslim itu.
Kebangkitan dunia Islam tidak hanya diukur dari seberapa kuat ekonomi dan politik negara-negara Muslim, tetapi juga dari seberapa adil mereka memperlakukan rakyatnya dan seberapa besar kontribusinya bagi kemanusiaan. Persatuan tidak berarti membungkam kritik, sebagaimana kritik tidak harus menghancurkan persaudaraan.
Kontroversi “Abu Jahal abad ke-21” menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan mendasar: Dunia Islam seperti apa yang hendak kita bangun? Dunia Islam yang hanya kuat dalam simbol dan retorika, atau dunia Islam yang maju, bersatu, adil, dan bermartabat, yang menegakkan kembali Dienullah?
Editor: Ikrima
