Komisi Verifikasi
Dalam struktur kepanitiaan kongres Muhammadiyah, ada satu tim ad hoc yang bertugas mengaudit sistem keuangan dan inventaris barang milik masing-masing departemen (bahagian) di Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah. Namanya Verificatiecommissie atau komisi verifikasi. Pada tahun 1924, komisi verifikasi ini terbentuk, tepatnya lewat keputusan kongres yang diselenggarakan tanggal 28 Maret-1 April di Yogyakarta. Lima orang terpilih menjadi komisi verifikasi: Tedjomartojo (ketua), Brotokesowo (sekretaris), Ardjokembar, Achmad Kamdani, dan Djabir Muda (anggota).
Djojosoegito, dalam “Notulen Rapat Oemoem Sekoetoe Moehammadijah pada 24 Augustus 1924,” mengemukanan bahwa dasar pelaksanaan manajemen organisasi Muhammadiyah adalah prinsip ‘saling percaya.’ Birokrasi dalam Muhammadiyah sebagai pendukungnya. Untuk mengevaluasi sistem birokrasi diselenggarakan tim verifikasi (Verificatiecommissie) yang dibentuk oleh HB Muhammadiyah atas usulan kongres. “Tiap-tiap tahoen bahagian masing-masing memboeat rapat tahoenan, dikoendjoengi oleh sekoetoe Moehammadijah dan pembantoe-pembantoe bahagian. Disitoe menetapkan verificatiecommissie jang akan memeriksa oeang tanggoengan Moehammadijah…” tulis Djojosoegito.
Pada tanggal 25-26 Agustus 1924, tim verifikasi melaporkan hasil kerjanya yang justru malah menyudutkan Persyarikatan Muhammadiyah. Dapat disimpulkan dari laporan komisi verifikasi bahwa sistem keuangan dan mekanisme birokrasi di Muhammadiyah bermasalah. Tanggapan dari HB Muhammadiyah membantah hasil kerja tim verifikasi. Dari sinilah muncul kecurigaan dari jajaran HB Muhammadiyah supaya menyelidiki latarbelakang pekerjaan, aktivitas dan afiliasi partai politik dari masing-masing anggota komisi verifikasi.
Ada Orang Komunis
Hasil penyelidikan HB Muhammadiyah sebagai berikut: “Disini baiklah kita terangkan pekerdjaan Verificatie-commissie itoe, agar soepaja diketahoei jang benar-benar. Toean Tedjomatojo jalah orang Partikoelir [kaoem kommoenist]. Toean Brotokesowo Joernalist [kita beloem tahoe partij apa]. Toean Ardjokembar Wakil Tjabang M.D. Poerwokerto dan lid M.D. djaoeh roemahnja dan tiada mengerti sikapnja teman-temanja. Toean H. Djabirmoeda lid Moehammadijah dan PKI tetapi mempehak PKI. Toean Hamdani jalah seorang jang hanja bersikap noeroet-noeroet sadja [lemah sekali]” (lihat “Proces-Verbaal” dalam Soewara Moehammadijah no. 11 Tahun 1924).
Setelah mengetahui latar belakang status dan afiliasi partai politik masing-masing anggota tim verifikasi, jajaran HB Muhammadiyah baru mengetahui fakta politik bahwa ideologi Marxisme tetap nyata dalam organisasi Muhammadiyah. Fakta sejarah tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok kiri selalu mencari kelemahan untuk menyerang Muhammadiyah. Setelah mengetahui latar belakang status dan afiliasi partai politik masing-masing anggota tim verifikasi, HB Muhammadiyah mulai waspada. “Saudara leden M.D. tentoe mengetahoei dan merasa sendiri bagaimana sikap kaoem P.K.I. atau S.R. kepada Moehamamdijah itoe. Disini kita tida perloe memberi pemandangan apa-apa kepada saudara leden M.D. semoeanja.”
Setelah terbuka informasi latar belakang status dan afiliasi partai politik dari masing-masing anggota tim verifikasi, sikap HB Muhammadiyah memang tetap waspada, tetapi tidak serta-merta menyingkirkan mereka yang memihak PKI. Tedjomartojo tetap menjalankan tugas sebagai ketua tim verifikasi, begitu juga Djabir Muda tetap bekerja secara professional. “Disini kita tiada terangkan, bagaimana perboeatan jang penting-penting, jang diperboeat oleh kedoea orang P.K.I. itoe, sebab golongan rahasia. Hanja kalaoe ada apa-apa, baik perloe kita boekakan adanja.”
Cukup menarik dalam kasus Djabir Muda sekalipun ia seorang aktivis PKI dan sekaligus anggota Muhammadiyah, tetapi namanya selalu terpampang dalam struktur kepanitiaan kongres hingga tahun 1930-an.
Penulis : Mu’arif
Riset : Tim IBTimes
Editor : Nabhan
