IBTimes.ID – Organisasi Poros Pelajar yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Ikatan Pelajar PERSIS (IPP), Ikatan Pelajar PERSIS Putri (IPPi), Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan (IPNW), Ikatan Pelajar Al Washliyah, dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) menyatakan resah dengan mekanisme masuk sekolah di masa pelonggaran PSBB.
Mereka menilai pemerintah masih belum memberikan aturan jelas terkait mekanisme pembelajaran setelah PSBB dilonggarkan. Terkhusus tentang gagasan merdeka belajar yang tidak menjangkau pelajar-pelajar di pelosok dengan akses yang sangat terbatas.
Hal ini disampaikan pada acara daring Simposium Nasional Pelajar Indonesia yang dinisiasi oleh PP IPM dalam rangka Semarak Milad ke-59. Simposium disaksikan oleh lebih dari 2.000 pelajar dari seluruh Indonesia melalui platform Zoom dan disiarkan langsung di Youtube dan Instagram PP IPM Senin (8/6/2020) malam.
Organisasi Pelajar Desak Mendikbud RI
Simposium ini menghadirkan seluruh perwakilan ketua umum poros pelajar se-Indonesia. Diantaranya Aswandi Jailani (PP IPNU), Nurul H. Ummah (PP IPPNU), Husin Tasri Makrup Nasution (PB PII), Arman Nurhakim Maulana (PP IPP), Luthfi Anbar Fauziah (PP IPPi), Abdul Gani (PP GSNI), Zayid Ramadha (PP IPNW), dan Ishak Ali Muda (PP Ikatan Pelajar Al Washliyah).
Hafizh Syafaaturrahman mengajak seluruh poros pelajar untuk berkolaborasi menyelesaikan problematika bangsa khususnya pelajar.
“Saya mengajak pelajar semua untuk saling berkolaborasi dalam membangun Indonesia” Ujarnya membuka diskusi pelajar terbesar tahun ini.”
Hafizh juga menyebutkan absennya pemerintah mengatasi persoalan pendidikan yang belum merata dan tetap menerapkan pendidikan jarak jauh berbasis daring. Ia pun mengharapkan aksi organisasi poros pelajar untuk beraksi untuk pelajar lewat pokok pikiran dalam Simposium.
Selanjutnya, Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani mengamini bahwa dampak Covid-19 terasa di semua kalangan. Bahkan merambah di ranah sosial budaya. Terkhusus pendidikan di mana sekolah dilakukan dari rumah dengan protokol yang ketat. Namun, istilah new normal seperti apa yang dimaksud pemerintah?
“Kita agak bingung juga, yang baru ini seperti apa bentuknya,” ucap Aswandi menyampaikan uneg-unegnya pada kebijakan dan pernyataan pemerintah baru-baru ini.
Pernyataan Hafizh diperkuat oleh Nurul H. Ummah, Ketua Umum PP IPPNU yang secara tidak langsung mendesak, menyebutkan Mendikbud yang masih belum jelas menjelaskan protokol new normal di sekolah secara lebih terperinci. Tak ketinggalan, siswa-siswa juga menjumpai kesulitan yang luar biasa, terutama jika harus mengandalkan gadget dalam pembelajaran.
“Mas Menteri masih blunder menanggapi situasi yang tidak terduga ini. Beliau kemarin sempat mengkampanyekan Merdeka Belajar sedangkan faktanya akses pendidikan saja belum tercapai, bagaimana mau merdeka belajar?” Papar Nurul. Ia pun tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah karena seluruh belahan dunia menghadapi kesulitan dalam melawan pandemi karena keterbatasan yang ada.
Nurul pun menekankan jika organisasi pelajar bisa membantu dengan aksi yang menyentuh para pelajar di daerah-daerah untuk pembelajaran. Pendampingan pendidikan pun bisa dilakukan untuk pelajar-pelajar terdekat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Karena para pelajar memiliki kekurangan baik secara ekonomi dan teknologi.
New Normal Bisa Berbahaya
Husin Tasrik dari PB PII juga memaparkan hasil riset yang dilakukan PII menunjukkan masih banyak teman-teman pelajar yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan di masa pandemi ini.
“Adanya los (pembiaran –red) antara pembelajaran yang dilakukan. Kebijakan pemerintah terkait pembelajara jarak jauh juga belum bisa terlaksana sampai ke bawah. Karena tidak seluruh tempat memiliki jaringan internet yang baik dan ini menjadi problem.” kata Husin Tasrik.
Selanjutnya, Arman Nurhakim Maulana, Ketua Umum Ikatan Pelajar PERSIS dan Luthfi Anbar Fauziah Ketua Umum Ikatan Pelajar PERSIS Putri juga sepakat bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan new normal di dunia pendidikan.
Anbar Fauziah menjelaskan “new normal bagi dunia pendidikan kalau belum ada protokol yang jelas berbahaya. Dikhawatirkan akan ada gelombang kedua jika kebijakan tetap diimplementasikan tanpa pertimbangan lebih lanjut.”
Abdul Gani, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Zayid Ramadha, Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan (IPNW), dan Ishak Ali Muda dari Ikatan Pelajar Al Washliyah sepakat dalam menghadapi kondisi saat ini perlu adanya kolaborasi antara organisasi poros pelajar dan stake holder terkait untuk memastikan new school life dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan protokol yang jelas dan memastikan semua mendapatkan yang disebut merdeka belajar ini.
Perjelas New School Life
Dengan demikian, organisasi poros pelajar Indonesia menuntut pemerintah utamanya Mendikbud untuk hadir dalam ketidakjelasan informasi terkait pelaksanaan sekolah di era new normal dan bagaimana mekanisme yang dapat memastikan pelajar aman di sekolah. Bukan malah mengorbankan pelajar atas nama herd immunity.
Ketua Umum PP IPM, Hafizh Syafaaturrahman menutup forum dengan mengajak seluruh poros pelajar untuk terus berkolaborasi menghasilkan aksi nyata meskipun dihadapi dengan kondisi seperti saat ini. Aksi-aksi dari organisasi pelajar diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata bagi pelajar se-Indonesia dengan new school life dalam kesulitan yang sangat bervariasi.
Reporter: Nabhan
