IBTimes.ID – Purnanya Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan dengan cara yang boleh dibilang tak lazim. Ia dicopot lewat sambungan telepon dari Istana tepat saat dirinya tengah memaparkan program kerja di hadapan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Panggilan itu bahkan sempat ia abaikan sebelum akhirnya diangkat atas pengingat pimpinan rapat.
Sore itu juga, tanpa sepatah keterangan resmi, Purbaya meninggalkan ruangan dan tak pernah kembali. Peristiwa tersebut menjadi penutup satu tahun kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, sekaligus memantik tanya besar: apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?
Nama Purbaya mendadak kembali merajai percakapan publik, bukan karena terobosan fiskal terbarunya, melainkan akibat detik-detik pencopotannya yang mendadak dan minim penjelasan. Purnanya Purbaya ini menimbulkan pertanyaan besar oleh publik. Posisinya langsung diisi oleh Suahasil Nazara, seorang teknokrat yang telah malang melintang selama tujuh tahun sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Proses pelantikannya berjalan kilat, hanya berselang beberapa jam setelah Purbaya menerima kabar pemecatannya. Menariknya, pada malam hari yang sama, Purbaya justru mengunggah sebuah video singkat. Nadanya pasrah, namun tetap menyiratkan optimisme, sebuah gestur yang sontak menuai atensi luas dari warganet.
Sejak hari pertama berkantor di Lapangan Banteng, Purbaya dikenal tak kenal kompromi dalam merombak jajaran di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Tercatat ada tujuh kali perombakan besar yang ia lakukan dalam rentang sembilan bulan terakhir. Paling monumental terjadi pada Maret 2026, tatkala lebih dari dua ribu pegawai pajak dimutasi serentak. Purbaya berulang kali menegaskan bahwa langkah sapu bersih ini erat kaitannya dengan investigasi korupsi di tubuh dua instansi penerimaan negara tersebut.
Gelombang pembersihan ini tak berhenti di urusan internal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan turun tangan menggeledah kantor Bea Cukai serta mencokok sejumlah pejabat yang kedapatan menerima suap demi meloloskan barang ilegal. Kendati demikian, ada satu ironi: pucuk pimpinan tertinggi di kedua direktorat itu Bimo Wijayanto di Ditjen Pajak dan Djaka Budhi Utama di Ditjen Bea Cukai, tak pernah tersentuh pisau cukur Purbaya. Keduanya dikenal memiliki kedekatan khusus dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto, mulai dari almamater sekolah hingga rekam jejak militer.
Purnanya Purbaya juga tidak lepas dari kabar yang beredar di lingkaran dalam menyebutkan bahwa upaya Purbaya menata ulang rumah tangga kedua direktorat ini justru memicu gesekan tajam dengan Bimo dan Djaka. Hubungan yang merenggang itu dikabarkan sempat menyinggung wacana pergantian posisi puncak. Namun, alih-alih sang bawahan yang bergeser, roda sejarah justru berputar sebaliknya: Purbaya sendiri yang harus angkat kaki. Menariknya, hanya tiga hari sebelum pencopotan itu terjadi, Purbaya, Bimo, dan Djaka sempat terlihat menghadap Presiden secara bersamaan di Hambalang, Bogor.
Selain urusan sapu bersih pajak dan bea cukai, gesekan Purbaya juga merembet ke ranah pengelolaan investasi negara. Purbaya sempat sesumbar bahwa Presiden telah memutuskan agar Badan Pengelola Investasi Danantara menyetor dividen fantastis sebesar seratus dua puluh triliun rupiah demi menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Namun, begitu Purbaya lengser, narasi itu langsung melunak. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, buru-buru menyatakan bahwa angka tersebut masih harus dirembukkan ulang bersama Kementerian Keuangan. Perbedaan nada ini mengonfirmasi bahwa Purbaya sering kali berjalan di luar garis kompromi yang disepakati oleh para elite strategis di lingkaran kekuasaan.
Saat akhirnya buka suara usai serah terima jabatan di Jakarta pada Selasa (15/9/2026), Purbaya tidak menampik bahwa ketegangan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai turut menjadi batu sandungan bagi kariernya. Kendati demikian, ia menilai hal itu bukanlah satu-satunya alasan.
Dengan senyum tipis, Purbaya menjawab singkat ketika dicecar soal alasan di balik pencopotannya.
“Sebagian iya, tapi itu hak prerogatif Presiden, kita ikuti saja,” ujarnya.
Kalimat singkat itu mencerminkan konsistensi karakternya: menerima keputusan tanpa perlu menyampaikan perlawanan secara terbuka, meski ia paham betul ada pekerjaan rumah struktural di dua direktorat itu yang belum rampung sepenuhnya.
Jika ditarik ke dalam kerangka ilmu politik, peristiwa purnanya Purbaya sangat tepat bila dibaca melalui lensa teori manajemen koalisi presidensial. Dalam sistem multi-partai, seorang presiden butuh menjaga keseimbangan faksi pendukung lewat pembagian kue kekuasaan. Purbaya, yang murni berstatus teknokrat tanpa “jangkar partai” atau kedekatan fungsional dengan ring satu kekuasaan, berada di posisi paling rapuh dalam kalkulasi semacam ini.
Kombinasi teori birokrasi juga memperjelas situasi ini. Ketika seorang menteri berambisi merombak sistem di bawahnya, tetapi harus berhadapan dengan birokrat yang memiliki backing jejaring personal lebih kuat di pusat kekuasaan, maka hukum rimba politik yang akan berlaku. Bimo dan Djaka yang punya garis demarkasi langsung dengan latar belakang Presiden tentu berdiri di atas pijakan yang jauh lebih aman ketimbang Purbaya yang bertindak sebagai inisiatif reformasi itu sendiri.
Lebih jauh lagi, teori keagenan (principal-agent theory) melengkapi teka-teki ini. Presiden berperan sebagai principal (pemberi kuasa) dan menteri sebagai agen. Ketika sang agen dinilai terlalu sering menciptakan turbulensi atau gesekan dengan agen-agen lain yang sama krusialnya bagi stabilitas koalisi, maka biaya politik (political cost) mempertahankan sang menteri dirasa melampaui manfaat teknokratisnya.
Purbaya, dengan segala keberhasilan reformasinya, dianggap memikul “biaya” yang terlalu mahal bagi sang prinsipal. Otonomi berlebih yang ia tunjukkan, baik lewat urusan pajak maupun polemik dividen Danantara, membuat pencopotannya menjadi opsi paling efisien bagi Istana untuk memulihkan kendali.
Sementara itu, respons Purbaya pasca-pencopotan dapat dibaca lewat strategi impression management. Alih-alih meradang, ia memilih meredam situasi lewat kalimat normatif tentang hak prerogatif presiden serta video bernada melow di media sosial. Cara ini bukan sekadar pasrah, melainkan jurus aman untuk menjaga citra sebagai negarawan yang tegar sekaligus membuka ruang bagi opsi politik di masa depan.
Pencopotan Purbaya menambah panjang daftar menteri yang didepak di era pemerintahan Prabowo Subianto, tercatat sebagai menteri kedelapan yang diganti dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Pola perombakan ini memperlihatkan bahwa reshuffle kabinet kerap kali lebih digerakkan oleh tekanan eksternal dan dinamika darurat politik ketimbang hasil evaluasi kinerja yang transparan dan terukur.
Sebagaimana dicatat oleh peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, belum ada pola perombakan yang ajek di bawah kepemimpinan saat ini. Arya menyoroti bagaimana menteri yang merangkap posisi strategis di partai politik cenderung aman dari badai pencopotan, sementara teknokrat independen diposisikan sebagai variabel paling fleksibel yang mudah dikorbankan demi meredam gejolak koalisi.
Kisah Purbaya Yudhi Sadewa yang kehilangan kursi menteri di tengah-tengah rapat penting menjadi sebuah potret klasik: betapa idealisme teknokratis di Indonesia kerap harus berbenturan dengan tembok tebal patronase politik. Purnanya Purbaya bukan sekadar urusan ganti-mengganti nama pejabat, melainkan cerminan telanjang tentang bagaimana kekuasaan merajut loyalitas dan meredam reformasi dalam satu tarikan napas yang sama.
(Assalimi)
